Para peserta Konferensi “Climate change, disaster management and social justice response” yaitu yang tergabung dalam The Indonesian  Social justice Network berkunjung ke Kabupaten Sleman Kamis, 14 Jul 2011. Kunjungan rombongan diterima oleh Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu di aula Lantai III Pemkab Sleman. Wabup didampingi oleh Ka. BPBD. Drs. Urip Bahagia, Kabid TPH, Ir. CC Ambarwati, MM serta beberapa jajaran aparat Pemkab Sleman lainnya.

Perwakilan dari ISJN Ahmad Zaki mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan ISJN dan program-programnya serta berbagi pengalaman mengenai manajemen kebencanaan dan perubahan iklim. ISJN saat ini beranggotakan 272 anggota belum termasuk mereka yang masih menempuh studi di luar negeri sehingga total beranggotakan sekitar 350 orang yang tersebar di seluruh propinsi di Indoneasia dan bekerja di berbagai bidang akademisi, praktisi NGO, pegawai pemerintahan, hakim, dokter hingga guru SMA. Anggota ISJN merupakan para alumni International Fellowship Program yang didukung oleh Ford Foundation melalui Indonesia International Education Foundation (IIEF). Anggota ISJN yang hadir yaitu dari Philipines, Vietnam, Thailand, China, New York serta Indonesia.

Wabup yang membacakan sambutan Bupati pada kesempatan tersebut menjelaskan mengenai kerusakan dan kerugian yang dialami Sleman akibat erupsi Merapi 2010 yang meliputi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. wabup juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah dengan didukung oleh segenap komponen masyarakat sedang menyelesaikan pembangunan sebanyak 2.682 unit shelter bagi korban erupsi merapi yang tersebar di 11 lokasi.  Langkah berikutnya adalah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selama ini, Pemkab mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan juga pemerintah luar negeri dalam melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara itu Sekda Sleman, dr Sunartono, M Kes dalam paparannya menjelaskan mengenai daerah rawan bencana dan kebijakan Pemkab Sleman dalam penanganan erupsi Merapi. Peserta dari China dalam sesi tanya jawab menanyakan mengenai ekebijakan Pemkab dalam penanganan anak-anak korban Merapi serta berbagi ide-ide mengenai hal tersebut. Sementara peserta dari Vietnam menanyakan mengenai materi erupsi merapi yang berupa debu apakah bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu mengingat di Vietnam, humus pasca erupsi bisa dimanfaatkan untuk perkebunan kopi dan buah-buahan. Di akhir acara perwakilan dari ISJN dari IFP New York, Marie, menyerahkan kenang-kenangan berupa tas dan buku.

Tidak ada alasan bagi semua aparat yang mampu dan memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa menolak untuk menjadi Panitia dalam proses pengadaan barang dan jasa. Demikian disampaikan bupati sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda dr. Sunartono , M.Kes  pada acara pembukaan Diklat dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah di Aula Bappeda Rabu 13 Juli 2011.
Disampaikan pula bahwa diklat ini diperlukan untuk mempersiap­kan aparat di lingkungan Pemkab Sleman dalam mengikuti ujian sertifikasi. Jika para peserta diklat ini telah memahami aturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah maka diharapkan para peserta diklat dapat lebih memiliki bekal yang cukup dalam  mengikuti ujian sertifikasi. Setiap tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki konsekuensi hukum sehingga harus tertib administrasi. Jika aturan-aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya tidak dilakukan atau ditaati maka akan dapat menim­bulkan masalah di kemudian hari. Pengadaan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar maka akan dapat menimbulkan kerugian negara dan
juga merugikan masyarakat. Oleh karena itu, setiap panitia yang terlibat harus cermat dan hati-hati. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk senantiasa  bertindak efisien, efektif,
transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa seluruh panitia harus mengerti dan memahami dengan benar aturan tersebut agar nantinya tidak
timbul persoalan.  Menurut pengamatan bupati bahwa peserta ujian sertifikasi yang tidak lulus ternyata cukup banyak. Kalau memang tidak lulus karena tidak bisa memenuhi persyaratan saya masih bisa memaklumi. Namun jika tidak lulus karena ada unsur kesengajaan, maka diingatkan bahwa mengikuti ujian ini adalah tugas negara. Terlebih saat ini Pemkab Sleman masih kekurangan tenaga ahli bersertifikat khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Belum semua instansi di lingkungan Pemkab Sleman memiliki aparat yang telah lolos uji sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Padahal jika mengikuti aturan yang berlaku, setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan oleh panitia yang sudah lulus uji sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sedangkan Kepala BKD Drs. Iswoyo Hadiwarno dalam laporannya antara lain menyampaikan bahwa tujuan diklat tersebut untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan dan sikap agar mampu mengelola pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2011 dan
untuk mempersiapkan aparatur agar bersertifikasi keahlian dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional dan beretika.
Peserta dalam diklat tersebut sebanyak 100 orang baik pejabat struktural maupun staf dari berbagai instansi. Diklat ini dilaksanakan selama 3 hari mulai Hari Rabu sampai Jumat 2011 dengan kurikulum diklat berjumlah 30 jam pelajaran. Ujian akan dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011. Bertindak sebagai pengajar dari MMTC Yogyakarta dan Dinas PU Kabupaten Karanganyar Prop. Jateng, yang sudah memiliki TOT Pengadaan baarang/jasa pemerintah. Sedang fasilitator pengawas pelaksanaan ujian  sertifikasi keahlian berasal dari Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah( LKPP) Jakarta.

