Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman sampai dengan minggu I Bulan Desember 2010 tercatat mencapai Rp 42.879.154.102,-. Capaian pembayaran PBB ini melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp 39.987.2929.711,- atau mencapai 107,23 persen dari yang ditargetkan.

Angka capaian pajak yang melampaui target ini menunjukkan bahwa terjadinya bencana erupsi gunung Merapi tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kondisi ini terjadi karena bencana erupsi gunung merapi terjadi pada akhir masa perpanjangan jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga sebagian besar wajib pajak sudah membayar PBB. Bahkan Desa Umbulharjo Cangkringan yang tertimpa bencana, pada bulan Oktober melaporkan bahwa PBB sudah lunas.

Jatuh tempo pembayaran PBB yang semula adalah tanggal 30 September 2010 diperpanjang sampai 29 oktober 2010. Sementara erupsi besar Gunung Merapi terjadi pada tanggal 26 Oktober dan 5 November 2010. Pengaruh bencana erupsi Gunung Merapi diprediksi baru akan terasa pada pembayaran PBB untuk tahun 2011.

Sementara itu untuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kabupaten Sleman sampai dengan minggu I bulan Desember 2010 tercatat mencapai Rp 41.662.313.425,- atau hanya mencapai 84,11 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 49.531.853.725,-. Belum tercapainya target tersebut sedikit banyak merupakan dampak erupsi merapi.

Mulai tahun 2011, Pemkab Sleman siap mengelola BPHTB. Sesuai dengan UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB merupakan salah satu pajak daerah yang pengelolaannya dilakukan langsung oleh pemerintah Daerah. Sampai tahun 2010, terhadap BPHTB pemkab Sleman hanya membantu memungukan yang menyetorkannya kepada negara.

Pemkab Sleman bersama dengan kantor pajak pratama Jogjakarta telah mempersiapkan proses alih sistem pengelolaan. SDM Sleman telah diberikan pelatihan dan saat ini juga telah disiapkan sarana dan prasarananya. Bahkan payung hukum untuk pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah pemkab Sleman telah membuat Perda tentang BPHTB yang saat ini dalam proses evaluasi Gubernur. Selain itu pemkab Sleman juga telah mempersiapkan peraturan Bupatinya untuk acuan pelaksanaan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman pada Selasa, 14 Desember 2010 mengadakan sweeping siswa ke berbagai wilayah di Sleman. Sweeping ini merupakan sweeping kedua setelah sweeping yang dilakukan pada                       Jumat 10 Desember 2010 lalu.  Sasaran sweeping ini adalah para siswa yang pada jam efektif  belajar tidak belajar tetapi malah  berada di luar sekolah.

Sasaran lokasi adalah mall, tempat game zone, pasar, arena PS. Tim yang melakukan Sweeping ini  terdiri dari berbagai unsur yakni Dinas Dikpora Kabupaten Sleman, Satuan  Narkoba Polres Sleman, Sat Bina Mitra Polres Sleman, Polisi Pariwisata, Dinas Pol PP. Tim Pelaksanaan sweeping terbagi dalam tiga kelompok tersebut yaitu untuk kelompok Sleman Timur ( Depok, Kalasan, Prambanan, Berbah, Mlati ), Sleman Tengah ( Ngaglik, Ngemplak, Cangkringan, Pakem, Turi dan Tempel ) dan Sleman Barat ( Sleman, Moyudan, Godean, Seyegan, Minggir, dan Gamping ).

Selama dua kali dilakukan sweeping siswa ternyata masih saja siswa yang kedapatan keluyuran  pada jam efektif belajar.  Dari 2 kali sweeping yang dilakukan telah  menjaring 70 siswa yang keluyuran pada jam efektif belajar, yakni yang pertama terjaring 25  siswa yang kedua terjaring  45 siswa.

Ketika sweeping hari Selasa ini di Sleman Timur yakni di sekitar pasar Prambanan, tempat warnet/PS dan lokasi yang lain ternyata mampu menjaring siswa sebanyak 26 siswa dari berbagai sekolah baik dari wilayah Sleman maupun diluar Sleman.  Sewaktu sweeping di sebuah warnet/PS di wilayah Prambanan dijumpai banyak siswa yang main di internet dan PS. Petugas sempat menemukan  5 siswa yang ngumpet di kamar mandi dan menjadi satu. Pada awalnya para siswa tersebut tidak mau keluar , tetapi setelah dibujuk oleh Sat Bina Mitra  mereka baru mau keluar.

