Status Siaga Gunung Merapi Diperpanjang, Pemkab Sleman Terapkan Simulasi Mitigasi Bencana
BPBD Kabupaten Sleman melakukan kegiatan simulasi penanganan bencana Gunung Merapi di Barak Pengungsian dan Balai Desa Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kamis (27/06/2024). Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dihadiri oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Perwakilan Caritas Jerman, serta unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman, Bambang Kuntoro, menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman dan risiko bencana erupsi. Pada kesempatan itu, BPBD Sleman bersama BNPB juga menyaluran bantuan bahan logistik kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Merapi.
“Sebanyak 300 paket sembako disalurkan kepada warga Kawasan Rawan Bencana (KRB III) Gunung Merapi, dan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar 150 juta rupiah dari BNPB, sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat sekitar Gunung Merapi, dan dukungan operasional penanganan Siaga Darurat Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Dukungan dini dikhususkan untuk pembelian sembako, tenda pengungsi, chainsaw, dan masker,” kata Bambang.
Sebelumnya, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menyebut pada Rabu, 26 Juni 2024 pukul 00.00 – 24.00 WIB, Gunung Merapi teramati 17 kali mengeluarkan guguran lava ke arah Sungai Bebeng (barat daya), dengan jarak luncur maksimum 12.00 meter. Sementara, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level III (siaga) sejak 5 November 2020 lalu.
Menganggapi hal itu, Bambang menyampaikan Pemkab Sleman telah menerbitkan SK Bupati Sleman Nomor 27.21 Kep. KDH I A / 2024 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Erupsi Gunung Api Merapi. Ia juga menuturkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menerapkan berbagai upaya kesiapsiagaan yang dilakukan bersama sejumlah instansi terkait.
“BPBD Kabupaten Sleman terus melakukan berbagai upaya keiapsiagaan diantaranya menjalin kerjasama dengan BPPTKG Yogyakarta dalam melakukan pemantauan dan sosialisasi, koordinasi dengan lembaga vertikal BNPB, menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal maupun asing dan berbagai unsur terkait,” ungkapnya.
Kegiatan pencegahan tidak hanya diranah instansi saja. Secara rinci, BPBD Kabupaten Sleman menjalankan beberapa upaya mitigasi, mulai dari menyusun Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2020. Kemudian memasang perangkat Early Warning System sebanyak 35 dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu serta titik kumpul di daerah potensi bahaya.
Selanjutnya, menyiapkan 12 barak pengungsian bagi warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Merapi. Lalu mempraktikkan simulasi penanganan kedaruratan bencana erupsi Gunung Api Merapi pada Tahun 2024, melalui kegiatan Table Top Exercise Gladi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait ancaman dan risiko melalui sistem informasi dan komunikasi, termasuk peringatan dini.
“Tujuan lainnya yaitu meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terkait sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang melibatkan multipihak dalam mengantisipasi dampak skenario terburuk erupsi Gunung Merapi,” imbuh Bambang.
BPBD Sleman juga membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di daerah terdampak erupsi Gunung Merapi. Kebijakan ini ditunjang dengan pemberian Kartu Identitas Relawan (KIR) kepada sejumlah sukarelawan di wilayah tersebut.
“Pemberian KIR juga dalam upaya meningkatkan kompetensi keahlian yang dimiliki relawan. Jadi tidak hanya sebagai kartu identitas saja. Akan tetapi pemegang KIR juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan sehingga keahlian yang dimiliki bisa semakin ditingkatkan,” jelasnya.