Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo menerima kunjungan dan bantuan dari Pemkot Samarinda di Lantai III Pemkab Sleman Selasa 15 Maret 2011. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Samarinda beserta seluruh donatur dompet Samarinda Peduli Kemanusiaan yang telah  memberikan bantuan bangunan 2 unit gedung puskesmas pembantu di Umbulharjo dan Wukirsari Cangkringan serta 1 unit Ambulan. Bantuan tersebut akan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pelayanan kesehatan serta memberikan kenyamanan masyarakat dan para pengungsi dalam mengakses pelayanan kesehatan.  Pemkab Sleman juga berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi awal dari kerjasama antara Kabupaten Sleman dengan Pemkot Samarinda dalam upaya membangun masyarakat menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Puskesmas Pembantu di dua lokasi tersebut memiliki fungsi yang penting. Keberadaannya tidak hanya tumpuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum, tetapi ketika terjadi erupsi  menjadi andalan pelayanan utama kesehatannya bagi pengungsi, karena keberadaannya yang berada pada lingkungan barak pengungsian. Selain itu, lokasi puskesmas pembantu tersebut juga berdekatan dengan lokasi hunian sementara para korban erupsi Merapi.

Kebijakan Pemkab Sleman dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gunung Merapi akan dilaksanakan sampai dengan bulan ketujuh sejak Januari 2011, sedangkan rekonstruksinya dilaksanakan sampai tahun 2013 dan maksimal sampai dengan tahun 2014. Pemkab Sleman telah memulai upaya pemulihan dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ini.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi memerlukan dukungan semua pihak.  Pemkab Sleman tidak dapat melakukannya sendiri, karena keterbatasan sumber daya. Dengan  kerjasama dan keterlibatan pihak lain, yang salah satu diantaranya pemkot dan masyarakat kota Samarinda ini akan mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemberian bantuan fasilitas kesehatan ini juga sangat bermanfaat bagi Pemkab Sleman untuk memantapkan  dan mempertahankan pelayanan kesehatan.

Didalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemkab Sleman juga telah membenahi sistem pengelolaan Puskesmas. Mulai tahun 2011 ini semua Puskesmas telah difungsikan sebagai Badan Layanan umum Daerah. Sistem pengelolaan ini, mampu menjaga kesinam-bungan kualitas pelayanan pada masyarakat tidak terganggu oleh pergantian tahun anggaran.

Diinformasikan pula bahwa erupsi Merapi akhir tahun 2010 lalu telah merusakkan sekitar 10 puskesmas pembantu dan 5 Puskesmas di wilayah Pakem, Turi, Ngemplak dan Cangkringan. Oleh karena itu, berbagai bantuan yang kami terima tentu akan semakin memotivasi masyarakat untuk menata kembali kehidupannya, serta memudahkan kami dalam rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya, atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sleman mengucapkan terima kasih.

Walikota Samarinda yang dalam kesempatan tersebut diwakili Sekda Drs. HM. Fadly Illa antara lain mengatakan bahwa bantuan ini merupakan partisipasi masyarakat Samarinda secara spontan tanpa ada mobilisasi, artinya ini adalah murni dari masyarakat dan Pemkot Samarinda. Sementara itu bantuan  tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama pembangunan prasarana daan sarana kesehatan daalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gunung merapi. Bantuan dimaksud berupa pembangunan dua gedung Puskesmas pembantu di desa Umbulharjo dan Desa Wukirsari Cangkringan  daan satu unit Mobil Ambulance Suzuki APV tahun 2011. Penandatangan  kerjasama ditandatangani oleh Drs. HM. Fadly Illa selaku pemberi bantuan dan Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo . Sedang penanda tangan penyerahan bantuan mobil ambulance dilakukan oleh HM Fadly Illa dan Sekda Sleman Ir. Sutrisno, MES. Penyerahan mobil ambulance dilakukan di Halaman Setda kab. Sleman. Banatuan Ambulance tersebut untuk Puskesmas Cangkringan.

Keberadaan makanan jajanan anak sekolah perlu mendapat perhatian, karena banyak makanan jajanan anak yang dijual di sekolah-sekolah yang kurang sehat dan belum memperhatikan kebersihan. Sebagaimana dilansir media massa baik cetak maupun elektronik beberapa waktu yang lalu, hasil survai BPOM DIY ke TK dan SD di wilayah DIY, ditemui 91 sampel TK dan SD diperoleh 64 sekolah terdapat pedagang yang menjual jajanan yang mengandung Bahan Tambahan Makanan yang tidak diizinkan, seperti Rhodamine B, Mathanil Yellow dan Boraks.

Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman  Ir. AA. Ayu Laksmi Dewi TP, MM, dalam rangka melindungi anak-anak sekolah dari dampak buruk makanan jajanan dan mengkoordinir dengan baik para pedagang makanan jajanan, Pemkab Sleman berupaya melakukan pengendalian baik jenis komoditas jajanan yang dijualnya maupun pedagang penjual makanan jajanan di sekolah.

Oleh karena itu mulai tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan kajian pedagang asongan dan komoditas dagangan di sekolah SD/TK di Kecamatan Depok, Kalasan, Sleman, Mlati, Godean dan Gamping, menitikberatkan pada pendataan mengenai pedagang asongan yang menjual makanan jajanan di sekolah TK dan SD. Sedangkan untuk  tahun 2010 pendataan dilakukan di Kecamatan Moyudan, Seyegan, Ngemplak, Prambanan, Tempel dan  Turi. Kajian ini menitikberatkan pada  aspek keamanan jajanan anak sekolah ditinjau dari bahan tambahan pangan berupa bahan kimiawi yang sering digunakan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2011 ini, Kajian Keamanan Jajanan Anak Sekolah di Kabupaten Sleman dilakukan di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Bebah, Ngaglik dan Minggir. Kajian ini menitik beratkan pada aspek keamanan jajanan anak sekolah ditinjau dari bahan tambahan pangan berupa bahan kimiawi yang sering digunakan dan pendataan mengenai pedagang asongan yang menjual makanan jajanan di sekolah TK dan SD.