Sementara tim yang bergerak di wilayah Sleman Tengah juga mendapati 16 siswa yang kedapatan berada di Warnet/PS dan tempat lainnya. Sedang di wilayah Sleman barat dijumpai 3 siswa yang berada diluar sewaktu jam efektif belajar.

Para siswa yang terjaring tersebut menyampaikan beragam alasan,  antara lain sudah pulang sekolah, tidak ada kegiatan belajar mengajar, mengerjakan tugas din internet , refreshing dan beragam alasan lainnya.

Menurut Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Sleman tujuan sweeping siswa ini adalah untuk meningkatkan disiplin siswa dan terapi agar siswa lebih tertib dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang pada akhirnya bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya di  Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu bagi siswa yang kedapatan terkena sweeping diharuskan membuat Surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Disamping membuat sebuah surat pernyataan, bagi yang membawa Kartu Pelajar juga dibawa ke Dinas Dikpora  yang bisa diambil siswa yang bersangkutan maupun pihak sekolah.

Pemerintah Kabupaten Sleman hari ini Kamis, 9 Desember 2010 di Aula Lt III menerima kunjungan kerja UPPK dan Posyandu Pemerintah Bandung Barat yang berjumlah sekitar 100 orang dipimpin lansung oleh Drs. H Wardan Sustiana, P Msi Asisten Ekonomi Pembangunan Pemerintah Bandung Barat. Maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah selain bersilahturahmi juga ingin sekali menimba ilmu dan pengetahuan pada bidang UPPKS dan Posyandu di Kab. Sleman

Dalam keempatan itu UPPKS dan Posyandu Pemerintah Bandung Barat juga memberi bantuan untuk korban Erupsi Merapi sebanyak Rp. 100 juta, kemudian dilanjutkan kujungan ke lapangan UPPKS dan Posyandu Karanglo Sokoharjo Ngaglik Sleman dan daerah yang kena erupsi Merapi.

Dalam Sambutannya  Bupati Sleman yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Dra. Hj. Nogati Srikaryati, antara lain mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berterimakasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan ibu-ibu kelompok UPPKS dan Posyandu Kabupaten Bandung Barat kepada para korban letusan Merapi. Semoga bantuan ini dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dan memotivasi masyarakat untuk kembali bangkit dan berkarya.

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin. Untuk mewujudkannya dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan. Visi pembangunan kesehatan Kabupaten Sleman adalah terwujudnya Sleman sehat. Hal ini dimulai dengan menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas sejak dini, yaitu dengan mengupayakan agar setiap bayi di Kabupaten Sleman selalu dalam keadaan sehat sejak dalam kandungan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan Ibu hamil, balita, anak-anak, remaja dan lansia, dilakukan melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil keluarga miskin (gakin), dan penanganan kesehatan ibu dan anak baik melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Posyandu. Selain itu juga dengan pemberian imunisasi kepada bayi hingga balita serta pemberian makanan tambahan bagi balita dan balita gakin. Pelayanan kesehatan juga diberikan kepada anak sekolah, remaja dan lansia.

Guna meningkatkan pemberdayaan keluarga, Pemkab Sleman tengah melaksanakan pembinaan pemberdayaan keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan juga dilaksanakan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS.

Sampai dengan saat ini kegiatan UPPKS di Kabupaten Sleman, diikuti oleh 15.750 anggota yang tergabung dalam 787 kelompok. Anggota UPPKS yang berasal dari keluarga miskin sebanyak 10.907 anggota. Jumlah keluarga miskin yang menjadi anggota UPPKS yang memiliki usaha sebanyak 7.316 keluarga.

Pada tahun 2010 ini, Pemkab Sleman telah memberikan bantuan penguatan modal bagi kelompok UPPKS sebesar Rp. 500 juta. Melalui bantuan penguatan modal ini, diharapkan akan meningkatkaan kemandirian dan kesejahteraan keluarga, yang pada akhirnya akan terwujud masyarakat Sleman yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat, khususnya para ibu-ibu yang bernaung dibawah organisasi kelompok UPPKS yang pada gilirannya nanti akan ikut berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Perlu kami sampaikan bahwa dengan peran aktif masyarakat di kelompok UPPKS dan posyandu, Sleman mencapai prestasi di bidang kesehatan. Diantaranya yaitu  Manggala Bhakti Husada di tahun 2008, Kabupaten Sehat di tahun 2009 dan tahun 2010 ini Sleman meraih Manggala Karya Bakti Husada Aditya, yang merupakan penghargaan tertinggi atas keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Selain itu, beberapa kelompok tani berhasil meraih penghargaan ketahanan pangan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Bahkan diantara kelompok tani tersebut, berasal dari kawasan bencana erupsi merapi