Normalisasi Kali Gendol pasca erupsi merapi yang sampai saat ini masih berjalan ternyata membawa berkah bagi masyarakat. Meskipun ancaman lahar dingin masih saja mengancam masyarakat, terutama yang ada di bantaran kali yang berhulu di gunung Merapi. Berkah dari hasil normalisasi bisa dirasakan masyarakat di kecamatan Cangkringan, khusunya warga yang berdomisili di Desa Argomulyo, Cangkringan. Bukti dari berkah normalisasi kali Gendol tersebut dapat dirasakan masyarakat Argomulyo  dengan diserahkannya bantuan bagi masyarakat Argomulyo yang mengalami korban jiwa, rusak rumah dan sakit, termasuk kerusakan lahan pertanian yang berada di bantaran kali yang dilalui lahar dingin. Bantuan yang telah diserahkan tersebut, pada tahap kedua diserahkan bantuan sejumlah Rp. 39.000.000,- dengan perincian untuk rumah rusak sebanyak 20 rumah masing-masing mendapat bantuan Rp. 600.000,- hingga mencapai Rp. 12.000.000,- yang mengalami sakit akibat erupsi merapi masing-masing mendapat bantuan Rp. 500.000,- untuk 14 orang hingga jumlahnya mencapai Rp. 7.000.000,- dan padukuhan yang berada di bantaran kali yang mengalami kerusakan untuk 4 pedukuhan yaitu pedukuhan Bakalan, Bronggang/Suruh, Guling/Gadingan dan Banaran masing-masing mendapat bantuan Rp. 5.000.000,- hingga jumlahnya mencapai Rp. 20.000.000,-. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Desa Argomulyo Sutrisno dan Sekcam Cangkringan mewakili camat Cangkringan Edi Harmana, SH M.Hum di Balaidesa Argomulyo Jumat  4 Maret 2011.

Pada kesempatan tersebut kepala desa Argomulyo, Sutrisno mengatakan bahwa bantuan yang disampaikan pada masyarakat Argomulyo tersebut tidak seberapa, dibanding kerusakan dan korban yang dialami masyarakat. Tetapi diharapkan bukan besar kecilnya bantuan, tetapi ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah desa Argomulyo akan penderitaan warganya. Lebih lanjut disampaikan bahwa sampai saat ini untuk pedukuhan yang menerima bantuan baru empat dusun, yaitu pedukuhan Bakalan, Bronggang/Suruh, Guling/Gadingan, dan Banaran. Sedang kedepan semua pedukuhan yang ada di Argomulyo akan menerima bantuan serupa, hanya saja memang nantinya bantuan tidak sama, tergantung kerusakan dan posisi dusun dimana. Artinya antara yang berada di bantaran Kali Gendol maupun Kali Opak dan yang jauh dari bantaran kali tidak akan sama.  Disampaikan pula bahwa sebelum normalisasi berjalan terlebih dahulu ada sosialisasi dimana masyarakat akan mengetahui manfaat dari normalisasi tersebut termasuk hasil dari normalisasi tersebut akan kembali pada masyarakat. Yang jelas normalisasi dilakukan semata untuk keselamatan masyarakat, terlebih bahanya pasca erupsi merapi yang justru jangkanya lebih lama yaitu bahaya lahar dingin, mengingat material yang ada di atas sangat banyak. Sedangkan  18 dusun yang ada di Argomulyo yaang sampai saat ini belum menerima bantuan secara bertahap juga akan menerima bantuan, dan itu tergandtung pemasukan desa dari hasil normalisasi kali gendol yang masih berjalan.

Sementara bantuan untuk tahap pertama yang penyerahannya telah dilakukan tanggal 19 Pebruari 2011 di balaidesa Argomulyo penyerahannya juga dilakukan oleh Kepala Desa Argomulyo Sutrisno. Total bantuan tahap pertama yaang diserahkan  Rp. 105.400.000,- dengan perincian  bagi keluarga meninggal menerima bantuan masing-masing Rp. 400.000,- hingga jumlahnya mencapai Rp.34.400.000,-. Rumah Rusak Berat sebanyak 115 rumah masing-masing menerima bantuan Rp. 600.000,- hingga jumlahnya mencapai Rp. 69.000.000,- Warga yang Sakit sebanyak 2 orang masing-masing menerima bantuan Rp. 500.000,- jumlah Rp. 1.000.000,- dan untuk doa bersama (100 hari) meninggalnya korban merapi  Rp. 100.000,- Hingga bantuan yang telah diberikan pada masyarakat Argomulyo untuk tahap pertama dan kedua mencapai Rp. 144.400.000,-

Tanggal  3 Maret 2011 merupakan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja yang ke 61. Pemkab Sleman menggelar upacara HUT ke 61 Pol PP se DIY di Lapangan Pemda Sleman. HUT Satpol PP tahun 2011 ini mengambil tema “Membangun Kemitraan Satpol PP dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Upacara diikuti oleh utusan Pol PP dari 5 kabupaten / kota di DIY. Bertindak sebagai Inspektur upacara adalah Asisten I Pemerintahan dan Kesra Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ikhsanuri.

