Pemerintah Kabupaten Sleman menerima kunjungan Diklatpim Tingkat III Badan Kepegawaian Negara Jakarta yang berjumlah 55 orang, di Aula Lantai III BKD, Rabu, 11 Mei 2011.

Pimpinan rombongan, Drs. Syarif Ali, MSi mengatakan bahwa maksud dan tujuan observasi lapangan tersebut  adalah untuk belajar masalah Kepegawaian dan keuangan karena pemerintahan di Kab. Sleman sudah dianggap maju dalam kedua hal tersebut.

Dalam kesempatan itu Wabup Yuni Satia Rahayu, SS, MHum, bahwa dalam pengelolaan keuangan Peme­rin­tah Kabupaten Sleman berupaya untuk selalu trans­paran. Pada tahun 2011, APBD untuk bidang Pendapatan sebesar Rp 1,026 dan bidang belanja sebesar Rp 1,073 dan mengalami defisit sebesar Rp 46,438 M. Tahun 2011 Pemkab Sleman menargetkan perolehan PAD sebesar Rp 198,719 Milyar. Dalam melaksa­nakan APBD, Pemkab Sle­man menga­nut prinsip trans­paransi dan akun­ta­bili­tas. Anggar­an juga disu­sun ber­dasar asas keadil­an dan kepatut­an sehingga angga­ran yang dikeluar­kan diharap­kan dapat dira­sa­kan man­faat­nya oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi a­pa­­rat pemerintah daerah dilaksanakan dengan berbagai kegi­atan penyelenggaraan diklat pegawai, yang meliputi diklat kepemimpinan tingkat II, III dan IV, diklat teknis, serta pengiriman tugas belajar meliputi D3, D4, S1 dan S2. Upaya peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan formal telah memberikan hasil posi­tif yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas pegawai.

Upaya pembinaan kepada pegawai dilakukan melalui pem­berian penghargaan bagi yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pega­wai. Pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan diberikan peng­hargaan berupa satya lencana dan  tali asih bagi pegawai yang pur­na tugas. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pe­ga­wai telah dilakukan pemberian reward berupa uang peng­hargaan. Pemberian kesejahteraan juga diberikan dalam bentuk fasilitas general check up. bagi para pejabat struktural eselon II, III dan sebagian eselon IV. Namun demikian, bagi pegawai yang melanggar disiplin juga diberikan sanksi yang terdiri  sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Disamping terus berupaya meningkatkan kinerja aparatur, Pemkab Sleman juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman juga berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan terjangkau. Salah satu upaya guna mewujudkan komitmen tersebut, Pemkab Sleman telah menstadarisasi  prosedur pelayanan dengan  Standard Operating Procedure (SOP).  Selama 5 tahun Pemkab Sleman telah menyusun 46 SOP yang telah diimplementasikan oleh 17 instansi.

Standarisasi kinerja pelayanan juga dilaksanakan dengan  sertifikasi ISO 9001:2000/2008 dari PT Societe Generale de Surveillance (SGS) pada 16 institusi kesehatan (Dinas kesehatan, Rumah Sakit Murangan dan 14 Puskesmas) dan 4 institusi pendidikan (SMK). Bahkan standarisasi juga dilakukan untuk prasarana kerja bangunan perkantoran kecamatan sebanyak 4 kecamatan dan 24 gedung Puskesmas.***

Pada hari pertama pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah dasar, 10 Mei 2011 Bupati Sleman kembali melakukan peninjauan di beberapa lokasi sekolah dasar di Kabupaten Sleman. Peninjauan dimulai dari SD N Purworejo Hargobinangun kemudian dilanjutkan ke tiga sekolah darurat yaitu SD N Pangukrejo, SD N Srunen dan SD N Glagaharjo.

Secara umum pelaksanaan ujian nasional Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah tersebut berjalan lancar. Sejumlah 32 siswa  SD N Purworejo mengikuti ujian nasional dengan lancar. Demikian juga dengan siswa-siswa yang terpaksa mengikuti ujian nasional di sekolah darurat, mereka tampak siap mengerjakan soal-soal yang diujikan tanpa kesulitan. Di SD N Pangukrejo terdapat 13 orang siswa, sedangkan di SD N Srunen tercatat 27 siswa peserta ujian nasional mengerjakan soal-soal ujian nasional. Sedikit berbeda dengan SD N Glagaharjo dari 32 siswa yang tercatat sebagai peserta ujian nasional hanya 30 orang yang mengikuti ujian nasional di SD N Glagaharjo sedangkan dua yang lain terpaksa mengikuti ujian nasional di SD N bantul dan Grogolan karena mengungsi pasca erupsi merapi yang lalu.

Beberapa persiapan juga dilaksanakan demi kesuksesan anak didik dalam mengerjakan soal-soal ujian. Setiap sekolah mengikuti uji coba tingkat provinsi, uji coba tingkat kecamatan dan dua kali uji coba tingkat kabupaten. Selain persiapan akademis juga dilakukan persiapan lain seperti pelaksanaan doa bersama komite sekolah dan wali muris yang dilakukan oleh SD N Pangukrejo. Lain halnya dengan SD N Purworejo yang mewajibkan siswanya untuk hadir di sekolah pukul 6.30 sehingga dapat sarapan pagi bersama di sekolah sebelum mengerjakan soal dan melaksanakan sholat dhuha berjamaah. Sedangkan bagi siswa  yang mengalami kesulitan transportasi, sekolah menanggulangi hal ini dengan berkoordinasi dengan wali murid siswa untuk mengantar jemput putra-putrinya lebih awal selama ujian berlangsung.

Pada tahun ajaran 2010/2011 ini jumlah peserta ujian nasional tingkat SD tercatat sejumlah 13.188 siswa yang tersebar pada 504 sekolah penyelenggara ujian nasional. Dra. Suyamsih,M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman menyatakan bahwa dari jumlah tersebut 83 siswa diantaranya melaksanakan ujian nasional di empat sekolah darurat yang berlokasi di Gungan, Pangukrejo, Srunen dan Glagaharjo. Bupati dalam hal ini berharap agar siswa-siswa dapat terus belajar mempersiapkan ujian nasional meskipun siswa tersebut harus belajar di shelter, karena  meskipun siswa berada di shelter, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam penilaian ujian nasional ini. Bupati juga menaruh harapan besar agar seluruh peserta ujian nasional dapat lulus 100% sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SD-MI secara Nasional  dilaksanakan mulai Selasa sampai  Kamis tanggal 10-12 Mei 2011. Untuk Kabupaten Sleman jumlah siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional sejumlah 13.188 terdiri 6.700 laki-laki dan 6.488 perempuan. Dari jumlah tersebut meliputi  512 sekolah SD-MI yang ada di Kabupaten Sleman. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Kurikulum TK-SD, Subardi saat dijumpai diruang kerjanya. Lebih lanjut disampaikan Subardi bahwa  Sekolah Dasar sebagai penyelenggara Ujian Nasional yaitu sebanyak 489 sekolah dasar dan 15 sekolah MI. Sementara Sekolah dasar yang menggabungkan diri terdapat 6 sekolah dan 2 MI. Sedangkan jumlah ruang yang dipakai untuk Ujian Nasional terdapat 860 ruang ujian dengan pengawas sebanyak 1.720 orang dengan catatan satu ruangan dengan 2 pengawas yang berasal dari luar sekolah dengan sistem silang murni.

Sedang droping naskah soal telah dilaksanakan pada hari Minggu 8 Mei 2011 dari percetakan langsung ke Pokja Sub Rayon masing-masing. Sementara untuk pendistribusian naskah soal ujian nasional dari panitia Pokja ke sekolah penyelenggara disampaikan menurut jadual pelaksanaan Ujian Nasional. Untuk penerimaan lembar jawaban Ujian Nasional dari sekolah ke Pokja, kemudian dari Pokja dikirimkan  ke panitia penyelenggara panitia tingkat propinsi, dan selanjutnya dilakukan proses scanning oleh petugas Sleman ke propinsi. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah soal, maka naskah soal disimpan di tingkat Pokja menjadi tanggung jawab panitia Ujian Nasional tingkat Pokja yang dikoordinasikan dengan  Kepolisian sektor masing-masing kecamatan. Ditambahkan Subardi bahwa biaya yang ditimbulkan dengan pelaksanaan UN SD-MI ini dari dana APBD dialokasikan untuk penyelenggaraan di tingkat sekolah penyelenggara dan di tingkat Pokja. Yang jelas untuk
menjaga kerahasiaan naskah soal ujian panitia UN tingkat Kabupaten juga melakukan pemantauan pengamanan penyimpanan naskah soal di Pokja/tingkat Rayon.

Sementara itu bagi peserta yang tidak dapat mengikuti Ujian Nasional utama karena alasan tertentu dapat mengikuti Ujian Nasional susulan yang jadual pelaksanaannya tanggal 18 – 20 Mei 2011. Hasil Kelulusan hasil Ujian Nasional akan diumumkan secara serentak tanggal 18 Juni 2011.