Satgas ”GRANDS”  Desa Sukoharjo Ngaglik dikukuhkan oleh Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu, SS.M.Hum, Selasa 12 Juli 2011 di Baldes setempat. Dalam sambutannya, Bupati yang diwakili Wabup mengharapkan agar satgas ini dapat bekerja dengan maksimal dan senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak agar perang melawan napza ini dapat berjalan efektif. Wabup prihatin dengan masalah penyelahgunaan narkoba karena masalah narkoba merupakan ancaman serius bagi seluruh warga masyarakat. Peredaran narkoba sudah me­ram­bah hampir keseluruh penjuru wilayah Sleman, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dari SD hingga perguru­an tinggi, dari masyarakat biasa hingga kalangan pejabat. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah sekalipun sudah banyak jatuh korban jiwa dan banyak pengguna narkoba yang di­pen­jara, namun masih saja ada warga masyarakat yang ter­je­bak dalam penyalahgunaan narkoba.

Berkenaan dengan hal tersebut pada kesempatan tersebut bupati juga berharap kepa­da seluruh anggota organisasi kemasya­rakatan maupun LSM, tidak hanya yang masuk dalam anggota satgas,  untuk meningkatkan peran dan kepeduliannya terhadap maraknya penyelahgunaan dan peredaran napza. Peme­rintah Kabupaten Sleman akan men­du­kung setiap kegiatan yang bertujuan untuk memberan­tas narkoba. Yang jelas Kita tidak dapat menutup mata terhadap maraknya kasus narkoba yang terjadi dewasa initambah bupati sleman. Peredaran narkoba tidak saja terjadi di pusat-pusat kota, namun saat ini sudah me­­ram­­­bah ke perkampungan. Oleh karena itu penanggu­lang­­an masa­lah nar­ko­tika adalah kewajiban seluruh elemen masyarakat. Upa­­ya untuk memerangi narkoba, memerlukan strategi yang tepat. Hal ini dikarenakan per­edaran narkoba dilakukan de­ngan cara-cara yang terorganisir dan sitematis. Oleh karena itu untuk melawan peredaran narkoba harus dilakukan de­ngan cara-cara yang sistematis dan teroganisir pula, agar lebih efektif dan efisien.

Salah satu upaya yang cukup efektif dalam menganti­si­pasi maraknya penyebaran narkoba adalah dengan me­ning­kat­kan perha­tian dan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di dekat kita dan disekitar lingkungan kita. Marilah kita tingkatkan perhatian dan kepedulian kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita agar mereka tidak terje­rumus dalam penyalahgunaan narkoba. Peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu mulai menggugah kesadaran lembaga sosial kemasyarakatan untuk melakukan kegiatan penanganan penyalahgunaan narkoba sebagai wujud kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan cukup bervariasi diantaranya edukasi, rehabilitasi, advokasi, rujukan dan kontrol sosial. Namun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyara­katan tersebut belum terkoordinasi ke dalam suatu jaringan kerja sehingga kegiatannya masih berjalan sendiri.sendiri. Padahal apabila lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tersebut  berkoordinasi dengan baik, mereka dapat saling bertukar informasi, keahlian dan menggalang sumber yang ada di lingkungan mereka untuk memperlancar kegiatan yang dilakukan.

Sedangkan Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Nakersos Drs. Sigit Turyanto dalam laporannya antara lain mengatakan bahwa  tujuan dikukuhkannya Satgas  Grands ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza dalam wadah Satgas Anti Narkoba serta menumbuhkembangkan budaya/gerakn anti Narkoba berbasis Masyarakat. Juga untuk mecegah dan menghentikan peredaran Narkoba di wilayah Sukoharjo sehingga generasi muda dapat terhindar/terbebas dari penyalahgunaan Narkoba. Ditambahkan pula bahwa untuk tahun 2011 kegiatan rintisan desa pelopor bebas Narkoba berbasis masyarakat dilaksanakan di dua desa yaitu desa Sukoharjo Ngaglik dan desa Sumberadi Mlati dengan sasaran masing-masing desa 35 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK dan karang taruna. Dari tahun 2004 sampai 2011 ini sudah dikukuhkan Satgas Grands sebanyak 14 Desa.

Satgas Grands Desa Sukoharjo yang dikukuhkan tersebut terdiri dari penasehat  yaitu Muspika kecamatan Ngaglik, Pelindung yaitu Kepala Desa Sukoharjo (Sukarjo), Ketua 1. Drs. Harowi, ketua 2. Edy Suyatno. Sekretaris 1. Suwardi sekretaris 2. Margono. Bendahara 1 Adib Makmum, S.Sos bendahara 2. Fredi Suwelo dan dilengkapi beberapa seksi, yaitu Seksi Advokasi, seksi Investigasi, seksi Usaha, Seksi Sosialisasi dan seksi Humas.