Arifin Panigoro selaku Pimpinan POSKO Jenggala menyerahkan 333 bangunan shelter yang dibangun di Dusun Plosokerep Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan, dengan luas bangunan 6 x 6 dengan bahan baku utama bambu dan atap seng, diserahkan pula rumah untuk perpustakaan 1 unit, rumah kesenian kuda lumping I unit, kandang sapi 1 unit, Work shop mesin jahit, mesin kayu dan peralatannya, menara pemantau, 2 buah genset untuk padukuhan Plosokerep dan Sambisari. Penyerahan dilakukan oleh Andi Sahrandi dari Posko Jenggala kepada Ir. Rani Syamsinarsi, MT Kepala Dinas PUP dan ESDM Propinsi DIY disaksikan oleh Gubernur DIY, Bupati Sleman dan Arifin Panigoro.

Dalam kesempatan ini Gubernur menyempatkan dialog dengan warga penghuni shelter dan menanyakan apakan sudah nyaman tinggal di shelter dan kekurangan yang dirasakan oleh warga. Dan warga sendiri menjawab dengan mantab telah nyaman menghuni shelter dan untuk kebutuhan perlengkapan rumah tangga juga sudah lengkap jadi warga tinggal menghuni saja. Gubernur juga menyatakan setelah mantab dan nyaman tinggal diselter nantinya baru akan dilakukan rembug/musyawarah dengan warga mengenai rumah permanent, karena shelter ini sifatnya hanya sementara saja jadi wajar bila masih ada yang kurang .

Sementara itu Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI atas nama pribadi maupun segenap masyarakat Sleman mengucapkan terima kasih. Posko Jenggala telah banyak berperan membantu masyarakat Sleman untuk bangkit kembali dari keterpurukan dan berupaya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca musibah erupsi merapi. Dari 2213 shelter yang telah dibangun, yang dihuni baru 848 unit. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang masih dihadapi diantaranya adanya jalan akses dan jalan lingkungan yang rusak akibat curah hujan yang tinggi, dan  keinginan masyarakat yang menghendaki masuk shelter secara bersama sama. Selain itu permasalahan lainnya adalah  ketersediaan air bersih dan  air dan drainase. Untuk  Pemkab masih tetap  melakukan droping air ke shelter sekitar 70 rit/ hari. Untuk mengatasi masalah drainase kami akan mengutamakan pembangunan jalan terlebih dahulu sebelum pembangunan shelter sehingga air tidak menggenang di lokasi shelter. Pengelolaan sampah juga dilakukan selama ini dengan volume 7 M3 / hari.

Sebagai upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat Yogyakarta, terkait dengan RUUK Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggota Komisi II DPR RI berkunjung ke Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sleman untuk berdialog langsung dengan jajaran aparat pemerintahan Kabupaten Sleman. Dialog ini dilaksanakan pada Jumat, 11 Maret 2011 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman setelah sebelumnya pada Kamis, 10 Maret 2011 dilakukan acara serupa di Gedung Pracimosono Yogyakarta. Rombongan Komisi II DPR RI yaitu Taufik Effendi, H. Jufri, Kasma Bauti, dan Nurul Arifin. Selain itu rombongan juga disertai oleh anggota DPD NAD dan DPD Yogyakarta. Rombongan ini disambut oleh jajaran pemerintahan kabupaten Sleman, Bupati Sleman Sri Purnomo, Wakil Bupati Sleman Yuni Setia Rahayu, Ketua DPRD Tingkat II Sleman dan pejabat tinggi Kabupaten Sleman.

Pada kesempatan ini, Bupati Sleman Sri Purnomo menyampaikan harapannya agar dalam penetapan RUUK DIY nantinya dapat semakin menjamin terwujudnya masyarakat Sleman yang sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu RUUK DIY harus memperhatikan kondisi historis, yuridis serta sosiologis masyarakat Yogyakarta.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Bupati Sleman juga mengingatkan kepada segenap komponen masyarakat Sleman, bahwa keistimewaan Yogyakarta adalah karena keistimewaan daerah dan masyarakatnya. Istimewa karena selalu menjunjung nilai-nilai luhur dan kearifan budaya Yogyakarta. Maka seyogyanya, dalam bersikap, berkreasi dan juga dalam mengungkapkan pendirian atau pendapat harus sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kearifan budaya local.

Penyataan yang serupa juga dinyatakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap berharap agar masyarakat Yogyakarta dan DPRD Yogyakarta dapat memberikan masukan yang positif demi penyusunan RUUK DIY yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Yogyakarta.

Kendati sempat muncul beberapa aspirasi yang ditujukan kepada wakil dari Fraksi Demokrat, berbagai masukan dan aspirasi masyarakat Yogyakarta dituangkan dalam dialog ini. Beberapa perwakilan dari berbagai paguyuban seperti misalnya Paguyuban Kades, Paguyuban Lurah dan Paguyuban Camat serta tokoh masyarakat mewakili aspirasi warganya. Dari sembilan orang perwakilan yang memberikan pendapatnya menyatakan keinginannya tentang penetapan Sultan dan Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sekaligus menolak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. H Muhammad Mulyadi bahkan menambahkan fakta dari polling yang dilakukan oleh UMY yang menghasilkan bahwa 70% warga DIY menginginkan penetapan Sultan dan Pakulam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ditambahkan juga oleh Chaerul Damarjati, Kabag Pemerintah Desa Wokokerto Turi yang menyatakan bahwa DPR RI harus memperhatikan nilai historis dari warga masyarakat DIY sehingga demokrasi yang dilakukan di DIY nantinya tidak harus melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan tetapi melalui penetapan demi menghormati keistimewaan DIY dalam menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernurnya.