Guna persiapan penyusunan kajian tersebut PEMKAB Sleman  telah    melakukan koordinasi antar instansi terkait yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Satpol PP, Camat dan UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan, Pakem, Minggir, Ngaglik dan Berbah serta Pengurus Paguyuban Pedagang Asongan Sekolah “Kupas Mugo Lestari”.

Pada pertemuan tersebut telah disepakati antara lain : Kerja sama antar instansi terkait dalam melakukan pengawasan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan promosi keamanan pangan secara terpadu dan berkesinambungan kepada konsumen dan produsen pangan, serta pembinaan kantin sekolah yang sehat di sekolah-sekolah. Menata kembali pedagang asongan di sekolah-sekolah, antara lain dengan mendorong untuk bergabung dalam Paguyuban Pedagang Asongan Sekolah “Kupas Mugo Lestari”.

Kepada para guru diharapkan agar memotivasi anak untuk sarapan dulu sebelum ke sekolah atau membawa bekal makanan yang sehat dari rumah, menyarankan kepada anak-anak  agar membeli makanan jajanan yang penjualnya rapi dan bersih, tempatnya tidak kotor, tidak banyak lalat dan debu, serta makanan jajanan yang aman, yakni makanan yang bau warna dan rasanya normal, warna makanan dan minumannnya tidak mencolok, minuman dibuat dari air matang. Sekolah juga diharapkan agar menyediakan kantin sekolah dengan menjual jajanan yang lebih selektif dan edukatif. Disamping itu juga diharapkan agar menggiatkan kembali UKS (usaha Kesehatan Sekolah).

Sedangkan kepada pedagang dihimbau untuk menjaga keamanan jajanan yang dijual dari cemaran biologis, kimia dan fisik, menjaga mutu pangan dagangan agar sesuai nilai standar gizi dan kelayakan pangan, menjaga kerapihan dan kebersihan, baik diri pedagang maupun tempat untuk berdagang. Disamping itu juga dihimbau agar bergabung dalam paguyuban pedagang makanan jajanan ditingkat desa atau kecamatan.

Dalam rangka kesinambungan penerimaan negara baik di APBN maupun APBD maka BPKKD Kab Sleman berusaha selalu meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan suhu inflasi dan tingkat bunga perbankan. Usaha peningkatan penerimaan pajak oleh Kabupaten Sleman ini membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti dengan prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sleman yang dinyatakan sebagai kabupaten dengan peringkat ke-6 nasional dalam hal penerimaan PPh OP dibanding dengan 441 kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu selama tiga tahun terakhir Kabupaten Sleman telah menjadi Kabupaten dengan penerimaan pendapatan tertinggi di Provinsi DIY. Demikian seperti yang dinyatakan oleh Jangkung Sujarwadi, Kepala Kanwil DJP DIY dalam acara Penyampaian SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 dan Penyerahan SPPT PBB Tahun 2011 pada tanggal 14 Maret 2011 di Gedung BPKKD.

Pada acara yang dihadiri oleh Kepala KPP Pratama, Kepala DPRD, Asekda, Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan Negeri dan unsur-unsur pimpinan daerah ini, Bupati Sleman mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh aparatur pajak dan kesadaran masyarakat Sleman terhadap penunaian kewajiban membayar pajak PBB sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak. Dalam sambutannya, Bupati Sleman juga memberikan pernyataan tentang tidak tercapainya target penerimaan PBB tahun 2010 yang disebabkan erupsi Merapi pada akhir tahun 2010. Pokok ketetapan PBB Kab. Sleman 2010 sebesar Rp. 58.451,00 M namun pada realisasinya hanya tercapai 65,54% atau sebesar 38,310 M. Penurunan pencapaian ini disebabkan target untuk wilayah pedesaan tidak dapat tercapai, bahkan untuk beberapa wilayah yang terkena dampak erupsi Merapi justru dibebaskan 100%.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bupati Sleman berpesan agar aparat KPP Pratama Sleman dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang mengajukan keberatan dan keringanan pajak terhutang. Bupati Sleman juga menghimbau seluruh aparat desa untuk bersikap proaktif dan berinovasi dalam memberikan pelayanan serta dapat memberikan panutan bagi warganya dalam membayar PBB tepat pada waktunya. Dengan usaha ini, Bupati Sleman optimis, penerimaan pajak 2011 dapat dicapai sesuai dengan pokok penerimaan 2011 sebesar 55,56 M.

Selanjutnya untuk memberikan panutan bagi masyarakat wajib pajak, acara ini dilanjutkan dengan penyerahan SPT PPh OP tahun 2010 secara bergantian oleh Bupati, Wakil Bupati, Kepala DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan Negeri untuk kemudian memasukkan SPT Tahunan tersebut ke drop box yang telah disediakan.

Acara kemudian diakhiri dengan Penyerahan SPPT PBB Tahun 2011 dari Kepala Kanwil DJP DIY kepada Bupati dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) DHKP PBB 2011 oleh Kepala KPP Pratama, Sunoto kepada Kepala DPKKD, H Samsidi Msi.