Kabupaten Sleman berhasil meraih sertifikat Adipura tahun 2022 untuk kategori Kota Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan (KLHK) RI. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh menteri LHK, Siti Nurbaya, kepada Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, pada acara penganugerahan penghargaan Adipura tahun 2022, Gedung Manggala Wanabakti, kantor KLHK RI, Jakarta, pada Selasa (28/2).

Danang mengaku bangga Sleman dapat kembali meraih penghargaan dari KLHK tersebut. Menurutnya penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak dalam hal pelestarian lingkungan di Kabupaten Sleman. “Penghargaan ini tentunya akan memacu kami Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman,” kata Danang.
Dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman tengah berupaya meningkatkan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman. Salah satunya, kata Danang, dengan membangun sejumlah tempat pengelolaan sampah mandiri yang diharapkan bisa rampung tahun ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Epiphana Kristiyani, menjelaskan Kabupaten Sleman berhasil meraih sertifikat Adipura ini sebab dianggap memenuhi syarat terkait peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang signifikan. Menurutnya, pemantauan Adipura ini dilakukan terhadap beberapa aspek, diantaranya pengurangan sampah, penanganan sampah, kinerja Tempat Pembuangan Akhir dan kinerja Ruang Terbuka Hijau.
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa Kabupaten Sleman mempunyai poin lebih, yakni adanya Pengelolaan sampah melalui pengurangan berbasis masyarakat telah berjalan secara mandiri dan pengelolaan Ruang Terbuka hijau yang ada di Kabupaten Sleman. “Prestasi ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan, diantaranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, danpengendalian pencemaran udara di Kabupaten Sleman,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyebutkan penganugerahan Adipura ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Pengelolaan Sampah Nasional (HPSN) tahun 2023. Untuk penghargaan Adipura tahun ini, pihaknya telah melakukan penilaian terhadap sebanyak 258 kabupaten/kota, atau 50,2 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. “Dan hasilnya ada 5 kabupaten/kota yang meraih Adipura Kencana, 80 kabupaten/kota meraih anugerah Adipura, 61 kabupaten/kota meraih sertifikat Adipura, dan 4 kabupaten/kota meraih plakat,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial, melaksanakan pengarahan bagi pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), pada Selasa (28/2) di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, memberikan arahan secara langsung dan sekaligus menyerahkan SK kepada perwakilan pendamping sosial PKH. Eko Suhargono melaporkan kepada bupati bahwa pengarahan bagi pendamping sosial PKH ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI tentang Pengangkatan Pendamping Sosial. Hingga saat ini, Sumber Daya Manusia Pelaksana Program PKH di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 182 orang.

“Untuk Sumber Daya Manusia pelaksana program PKH di Sleman saat ini sebanyak 182 orang yang terdiri dari 180 orang pendamping PKH dan 2 orang koordinator tingkat Kabupaten,” jelas Eko.
Eko juga menjelaskan bahwa terdapat 3 orang pendamping PKH Sleman yang mutasi ke Kabupaten Klaten dan Kota Yogyakarta, namun juga terdapat 11 orang pendamping yang mutasi dari luar daerah  ke Kabupaten Sleman. Selain itu, Kepala Dinas Sosial juga mengimbau kepada para pendamping agar menjalankan tugas dengan hati. Dengan demikian akan timbul rasa kepedulian, sabar, dan tenang saat terjun di tengah masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sleman menyampaikan bahwa pendampingan sosial program PKH ini menjadi upaya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman. Terlebih upaya penurunan kemiskinan sangat membutuhkan kerjasama dan komitmen dari setiap pemangku kepentingan. Maka dari itu Bupati mengajak pendamping PKH untuk turut berperan lebih dalam mencapai target penurunan kemiskinan.
“Melalui kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan pendamping PKH untuk memberikan pendampingan dan pelayanan terbaik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH guna percepatan pencapaian tujuan program pengentasan kemiskinan,” kata Kustini.
Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi terkait turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Kustini mengatakan, angka kemiskinan berhasil turun sebesar 0,9 persen  dari tahun 2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Sleman di tahun 2022 lalu mencapai 7,74 persen atau sebesar 98,93 ribu jiwa. 
“Melalui kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan pendamping PKH untuk memberikan pendampingan dan pelayanan terbaik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH guna percepatan pencapaian tujuan program pengentasan kemiskinan. Sehingga diharapkan tahun ini kita dapat mencapai target penurunan KK miskin menjadi 7,5 persen. Saya optimis presentase kemiskinan ini dapat terus ditekan dengan komitmen kita bersama,” kata Kustini.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo meluncurkan inovasi Peluk Mas Lurah atau singkatan dari Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Masyarakat oleh Kapanewon Berbah di Kalurahan, Senin (27/2). Bertempat di Pendopo Kapanewon Berbah, Bupati Sleman secara simbolis memukul gong sebagai tanda telah diluncurkannya inovasi Peluk Mas Lurah Kapanewon Berbah.

Kustini berharap dengan inovasi ini dapat mempercepat layanan tertib administrasi kependudukan dalam mendukung Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. “Tertib administrasi kependudukan penting dalam penentuan kebijkan serta dilakukan dengan cara mendekatkan layanan kependudukan bagi masyarakat melalui inovasi,” jelasnya. Lebih lanjut, Kustini berharap agar inovasi dapat efektif serta memudahkan masyarakat dalam memproses dokumen kependudukannya. Selain itu, Kustini juga berharap Kapanewon Berbah menjadi pionir yang nantinya dapat diaplikasikan di Kapanewon lainnya.
Sementara itu, Panewu Berbah, Rohmiyanto menjelaskan bahwa inovasi ini menjadi upaya dalam menyukseskan gerakan GISA atau Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Terutama pada poin kesadaran memberikan pelayanan adminduk yang memudahkan masyarakat.  “Harapannya dapat mempercepat dan mendekatkan. Implementasinya nanti pelayanan Peluk Mas Lurah akan dilakukan di kegiatan-kegiatan kalurahan dan wilayah kalurahan baik di jam kerja maupun tidak,” jelasnya. Pelayanan inovasi Peluk Mas Lurah yakni meliputi perubahan KK, pembaharuan KTP dan KIA, dan pelayanan adminduk lainnya. Inovasi ini juga telah di ujicoba bulan Januari, yakni pengaktifan KID dan setelah diluncurkan secara resmi hari ini nantinya akan aktif dilakukan di wilayah Kapanewon Berbah.