Beberapa perwakilan lain juga mengharapkan adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti yang dinyatakan oleh Sukarjo yang mewakili Paguyuban Dukuh, menyatakan keinginannya tentang pembaharuan Pasal 33 ayat 1 yang belum mencantumkan besarnya prosentase APBN bagi daerah. Pembaharuan lain yang diharap dapat segera direalisasikan adalah ditambahkannya prosentase APBN untuk Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 2%, seperti yang diungkapkan oleh Perwakilan dari Paguyuban Cokro Pamungkas.

Untuk menjawab aspirasi ini, Taufik Effendi menyampaikan bahwa Komisi II DPR memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat Yogyakarta yakni mengusahakan peraturan perundang-undangan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat Yogyakarta. Tidak lagi semata-mata mengenai penetapan atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan tetapi lebih kepada terjaminnya penyelenggaraan yang efektif dan efisien dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Untuk menggali dana sosial dan memupuk rasa kegotongroyongan dan kebersamaan dari masyarakat, PMI Kabupaten Sleman mengadakan penggalangan dana melalui bulan dana PMI 2011. Hal itu dikatakan Wasono, Mayor Arm (Kasdim Kodim 0732 Sleman) selaku  Ketua Umum Bulan Dana PMI Sleman 2011 dalam acara pencanangan Bulan Dana PMI Kabupaten Sleman tahun 2011. Pencanangan dilaksanakan Senin, 7 Maret 2011 di Aula Lantai III Pemkab  Sleman oleh Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, MSI. Acara dihadiri oleh Muspida Sleman, Kepala Dinas dan Instansi di lingkungan Pemkab Sleman dan Camat Se Kabupaten Sleman. Menurut Wasono, Bulan dana tahun 2011 dimulai 1 Maret  s/d 31 Agustus 2011 dengan target perolehan dana Rp 400 juta. Pencanangan ditandai dengan penyerahan kupon sumbangan dari Bupati Sleman kepada Ketua Umum dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas/instansi pengelola.

Dalam kesempatan pencanangan Bupati Sleman menyampaikan bahwa pada hakekatnya, dana yang dihimpun ini nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, misalnya membantu korban bencana alam, meningkatkan kemampuan anggota PMI, PMR (Palang Merah Remaja), KSR (Korps Sukarela Remaja), menyelenggarakan dapur umum dan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan lainnya. Hal ini tidak lain merupakan salah satu langkah PMI untuk mewujudkan tanggung jawabnya sebagai salah satu organisasi yang berkiprah di bidang kemanusiaan.      Kegiatan PMI yang membantu meringankan penderitaan sesama manusia ini, perlu didukung sepenuhnya. Terlebih lagi, kegiatan kemanusiaan merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, sebagaimana diajarkan dalam setiap agama. Aktivitas PMI merupakan implementasi rasa kesetiakawanan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang sangat luhur perlu terus dikembangkan dan dapat melekat pada pribadi masyarakat. Bupati sangat prihatin dengan banyaknya pihak-pihak yang mulai mengabaikan rasa kesetiakawanan sosial dan cenderung bersikap individualistis.

Bencana alam erupsi Merapi beberapa waktu yang lalu, menyadarkan kita akan betapa pentingnya rasa kesetiakawanan, empati dan semangat untuk saling menolong sesama. PMI beserta seluruh relawannya, telah bahu-membahu membantu meringankan penderitaan saudara-saudara yang terkena musibah. Bahkan tidak hanya ketika mengungsi di pengungsian tetapi sampai saat ini, PMI masih terus membantu meringankan beban warga yang terkena musibah. Bupati, atas nama masyarakat Sleman mengucapkan salut dan terimakasih atas kiprah PMI. Begitu besar sumbangan PMI ini, oleh karena itu tidaklah terlalu berlebihan jika masyarakat menyisihkan sedikit dari hartanya untuk kita sumbangkan melalui wadah PMI guna membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana. Bencana tersebut juga bukan tidak mungkin menimpa diri kita sendiri. Selagi kita masih bisa memberikan sumbangan bagi sesama, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya.

Bupati menghimbau agar dalam bulan dana PMI ini dapat tergali dana masyarakat yang lebih besar dari tahun tahun lalu, mengingat dana yang dibutuhkan PMI untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sosial kemanusiaannya juga semakin besar. Untuk itu diharapkan agar para pengurus PMI dapat mengefektifkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam mensukseskan bulan dana PMI. Untuk itu dalam menggalang dana, diharapkan PMI tidak mengabaikan aturan yang berlaku, misalnya dengan mengadakan pengumpulan dana di luar wilayah atau daerah yang telah ditentukan ataupun menimbulkan keresahan masyarakat.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah transparansi. Aspek transparansi ini perlu dikembangkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana PMI pada masyarakat. Dengan transparansi, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan tidak menimbulkan kesan bahwa dana yang telah terkumpul selama bulan dana PMI pemanfaatannya tidak jelas, yang akhirnya hanya akan memperburuk citra PMI.

Disamping itu juga berharap agar PMI Cabang Sleman juga tetap berupaya melakukan langkah-langkah terobosan dalam mengumpulkan dana misalnya dengan mengadakan pertunjukan hiburan atau malam dana dengan mengundang pengusaha-pengusaha yang ada atau stakeholders lainnya untuk menggugah kepedulian mereka terhadap masalah sosial dan kemanusiaan.