Gerakan Ayo Bangkit Menanam, Memelihara dan Berbisnis Buah dan Sayur pasca erupsi Merapi, dicanangkan oleh Menteri Pertanian RI di Dusun Batur Kepuharjo Cangkringan, Selasa, 21 Desember 2010. Gerakan ini ditandai dengan penanaman pohon pisang varietas raja bulu, mas kirana dan ambon seluas 25 ha. Pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian didampingi oleh Dirjen Hortikultura, sementara Gubernur DIY diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian DIY.

Dalam kesempatan ini Menteri juga menyerahkan secara simbolis uang ganti rugi ternak sapi yang mati dalam bentuk tabungan BPD DIY yang dalam pencairannya apabila sapi sudah siap dibeli, sehingga uang tabungan tidak dapat diambil untuk keperluan konsumtif tetapi untuk beli sapi kembali.  Menteri menyampaikan proses ganti rugi agak lama namun perlu waktu untuk pendataan sehingga betul-betul bantuan sampai pada sasaran yang tepat. Menyinggung pertanyaan warga mengenai penggantian kambing dan ayam Menteri menegaskan akan diupayakan dalam program reguler bukan dalam kegiatan tanggap darurat. Dan pemerintah masih akan terus memberi bantuan sampai petani mampu untuk mandiri dan untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan masyarakat lewat SMS Menteri memberikan nomor 081383034444 dan akan ditanggapi.

Menteri juga menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat erupsi gunung merapi yang juga meluluhlantakan harta benda juga tanaman dan hewan peliharaan. Ke depan akan diupayakan apabila penduduk diungsikan sekaligus juga dengan hewan ternak juga diungsikan ke dekat tempat pengungsian sehingga masyarakat tenang tidak bolak-balik ke daerah bencana. Hal ini dilakukan mengingat tanda-tanda erupsi merapi sudah dapat diketahuai sebelumnya sehingga tidak timbul korban lagi.

Usai acara Menteri menyempatkan melakukan peninjauan ke lokasi pasca erupsi Merapi dan meninjau kawasan Kaliurang.

Komisi IX DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman Rabu, 22 Desember 2010. Rombongan yang dipimpin oleh Ribka Tjiptaning selaku ketua komisi IX DPR RI diterima oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Yuni Satia          Rahayu di Aula lantai 3 sekretariat daerah kabupaten sleman. Kunjungan ini terdiri dari 12 orang anggota dewan dan merupakan hari ketiga kunjunganya di Yogyakarta. Dalam kunjungannya ketua komisi IX menjelaskan maksud kedatangannya adalah membantu apa yang menjadi masalah didaerah bencana, khususnya dampak erupsi merapi.

            Dalam kunjungan ini ketua pimpinan komisi menanyakan bagaimana cara mengatasi korban bencana erupsi merapi 2010. Dan dijelaskan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo secara langsung menyatakan bahwa, “langkah awal yang kami lakukan adalah bersama Pemerintah Provinsi DIY membangun shelter untuk para korban bencana yang tidak memiliki tempat tinggal di 6 lokasi”. Selain itu dijelaskan juga oleh  Sri Purnomo, selain membangun shelter, untuk membangkitkan perekonomian didaerah yang terkena bencana adalah dengan melakukan berbagai program padat karya cash for work untuk pengelolaan lahan pertanian yang rusak dan pembersihan lingkungan pemukiman melalui dana dari BNPB.

            Dalam kunjungan ini  beberapa anggota dewan yang lain juga menanyakan tentang program transmigrasi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk korban erupsi merapi. Dijelaskan juga oleh kepala dinas transmigrasi sampai bulan November 2010, warga pendaftar pasca erupsi merapi yang ingin mengikuti program transmigrasi berjumlah 401 KK yang berada di KRB III. Program transmigrasi ini akan dipublikasikan kepada warga secara efektif dan efisien yaitu saat warga sudah ditempatkan ke shelter masing-masing.

            Selain membahas transmigrasi, bidang lain seperti kesehatan psikologi, seperti pemberian trauma healing pada korban erupsi merapi sangat diperhatikan. Bahkan menurut Kepala Dinas Kesehatan, di RSUD  sudah ada psikiater sejak tahun 2004 yang bekerjasama dengan UGM dan puskesmas-puskesmas setempat yang menjadi daerah rawan bencana. Bupati juga menambahkan setengah dari puskesmas yang ada dikabupaten sleman sudah berstandar ISO. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan trauma yang terjadi pasca erupsi merapi.

