Sekda DIY, Ir. Triharjun Ismaji, Msc. Selaku Ketua Dewan Pembina KORPRI Propinsi DIY, mengukuhkan Dewan Pembina KORPRI Kabupaten Sleman Periode 2010 – 2015, Selasa, 28 Sept 2010 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Sebagai Ketua Sekda Sleman, Ir. Sutrisno, MES, Wakil Ketua I R. Joko Handoyo, SH (Assek III) dan Wakil Ketua II, Drs. H. Iswoyo Hadiwarno,(Kepala BKD Sleman) dan Sekretaris Endang Kusmawati, S.Sos. serta Bidang-bidang. Pengukuhan ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sleman, serta Ketua DPRD dan Muspida Sleman serta pejabat Sleman.

Triharjun dalam amanatnya mengemukakan sejarah KORPRI sangat panjang dan mengalami berbagai pasang surut sesuai dinamika politik yang terjadi, Di Waktu yang lalu keanggotaan KORPRI bersifat stelsel pasif sehingga semua pegawai mau tak mau harus menjadi anggota KORPRI. Berbagai upaya juga dilakukan untuk memanfaatkan KORPRI demi kepentingan kekuasaan, sehingga KORPRI dicap sebagai mesin politik rejim yang sedang berkuasa. Walaupun berbagai kritik ditujukan kepada KORPRI namun ada yang menarik dimana KORPRI mempunyai peran yang sangat krusial, sebagai pemersatu, yakni menyatukan seluruh korps pegawai, fungsi pemersatu ini tetap relevan untuk terus dipertahankan di masa depan. Ditambahkan oleh Triharjun, pada dasarnya KORPRI tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pihak yang sedang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan tetapi KORPRI juga tidak boleh dimanfaatkan oleh kekuatan di luar pemerintahan. Peran yang harus dilakukan bagaimana meningkatkan pelayanan publik, sehingga semakin berkualitas.

Ke depan KORPRI diharapkan bisa merumuskan lagi fungsi utamanya, disatu sisi harus menjadi partner pemerintah yang saling menguntungkan dan di sisi lain harus terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, karena itu dengan pengurus KORPRI perlu secara sistematis dan berkelanjutan mendorong terjadinya reformasi birokrasi dengan demikian setiap anggota KORPRI dapat melaksanakan tugsasnya secara profesional dan di sisi lain perlu diimbangi dengan kesejahteraan yang semakin meningkat.

Sementara Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, Msi. Dalam sambutannya mengemukakan keberdaan pengurus KORPRI Kabupaten Sleman telah mampu mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai layanan, mulai dari fasilitasi pengadaan perumahan, maupun kebutuhan-kebutuhan sarana transportasi, sarana komunikasi maupun yang lain, sampai pada pemberian bea siswa kepada putra-putri PNS golongan I dan II yang berprestasi dan pemberian santunan untuk PNS yang sakit / meninggal. Bahkan juga dengan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), yang peruntukannya juga sebagai kartu diskon ketika menggunakan jasa transportasi seperti kereta api atau jasa penginapan dan lainnya. Keberadaan para pengurus KORPRI diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi harus mampu meningkatkan profesionalisme kinerja anggotanya. Hal ini dikarenakan para anggota KORPRI harus senantiasa mampu memperlihatkan eksestensinya sesuai perkembangan jaman dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan pelaksanaan program kerja hendaknya para pengurus tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif PNS dalam jangka pendek, tetapi harus juga berorientasi pada upaya yang mampu mendorong meningkatkan kapasitas dan kinerja anggota KORPRI

Tantangan yang dihadapi Korpri di kedepan diantaranya adalah mendorong perubahan mindset dan sikap PNS yang senantiasa menerapkan prinsip-prinsip good governance, meningkatkan etos kerja PNS dan peningkatan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu saya berharap agar Dewan Pengurus KORPRI dengan supporting Sekretariat KORPRI semakin mampu menggali ide-ide yang kreatif untuk membawa organisasi KORPRI makin eksis, para anggotanya semakin berdaya, dan KORPRI mampu juga memberikan kontribusinya kepada masyarakat.