Sedangkan Menteri dalam negeri dalam sambutan tertulis yang dibacakan  Ikhsanuri antara lain  menyampaikan bahwa sebagai sebuah institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. Wajah tegas bukan berarti arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, wajah tegas berarti tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan yang melanggar hokum dan sumpahnya. Di sisi lain, wajah humanis bersikap melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Disampaikan pula dalam sambutannya bahwa tantangan tugas Satpol PP ke depan akan semakin berat karena dihadapkan pada berbagai varian gangguan ketertiban dan ketenteraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Konflik horizontal masyarakat maupun konflik vertical yang mengarah pada gerakan separatism, kejahatan terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lain yang mengancam keselamatan masyarakat dan merugikan kekayaan negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan professional.

Dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat kedepan yang lebih professional dan akuntabel dibutuhkan rencana strategi melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban dan wewenang Satpol PP, mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan (asuransi, kekebalan hokum tertentu dan bantuan hukum) kesejahteraan dsb. Diharapkan pula oleh Mendagri dalam sambutannya bahwa Satpol PP untuk selalu meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas. Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Dan memegang teguh komitmen terhadap organisasi untuk membuktikan bahwa Satpol PP mampu menjalankan peranannya sebagai penegak perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Selain upacara dalam HUT Pol PP tersebut juga diadakan Sarasehan yang diikuti perwakilan Satpol PP se Propinsi DIY yang berlangsung di Aula Unit I Pemkab Sleman. Sarasehan itu sendiri dibuka secara resmi oleh Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo. Selain itu juga Donor darah dan penghijauan di Cangkringan. Sedang maksud dan tujuan sarasehan tersebut untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat Korps Satpol PP se Propinsi DIY, dan memupuk rasa persaudaraan antar anggota Satpol PP se Prop. DIY, menyamakan visi dan misi Satpol PP, serta menyatukan gerak dan langkah Satpol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari.  Kegiatan donor darah juga dilakukan dalam rangkaian HUT POLPP tahun ini dan dilakukan di Aula Kantor SatPOLPP dengan jumlah peserta 56 orang PNS di lingkungan Pemkab Sleman.

Bupati Sleman melantik 60 orang pejabat Struktural Eselon III & IV di lingkungan Pemkab Sleman mulai dari Dinas, Sekretariat, Puskesmas maupun Kecamatan. Ke enam puluh pejabat itu yakni untuk pejabat eselon III, 6 orang dan eselon IV 54 orang. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Sleman, Wakil Bupati Sleman, Ketua DPRD Sleman, Jajaran Muspida dan Kepala Dinas dan Instansi di lingkungan Pemkab Sleman.

Pelantikan dilakukan oleh Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI dengan dua orang saksi yakni Kepala DInas Kesehatan Sleman dan Assek I Pemkab Sleman. Dalam kesempatan ini Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan intinya, pelantikan merupakan bagian dari proses regenerasi dengan penyempurnaaan penataan organisasi perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu harus mau bergerak untuk menjadi yang lebih baik dari saat ini. Prestasi dan keberhasilan yang diraih seseorang adalah buah dari usaha yang serius, berkualitas dan sungguh-sungguh. Jika ingin berhasil dan berperastasi di masa datang, harus serius, berkualitas serta bersungguh-sungguh dalam bekerja.

Menduduki suatu jabatan struktural merupakan wujud kepercayaan dari pimpinan yang tidak jatuh dari langit. Tetapi melalui suatu tahapan dan proses yang harus dilalui dan tidak terlepas dari kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Sebuah proses yang diawali dari seorang pegawai diterima menjadi CPNS, lalu diangkat dan disumpah menjadi PNS, diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan, dan hal-hal lain yang menyangkut kredibilitas, integritas, kapasitas yang dimilikinya.

Seseorang aparat yang ditempatkan pada suatu jabatan struktural, mau tidak mau harus mampu memperlihatkan kapa­sitas dan kemampuan terbaiknya, baik dari  aspek manajerial maupun kepemimpinan. Oleh karena itu setiap aparat jangan pernah berhenti untuk belajar mengembangkan kemampuan diri. Bupati juga mengharapkan kepada para pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilantik agar dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan dan pengabdian agar prestasi kerja untuk dapat terus meningkat di masa mendatang.

Selain itu, seorang pejabat struktural dituntut untuk bisa membina disiplin, integritas, dan profesionalitas aparat yang menjadi stafnya. Berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, seorang pejabat struktural bertanggungjawab akan kedisiplinan aparat yang dipimpinya. Oleh karena itu, jadilah tauladan dan contoh dalam kedisiplinan, integritas dan profesionalitas.

Di masa mendatang, Saudara yang akan meneruskan untuk memimpin Sleman. Terlebih lagi, kita semakin dituntut untuk bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.  Pada kesempatan ini saya mengingatkan agar seluruh aparat, khususnya para pejabat eselon II, III dan IV dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada  regulasi yang ada dan loyal terhadap pemerintah. Oleh karena itu, koordinasi secara vertikal dengan seluruh komponen dalam intra dan antar Organisasi Perangkat Daerah serta koordinasi secara vertikal dengan pimpinan harus dilaksanakan.