11
Feb
Dalam rangka pengingkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selenggarakan kegiatan tematik optimaliasasi penerimaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman, Kamis (10/2). Kasatgas Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin menyampaikan kunjungannya di Pemerintah Kabupaten Sleman kali ini bertujuan untuk melakukan kegiatan yang fokus membahas mengenai pajak daerah dan pajak air tanah.
“Kunjungan di Pemkab Sleman kali ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kegiatan ini akan khusus membahas pajak daerah dan pajak air tanah sehingga fokus sifatnya pencegahan tematik.” jelas Uding. Uding menuturkan, jika sebelumnya KPK melaksanakan Monitoring Control for Prevention (MCP) sebagai upaya monitoring dan evaluasi tas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi, kali ini KPK melakukan kegiatan khusus yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan tata kelola yang lebih baik secara sistematik.“Dari kegiatan ini (tematik) nantinya akan ada hasil konkrit seperti dari tata kelola dan sistem yang bagus sehingga nantinya sistem akan berjalan dengan sendirinya sekalipun ada pergantian pejabat daerah,” katanya. Selain itu, Uding mengatakan bahwa KPK mengapresiasi Kabupaten Sleman dengan capaian MCP yang baik dengan peringkat kedua di tingkat DIY dengan standar di atas rata – rata yang ditentukan KPK yaitu 75 persen.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyambut baik kegiatan KPK yang diselenggarakan di Pemerintah Kabupaten Sleman. Kustini menilai kegiatan yang diselenggarakan KPK ini dapat bermanfaat terutama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pajak daerah.
Lebih lanjut, Kustini menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menindaklanjuti beberapa catatan hasil monitoring KPK pada visitasi akhir tahun lalu.
“Hasil tindaklanjut juga telah kami laporkan kepada KPK. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan saran dan masukan sehingga kami dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sleman.” Katanya.
Pada kesempatan tersebut juga Kustini menyampaikan bahwa seluruh Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Air Tanah telah diikutsertakan dalam kegiatan yang diselenggarakan KPK. “Kami sangat terbuka dengan berbagai masukan dan arahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pajak daerah di masa yang akan datang. Kami berharap kedepan dengan dukungan KPK, Pemkab Sleman dapat semakin mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Air Tanah di Kabupaten Sleman.” Jelas Kustini.
10
Feb
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, mengukuhkan pengurus paguyuban Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Wewengkon Kabupaten Sleman periode 2022-2025, Rabu (9/2), di pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Adapun ketua umum abdi dalem yang dikukuhkan pada kesempatan tersebut adalah KMT. Dwijojayengmardowo, M.Pd. Bupati Sleman, Kustini, mengucapkan selamat serta apresiasi yang tinggi kepada para abdi dalem yang telah dikukuhkan. Menurutnya menjadi seorang abdi dalem bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengingat seorang abdi dalem Karaton dituntut untuk memiliki loyalitas untuk Sultan dan Karaton Yogyakarta. “Seorang abdi dalem juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kelestarian budaya Karaton Yogyakarta ditengah gempuran globalisasi,” jelasnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang abdi dalem adalah sosok yang dijadikan panutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta tata krama, ramah, sopan dan santun kepada sesama. Menurutnya Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah contoh manusia yang setia dan tidak dibutakan oleh materi. Sepenuhnya menjalani tugas dan mengabdi dengan hati yang ikhlas. “Kita bisa belajar dari para abdi dalem untuk senantiasa merasa cukup atas apa yang kita miliki,” ucap Kustini.
Sementara KMT. Dwijojayengmardowo, M.Pd. menyebutkan bahwa saat ini ada sebanyak 273 abdi dalem di kabupaten Sleman. Menurutnya abdi dalem pada dasarnya berasal dari masyarakat. Namun, untuk menjadi abdi dalem memang harus melewati serangkaian seleksi yang cukup ketat. Hal ini dikarenakan seorang abdi dalem juga merupakan seorang abdi budaya. sehingga abdi dalem mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan di tengah masyarakat dan juga di pemerintahan. “Termasuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan di kabupaten Sleman, seperti labuhan, jamasan pusaka, grebeg dan karawitan,” kata pria usia 62 tahun tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Asek I Bidang Pemerintahan dan Kesra Aji Wulantara, Kepala Dinas Kabedayaan Kabupaten Sleman, Edy Winarya, dan Pengageng Tepas Dwarapura Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Rama KRT. H. Jatiningrat.
10
Feb
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo membuka secara resmi penyelenggaraan musyawarah angggota Paguyuban Jagabaya Sembada bertempat di Westlake Resto, Rabu (9/2). Pembukaan kegiatan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sleman. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan musyawarah anggota Jagabaya Sembada. Kustini menilai kegiatan tersebut menjadi momen yang penting sebagai salah satu langkah dalam menciptakan jalinan komunikasi dan koordinasi yang erat diantara seluruh anggota Jagayaba Sembada.Lebih lanjut, Kustini menyebut terbentuknya Paguyuban Jagabaya ini merupakan upaya untuk melestarikan kearifan lokal dan menjadi salah satu ciri Keistimewaan Yogyakarta. “Keberadaan Jagabaya di kalurahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan tata kelola pemerintahan kalurahan, pembinaan pengelolaan pertanahan, pembinaan serta pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat.” paparnya.
Kustini menuturkan bahwa secara geografis, Kabupaten Sleman berada diwilayah rawan bencana alam mengharuskan warga masyarakat untuk selalu siap siaga. Dalam hal ini, Jagabaya dinilai memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat.
“Masyarakat Sleman, merupakan masyarakat yang majemuk. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi rawan untuk terjadinya konflik. Sehingga diperlukan keberadaan Jagabaya yang berada senantiasa berada ditengah-tengah masyarakat untuk dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya potensi konflik.” Ujar Kustini.
Dalam kesempatan tersebut juga Kustini mendorong Jagabaya untuk untuk bersikap pro aktif dalam mendukung keberadaan satgas COVID-19 yang ada diwilayahnya. Pasalnya, situasi pandemi Covid 19 yang sampai saat ini masih belum usai. Dalam kegiatan musyawarah anggota tersebut, turut hadir Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniawan.
“Kunjungan di Pemkab Sleman kali ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kegiatan ini akan khusus membahas pajak daerah dan pajak air tanah sehingga fokus sifatnya pencegahan tematik.” jelas Uding. Uding menuturkan, jika sebelumnya KPK melaksanakan Monitoring Control for Prevention (MCP) sebagai upaya monitoring dan evaluasi tas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi, kali ini KPK melakukan kegiatan khusus yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan tata kelola yang lebih baik secara sistematik.