Jawaban dari tantangan itu akan terwujud dalam kiprah KORPRI, yakni organisasi yang semakin solid, efektif dan produktif, anggotanya yang makin berdaya dan profesional, layanan yang makin beragam dan terus meningkat, dan kehadirannya memberikan manfaat nyata pada masyarakat. Semua hal tersebut di atas menjadi ukuran seberapa jauh kinerja para pengurus KORPRI mampu memberikan manfaat kepada anggotanya dan makin eksis di tengah masyarakat. Dengan eksisnya KORPRI, tidak akan ada lagi yang mendengar KORPRI hanya pada saat Peringatan Hari Ulang Tahunnya saja. Untuk itu keberadaan dan manfaat KORPRI, harus dapat dirasakan oleh anggota dan masyarakat di setiap saat. Artinya, jajaran KORPRI Kabupaten Sleman harus dapat mewujudkan semangat ”tiada hari tanpa kehadiran KORPRI” dan ”Tiada hari tanpa pengabdian dan layanan KORPRI.”

Sebagai organisasi yang anggota PNS yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, harus mampu menjadi contoh sebagai organisasi yang mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya para pengurus KORPRI harus mampu mewujudkan KORPRI Sleman yang akuntabel, transparan dan responsif. Artinya semua kegiatan yang dilakukan pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan serta responsif terhadap permasalahan dan situasi yang ada.

Bupati juga mengharapkan rintisan usaha Koperasi KORPRI yang telah mulai memberikan manfaat kepada para anggota KORPRI, kedepan harus berkembang dan menjadi koperasi yang besar. Sebuah koperasi yang selalu mengedepan prinsip dari, oleh dan untuk anggota. Terlebih koperasi ini memiliki potensi anggota yang besar. Dan tentunya diharapkan keberadaan koperasi KORPRI mampu menjadi panutan bagi koperasi yang lain.

Berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2009 kepada para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan masing-masing instansi agar melakukan langkah-langkah yaitu sesuai dengan kewenangan masing-masing memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional dan memberikan referensi harga untuk barang-barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborong nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementarian Perindustrian Drs. Ali Fahmi Kamil dalam acara Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Tim P3DN (Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri) di Grha Sarina Vidi, Senin 27 September 2010.

Ditambahkan oleh Ali Fahmi Kamil bahwa dalam upaya memaksimalkan kebijakan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri serta penyedia barang/jasa Tim Nasional P3DN mempunyai tugas antara lain merumuskan dan menyiapkan kebijakan,strategi dan program untuk mengoptimalkan penggunaan barang /jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Menetapkan langkah-langkah strategi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2009.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Sleman Ir. Sutrisno, MES saat membuka sosialisasi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Inpres nomor 2/2009 sangat strategis khususnya untuk melindungi potensi lokal yang ada di Sleman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman melalui upaya peningkatan konsumsi dan kecintaan terhadap produk lokal. Hal ini harus dimulai dari instansi pemerintah sendiri khususnya dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Sleman  hendaknya juga mengutamakan penggunaan produk-produk lokal dan dalam negeri sendiri.

Lebih lanjut disampaikan Sutrisno bahwa Melalui gerakan P3DN ini diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkuat struktur perekonomian daerah melalui dua pintu yakni secara internal P3DN diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat kita terhadap produk-produk lokal dan dalam negeri, sedangkan secara eksternal gerakan ini diharapkan juga mampu menumbuhkan permintaan investasi dan peningkatan ekspor di pasar internasional. Dengan demikian, Indonesia akan diakui sebagai negara industri tangguh yang mampu menjadi raja di negeri sendiri dan berdaya saing kuat di persaingan internasional, yang dimulai dari Kabupaten Sleman.

Saat ini sebenarnya produk lokal tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. Namun demikian permasalahannya terletak pada standar kualitas produk dan konsistensi produksi. Umumnya, produsen lokal belum memiliki kebiasaan disiplin terhadap standar mutu dan ”keajegan” produksi. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop Sleman untuk membina para pengusa lokal, khususnya UMKM agar mampu memenuhi standar mutu dan keajegan produksi yang disyaratkan. Dinas Perindagkop perlu mempersiapkan para pengusaha dan kalangan industri di Sleman untuk juga memahami standar dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk konsekuensi hukum yang mengikutinya. Ditambahkan pula bahwa dengan menurunnya eksport maka produksi daalam negeri akan turun dan penggunaan tenaga kerja juga akan berkurang dengan demikian kemiskinan juga akan naik. Sebaliknya kalau produksi dalam negeri mengalami kenaikan maka penggunaan tenaga kerja akan naik otomatis kemiskinan akan berkurang dan itu harus didukung penggunaan produksi dalam negeri.

