Arsip Kategori: Berita

6
Jan

Tercepat di DIY, Pemkab Sleman Serahkan LKPD 2022


Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan DIY, Jumat (6/1) di Kantor BPK RI Perwakilan DIY. Penyerahan LKPD Tahun 2022 diawali dengan penandatanganan berita acara dilanjutkan penyerahan LKPD secara langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo kepada Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Widhi Widayat. Turut hadir dan mendampingi Bupati dalam penyerahan LKPD yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, Kepala BKAD Sleman, Haris Sutarta, dan Inspektur Kabupaten Sleman, Hery Dwi Kuryanto.
Pemkab Sleman berkomitmen untuk memenuhi amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah khususnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Widhi Widayat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Sleman atas konsistensinya dengan menjadi salah satu pemerintah daerah yang menyerahkan laporan lebih awal dibanding wilayah lainnya khususnya di DIY.
“Saya mewakili BPK RI Perwakilan DIY mengapresiasi Pemkab Sleman atas kinerja dan kerja kerasnya dalam menyusun laporan ini sehingga menjadi yang pemerintah daerah tercepat di DIY dalam menyelesaikan LKPD” ujar Widhi
Lebih lanjut, Widhi menjelaskan bahwa selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh tim BPK dengan mengacu pada 4 poin penilaian yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.
Sementara itu, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Pemkab Sleman berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan, diantaranya dengan pendampingan kepada OPD dalam percepatan penyelesaian laporan keuangan agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Untuk mendukung percepatan laporan keuangan, kami mendorong OPD untuk disiplin serta cepat dan tepat dalam pelaksanaannya,” ujar Kustini
Lebih lanjut, Kustini menyampaikan bahwa  Pemkab Sleman juga berkomitmen untuk selalu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik, baik melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan inovasi, pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi dalam pelayanan.

 


5
Jan

Pemkab Sleman Canangkan 6 Kalurahan Bersih dari Narkoba


Pemerintah Kabupaten Sleman mencanangkan 6 Kalurahan sebagai Kalurahan Bersih Dari Narkoba (BERSINAR). Pencanangan tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama dengan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman bertempat di Pendopo Parasamya, Kamis (5/1).
Pencanangan Kalurahan BERSINAR ini juga disertai dengan deklarasi yang dipimpin oleh BNNK Sleman sebagai komitmen Kalurahan bersih dari narkoba.
Kepala BNNP DIY dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bagian Umum BNNP DIY, Setiya Pranata menyampaikan bahwa pencanangan Kalurahan BERSINAR ini merupakan salah satu sinergi BNN dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khususnya di wilayah Sleman.
Dalam sambutan tertulisnya, Kepala BNNP DIY, Susanto menjelaskan pentingnya upaya P4GN hingga tingkat desa ini dikarenakan kondisi peredaran narkotika di indonesia sangat masif dan terorganisir. Dia menyebut peredaran narkotika tidak hanya menyasar remaja dan dewasa, tetaoi juga merambah kepada anak-anak dengan berbagai modus.
Berdasarkan hal tersebut, Susanto mengajak seluruh pihak untuk ikut andil dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya masing-masing.
Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan dukungannya terhadap seluruh upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika di Sleman.
Lebih lanjut, Kustini menjelaskan dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten Sleman terus melakukan berbagai upaya bersifat pre-emtif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Namun demikian, Kustini menyebut Pemerintah tidak tidak mungkin bekerja sendiri dalam melakukan hal tersebut dan sangat memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari Kalurahan.
“Untuk mengantisipasi merebaknya penyalahgunaan narkoba diwilayah kita, maka seluruh pemangku kepentingan yang ada diwilayah tersebut dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi. Waspadai setiap ada hal-hal yang tidak biasa. Dengan langkah tersebut maka kita semakin mempersempit ruang gerak dan kesempatan penyalahgunaan narkotika diwilayah ini,” ujar Kustini.
Pada kesempatan tersebut, Kustini juga berharap dengan dibentuknya Kalurahan Bersinar, masyarakat dapat proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, karena penyalahgunaan dapat dicegah salah satunya lewat kesadaran masyarakat.
Selain itu, dalam kegiatan pencanangan Bersinar ini juga dilakukan pnandatanganan deklarasi yang dilakukan oleh Kepala BNNK Sleman, Bupati Sleman, Panewu, dan Lurah, sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sleman.

 


4
Jan

Hadiri Pelantikan PPK Sleman, Wabup Harap Pemilu 2024 Berjalan Lancar


Wakil Bupati Sleman menghadiri pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024, Rabu (4/1), di The Alana Hotel and Convention Center, Ngaglik, Sleman. Dalam sambutannya ia berharap PPK Kabupaten Sleman yang baru saja dilantik tersebut nantinya dapat mengerjakan tugas pokoknya dengan baik, yakni membantu tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 nanti.
“Semoga dengan pelantikan PPK ini nanti Pemilu bisa berjalan dengan lancar,” kata Danang.
Lebih lanjut Danang mengatakan anggota PPK patut berbangga sebab dapat menjadi bagian penting dari proses demokrasi yang ada di negara ini. Namun, lanjutnya PPK juga harus tanggung jawab yang besar untuk membantu KPU dalam menyukseskan Pemilu serentak 2024 nanti.
Sementara itu, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang terus memberikan dukungan kepada KPU Sleman. Diantaranya yakni pembebasan biaya administrasi untuk pemeriksaan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sleman.
“Nanti di bulan Desember 2023 juga ada 30 ribu KPPS dan petugas ketertiban di TPS yang dibebaskan administrasi pembayaran,” ujarnya.
Menurutnya ada sebanyak 85 orang PPK yang dilantik pada kesempatan tersebut. Sesuai dengan arahan pemerintah yang harus menyertakan setidaknya 30 persen PPK adalah perempuan, PPK kabupaten Sleman telah memenuhi hal tersebut dengan melibatkan 36,47 persen perempuan.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ada kurang lebih 500 orang yang mendaftarkan diri menjadi PPK di Kabupaten Sleman. Angka ini menurutnya meningkat dari Pemilu sebelumnya yang hanya sekitar 300 orang.


Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.