            Usai acara rombongan kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI menyempatkan melakukan peninjauan ke lokasi pasca erupsi Merapi dan mengunjungi shelter yang sedang dibangun.

Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, MSI, Senin, 20 Desember 2010, di Pendopo Parasamya Sleman melantik 95 pejabat struktural eselon III & IV, meliputi pejabat di lingkungan Pemkab Sleman 42 orang Kepala Sekolah SMA/SMK 5 orang, Kepala Sekolah SMP 11 orang dan Kepala Sekolah SD 37 orang. Pelantikan dihadiri pula oleh Wakil Bupati Sleman, Muspida Sleman, Wakil Ketua DPRD dan pejabat lainnya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi Camat Prambanan yang sebelumnya dijabat Drs. Harjito digantikan Sukamto, SMHK yang sebelumnya Sekcam Depok, sementara Drs Harjito menggantikan Jazim Sumirat, SH. Sebagai Kepala Bagian Kesra. Untuk Selanjutnya Jazim Sumirat, SH, menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang sebelumnya kosong setelah pejabat lama Purwatno Widodo, SH menjadi Kepala BPPD Sleman. Lainnya meliputi Sekretaris dan jabatan lainnya di lingkungan Dinas/Badan/ instansi Pemkab Sleman.

Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan pelantikan merupakan bagian dari proses regenerasi untuk penyempurnaaan penataan organisasi perangkat daerah.  Terlebih  lagi sudah hampir satu tahun Sleman mengimplementasikan Perda nomor 9 tahun 2009. Semua Organisasi Perangkat Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD dan staf, yang telah mampu menjalankan tugas-tugasnya walaupun dengan berbagai keterbatasan.

Sri Purnomo juga menyampaikan menduduki suatu jabatan struktural merupakan wujud kepercayaan dari pimpinan yang tidak jatuh dari langit. Tetapi melalui suatu tahapan dan proses yang harus dilalui dan tidak terlepas dari kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Sebuah proses yang diawali dari seorang pegawai diterima menjadi CPNS, lalu diangkat dan disumpah menjadi PNS, diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan, dan hal-hal lain yang menyangkut kredibilitas, integritas, kapasitas yang dimilikinya. Seseorang aparat yang ditempatkan pada suatu jabatan struktural, mau tidak mau harus mampu memperlihatkan kapa­sitas dan kemampuan terbaiknya, baik dari  aspek manajerial maupun kepemimpinan. Oleh karena itu setiap aparat jangan pernah berhenti untuk belajar mengembangkan kemampuan diri.

Para pejabat struktural termasuk didalamnya para Kepala sekolah merupakan motor penggerak birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sleman, untuk bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.  Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dan semakin beratnya tantangan yang kita hadapi pasca bencana Merapi ini, para  pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus peka dan proaktif terhadap permasalahan, peluang maupun potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat. Namun demikian dalam menjalankan tugasnya secara proaktif, harus senantiasa berpedoman pada  regulasi yang ada dan loyal terhadap pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi dengan seluruh komponen baik intra dan antar Organisasi Perangkat Daerah serta koordinasi secara vertikal dengan pimpinan harus dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepemerintahan dan memberikan pelayanan masyarakat maupun dalam melaksanakan pembangunan kita adalah satu kesatuan Pemkab Sleman. Oleh karena itu, semua SKPD harus saling bersinergi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Sementara untuk para kepala sekolah diharapkan bahwa menjadi kepala sekolah juga berarti menjadi manajer di sekolahnya, artinya nantinya juga harus mampu mengelola sekolah secara keseluruhan. Jangan hanya mengurusi pembangunan fisik sekolah dan finansial saja. Tugas utama kepala sekolah adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat menuntut pendidikan yang berkualitas, baik mulai Taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi.

Kepala Sekolah harus tetapkan target yang harus bisa dicapai oleh sekolah. Target ini bisa berupa peningkatan prosentase dan nilai kelulusan. Bagi SMK misalnya dengan meningkatkan prosentase lulusan yang mampu diserap oleh lapangan kerja, bahkan sampai dengan standarisasi ISO. Saat ini Sleman telah memiliki 5 SMK yang bersertifikasi ISO, dan bagi sekolah-sekolah lainnya harus segera menyusul.