Sosialisasi yang diikuti oleh peserta dari seluruh SKPD se Kabupaten Sleman.tersebut juga menghadirkan nara sumber Ir. Luky Hartini (staf ahli Ditjen ILMTA/anggota tim P3DN kementerian Perindustrian dengan materi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Ir. Adriano Adlir, MM dengan materi Pedoman Penggunaan Produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sumber daya air merupakan faktor penting dalam pertanian. Namun demikian, saat ini terdapat kecenderungan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang semakin menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, bukan hanya untuk sarana irigasi tetapi juga rumah tangga, industri serta keperluan lainnya. Menyadari kecenderungan tersebut, Pemkab Sleman berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengelola sumber daya air yang ada di Kabupaten Sleman agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo  terkait dengan majunya kelompok P3a dari Sleman yang berhasil maju dalam lomba P3a tingkat nasional bulan September 2010 ini.

Ditambahkan oleh Sri Purnomo bahwa untuk menghemat penggunaan sumber daya air, Pemkab Sleman senantiasa berupaya untuk menanamkan kesadaran dan membentuk pola pikir hemat air kepada seluruh warga masyarakat di Sleman, termasuk kepada para petani. Dengan kesadaran dan tumbuhnya pola pikir hemat air ini diharapkan masyarakat dan juga petani dalam menggunakan sumber daya air hanya untuk kegiatan yang bermanfaat saja, serta menghindari penggunaan air yan tidak perlu. Bahkan, upaya hemat air ini juga diimbangi dengan upaya konservasi sumber daya air sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terhadap penurunan ketersediaan sumber daya air di masa depan. Sedadangkan untuk memelihara sarana irigasi yang sudah ada, selama tahun 2009 Pemkab Sleman memberikan dana stimulan gotong royong sebesar Rp 6 Milyar dan telah berhasil menggalang dana swadaya masyarakat sebesar Rp 13 Milyar lebih. Pada tahun 2010, Pemkab Sleman kembali mengalokasikan dana stimulan gotong royong sebesar Rp 4 Milyar. Dana stimulan gotong royong ini, salah satu alokasinya adalah untuk stimulan pengelolaan saluran irigasi. Pengalokasian dana stimulan gotong royong ini tergantung dari pengajuan proposal masyarakat. Sinergi Pemerintah dan masyarakat juga terbangun sehingga saluran-saluran irigasi yang dibangun baik oleh pemerintah maupun swadaya tetap dapat terpelihara dengan dengan baik.

Pada tahun 2009 lalu, tercatat sejumlah 25 Gabungan P3A dan 441 P3A di Sleman. Pemkab sleman senantiasa berupaya untuk melakukan pembinaan untuk mendukung dan meningkatkan kemandirian P3A di Sleman. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pelatihan teknis maupun yang bersifat sosialisasi peraturan yang terkait dengan sumber daya air, irigasi dan pemberdayaan P3A sendiri.  Salah satu kelompok P3A yang memiliki kegiatan dinamis adalah P3A Sido Makmur Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel, yang anggotanya adalah para petani padi, polowijo, melon dan cabe. Kelompok P3a ini bahkan telah maju ke tingkat nasional dalam Lomba P3a Tingkat nasional tahun 2010. Jenis tanaman yang dipilih oleh petani anggota P3A Sido Makmur ini adalah jenis tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani, budidaya tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi ini diharapkan mampu mendukung program Pemkab Sleman agar mengembangkan potensi pangan lokal untuk berswasembada pangan. Selain pemilihan jenis tanaman, petani juga didorong untuk menerapkan teknologi pertanian yang sesuai dengan jenis lahan, karakter tanaman dan musim tanam.