Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan rapat koordinasi dengan Bank Indonesia, BPD Sleman, Bank Sleman, BPR BDE Pakem, Bank Mandiri Sleman, BRI Sleman, dan Adira Finance terkait dengan permasalahan kredit para pengungsi Merapi. Secara umum perbankan pemberi kredit sudah sangat peduli dengan kesulitan debitur korban Merapi. Masing-masing perbankan telah memiliki skeme untuk memberikan solusi meringankan beban para korban Merapi. Beberapa kebijakan yang telah dijalankan perbankan untuk khusus debitur korban merapi adalah restrukturisasi, penjadwalan ulang dan bahkan juga pemberian modal segar.

Perbankan selain telah mengambil kebijakan untuk meringankan permasalahan debitur bahkan juga ikut membangkitkan kembali perekonomian debitur korban Merapi. Sebagai gambaran untuk membantu pelaku usaha korban erupsi Merapi BRI telah meluncurkan Program kemitraan dan bina Lingkngan (PKBL) sebesar Rp 8 Milyar dengan target pencairan sampai dengan hulan Juni 2011. Demikian juga Adira Finance juga telah memberikan keringanan pada 500 orang konsumennya yang menjadi korban Merapi.

Bencana alam adalah sebuah musibah, permasalahan kredit para korban Erupsi Merapi tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Pemerintah dan pemberi kredit. Solusi penanganan permasalahan kredit masyarakat korban Merapi diarahkan tetap menumbuhkan rasa tanggungjawab para kreditur. Setiap perbankan telah melaporkan perkembangan tindak lanjut permasalahan debitur korban Merapi secara berkesinambungan kepada bank Indonesia.

Dalam laporan, terdapat fakta di lapangan sebagian besar debitur masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pinjamannya dan terdapat debitur yang sebenarnya tidak masuk kriteria untuk mendapatkan perlakuan khusus, karena permasalahan kreditnya sudah terjadi sebelum erupsi Merapi. Bahkan terdapat pihak-pihak yang sengaja memanfatkan keadaan dengan mempengaruhi masyarakat agar mengajukan keringan dan penghapusan kredit dengan cara coba-coba. Berkaitan dengan hal tersebut dimohon semua pihak untuk senantiasa memotivasi masyarakat untuk bangkit berusaha dan bertanggungjawab.

Para warga Sleman yang terkena bencana erupsi Merapi dan banjir lahar dingin di Kecamatan  Pakem, Cangkringan dan Ngemplak dapat melakukan pengurusan kembali surat-surat kendaraan bermotor yang hilang ataupun hancur ketika terjadi bencana Erupsi Merapi dan lahar dingin. Dalam rapat koordinasi kebijakan pimpinan daerah, Bupati Sleman Sri purnomo meminta Polres Sleman membantu mencarikan solusi bagi warga masyarakat korban Erupsi Merapi dan lahar dingin yang kehilangan surat kendaraan bermotor tanpa harus melanggar hukum.

Kapolres Sleman menyampaikan  bahwa Polres Sleman  memberikan pelayanan kepengurusan surat-surat bermotor yang hilang dan hancur karena erupsi Merapi dan lahar dingin. Kepengurusan dilakukan langsung di Polres dengan membawa surat keterangan dari kepala dusun dan Kepala Desa  yang menerangkan bahwa yang  bersangkutan adalah pemilik motor yang sesungguhnya. Sebelum ke Polres Sleman, masyarakat yang akan mengurus surat surat tersebut diminta untuk mendatakan diri di Polsek dan sekaligus untuk  pengecekan kelengkapan persyaratan.

Biaya Kepengurusan surat-surat tersebut menurut Kapolres Sleman hanya untuk penggantian biaya cetak. Dengan berkas-berkas tersebut Polres Sleman akan membuatkan berita acara kehilangan.

Hari ini di Pendopo Parasamya, Bupati Sleman Sri Purnomo, MSI, melantik  sejumlah aparat Pemkab Sleman sebagai pejabat struktural eselon IV, V dan Kepala Sekolah. Seluruh pejabat yang dilantik berjumlah 96 orang. Sebagian besar pejabat terlantik dari instasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kesehatran.

Bupati dalam sambutannya mengatakan tantangan yang dihadapi Sleman ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu seluruh aparat harus mau bergerak untuk menjadi yang lebih baik dari saat ini. Prsestasi dan keberhasilan yang diraih seseorang adalah buah dari usaha yang serius, berkualitas dan sungguh-sungguh. Jika kita ingin berhasil dan berperastasi di masa datang, kita harus serius, berkualitas serta bersungguh – sungguh dalam bekerja. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri, bagaimana kualitas kerja dan karya kita. Jika kita belum berhasil, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Mungkin kita belum bersungguh-sungguh dalam bekerja, atau kualitas kerja kita yang belum baik.

Khusus kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Bupati mengingatkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas guru semakin tinggi. Terlebih lagi sekarang ini sudah banyak guru di Kabupaten Sleman yang telah memperoleh sertifikasi. Harus diingat bahwa para guru mempunyai tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas kapasitas dan kompetensi diri. Konsekuensi dari sertifikasi guru adalah peningkatan kesejahteraan guru. Bupati menghimbau kepada para guru agar menyisihkan sebagian dananya secara khsusus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dirinya baik secara pribadi maupun kolektif. Dengan demikian kualitas guru juga semakin meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraannya.