Pasca erupsi Merapi dan banjir lahar dingin tahun 2010 sampai dengan 2011 yang lalu telah menyebabkan infrastruktur irigasi di sejumlah daerah irigasi di daerah Sleman mengalami gangguan ketersediaan air yang digunakan untuk mengairi areal pertanian seluas 8.701 hektar. Robohnya saluran irigasi ini diakibatkan oleh hancurnya bendungan dan robohnya saluran irigasi maupun yang disebabkan karena sedimentasi.
Sejumlah 93 daerah irigasi (termasuk saluran mataram tercatat mengalami kerusakan infrastruktur irigasi. Hingga saat ini dari 93 daerah irigasi tersebut, 67 diantaranya (termasuk Saluran Mataram) sudah dapat mengalir lancar sedangkan 23 sisanya dengan luas total area 643,16 hektar belum bisa mengalir lancar secara alami melalui saluran.
Selama ini beberapa langkah yang telah ditempuh dalam rangka tanggap darurat irigasi meliputi cara menaikkan muka air sungai dengan bendungan sementara (bronjong). Selain itu di beberapa daerah juga dibuat saluran darurat dengan menggunakan pipa pralon diameter 8” ataupun dengan mendistribusikan pompa air portable diameter 4” bagi lokasi yang belum bisa mengalir secara alami melalui saluran. Langkah antisipasi lainnya yang telah dilaksanakan adalah dengan menyiapkan sumur pompa dalam yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman sebagai cadangan apabila memang kondisi ketersediaan air permukaan terganggu. Operasionalisasi sumur pompa ini adalah langkah terakhir mengingat langkah ini memerlukan biaya operasional yang tinggi yaitu Rp. 50.000/jam operasi/ sumur pompa.
Sumur pompa dalam yang siap operasi di wilayah Sleman sejumlah 28 unit dengan debit masing-masing sekitar 20 liter/detik, dengan debit tersebut untuk tanaman palawijo dapat mengoncori lahan seluas 30-40 hektar untuk tiap-tiap sumur pompa. Selain itu terdapat 2 sumur bantuan dari Dinas Pertanian di Selomartani dan Widodomartani untuk membantu pengairan masyarakat. Meskipun demikian, mengingat ketersediaan air yang terganggu akibat terbakarnya hutan di lereng Merapi (sehingga cadangan air yang tersimpan menyusut) maka cara lain yang sudah ditempuh bekerjasama dengan Dinas Pertanian adalah dengan mensosialisasikan tata tanam Palawija.

Kadinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ir S. Riyadi Martoyo MM, memperoleh penghargaan sebagai Kepala Dinas berprestasi dalam Pembangunan bidang pertanian dari Kementrian Pertanian. Perhargaan diberikan atas kinerja sebagai kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menjalankan tugas kewenangannya, yang diantaranya dalam mewujudkan visi dan misi dinasnya, kebijakan teknis operasional pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian.  Penghargaan diterima dalam Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (Penas) pada hari ini tanggal 22 Juni 2011 di di Desa Perjiwo, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara , Kalimantan Timur. Selain Kadinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penghargaan di bidang pertanian tingkat nasional juga diterima oleh PPL yakni Sumarsini, A.Md sebagai penyuluh tenaman pangan berprestasi, Rini Puspanti, S.Pl sebagai penyuluh Peternakan berprestasi. Selain itu penghargaan juga diterima oleh 2 petani Sleman yakni  H. Musrin sebagai petani salak berprestasi dan Wiji Redjoso sebagai petani Padi berprestasi.

Dalam rangkaian acara Penas yang dihadiri oleh Presiden RI, Kabupaten Sleman juga  mengikuti peragaan unjuk tangkas di Equistrium yang meliputi mengupas kelapa siap jadi kopra, memindahkan anggrek ke dalam botol, dan Kabupaten Sleman akan diwakili Indarto. Untuk asah trampil juga di tempat yang sama yang meliputi pengetahuan tentang pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta lingkungan hidup. Kabupaten Sleman diwakili Aji Waluyo, Saptono, Habudin dan Ibnu Sartono. Disamping itu, dalam pameran pembangunan pertanian nasional tanggal 18-23 Juni 2011 di lokasi pameran Stadion Madya Tenggarong, Kabupaten Sleman menampilkan produk : Salak (Pondoh, Madu dan Gading), Kripik (salak, belut dan jamur) , olahan kambing PE, beras merah dan mentik serta abon ikan.

Pemkab Sleman berupaya untuk terus meningkatkan penguatan modal untuk koperasi dari sumber dana APBD Kab. Sleman. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman Sri Purnomo kepada Staf Ahli Menteri Koperasi Drs Purnomo D.R, Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM dan Deputi bidang Kelembagaan Kementrian Koperasi dan UKM, Istiati yang didampingi Kepala Bidang Koperasi dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi prop. DIY, Bambang Harimurti, ketika melakukan verivikasi   Kabupaten Sleman sebagai penggerak koperasi yang ke 2 kali di ruang tamu Bupati hari ini tanggal 22 Juni 2011.

Dana APBD yang disalurkan  untuk penguatan modal Koperasi pada tahun 2008 sebanyak Rp. 3 Milyar, pada tahun 2009 sebanyak Rp. 3,150 M dan pada tahun 2010 sebanyak Rp 3, 515 M. Sri Purnomo menjelaskan bahwa penguatan koperasi sangat diperlukan untuk mendorong koperasi-koperasi yang masih lemah agar pergerakan aktivitasnya dapat lebih cepat. Meningkatnya modal koperasi selain meningkatkan dinamika aktivitasnya juga akan meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya. Sistem penguatan modal yang diberlakukan untuk koperasi umum adalah dengan penerapan bunga 6% pertahun, tetapi untuk BMT dilaksanakan dengan bagi hasil.

Pada kesempatan tersebut Sri Purnomo menjelaskan bahwa, walaupun secara         kelembagaan pengelolaan koperasi di pemerintah kabupaten Sleman ditangani  Bidang dengan struktur  pejabat eselon 3, namun action pemberdayaan dan pembinaan koperasi baik koperasi umum maupun BMT selalu diupayakan optimal. Hal tersebut terlihat dari keberadaan koperasi aktif yang terus meningkat dan juga berkurangnya koperasi yang pasif dan koperasi beku. Selama tiga tahun terakhir koperasi aktif meningkat, yang pada tahun 2009 sebanyak 428, tahun 2010 sebanyak 517 dan tahun 2011 sebanyak 528 (data 31 mei). Sedangkan koperasi yang pasif juga menurun yang pada tahun 2009 sebanyak 29, tahun 2010 sebanyak 9 dan pada tahun 2011 sebanyak 9 (sampai 31 mei). Koperasi beku di kabupaten Sleman juga mengalami penurunan, jika pada tahun 2009 sebanyak 90 koperasi, th. 2010 sebanyak 72 koperasi, maka tahun 2011 tinggal 54 koperasi. Demikian juga asset koperasi juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebanyak kurang lebih Rp 546,82 M, tahun 2010 sebanyak Rp 597,74 M dan tahun 2011 sebanyak Rp 654,52 M (data 31 mei).  Secara keanggotaan juga mengalami peningkatan pada tahun 2009 jumlah anggota sebanyak 218.407 orang, pada tahun 2010 sebanyak 233.362 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 248.568 orang (data 31 Mei)

Pada kesempatan tersebut dijelaskan pula bahwa pertumbuhan BMT di kabupaten Sleman juga cukup prospektif. Pada tahun 2011 ini  di Sleman terdapat 60 BMT atau 9% dari jumlah koperasi yang ada yakni 591 koperasi dan assetnya mencapai 12% dari total asset. Melihat perkembangan yang bagus tersebut maka diperlukan jaring pengaman yang lebih baik, agar keberadaan BMT semakin kuat dan sehat. Oleh karena itu sejak 2 tahun yang lalu, pemkab Sleman mewajibkan semua BMT harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)  yang memiliki kemampuan ekonomi syariah, karena pada waktu itu belum semua BMT memiliki DPS kalaupun sudah ada belum berfungsi secara optimal karena kapasitas yang terbatas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Sleman bekerjasama dengan MUI didalam menentukan apakah calon DPS memiliki kapasitas ekonomi syariah. Calon DPS harus mendapat rekomendasi MUI dan dari rekomendasi MUI tersebut yang ditindaklanjuti. Kerjasama MUI  dan pusat koperasi syariah juga dilaksanakan didalam pembinaan peningkatan kualitas BMT. Hal ini dikarenakan masih banyak BMT yang pengawasan dan audit  internal lemah.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Kementrian  Koperasi dan UKM Purnomo mengatakan bahwa kemajuan koperasi di suatu daerah tidak dapat terlepas dari komitmen Bupatinya dalam mengembangkan kehidupan koperasi.