Pemerintah Kabupaten Sleman meraih Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 sampai dengan 2021. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, di Kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Kantor Kemenkeu Jakarta pada hari ini (22/9)Usai menerima penghargaan, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan ucapan syukur atas capaian dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Menurut Kustinii, keberhasilan tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemkab Sleman untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan keberhasilan meraih opini WTP sebanyak 11 kali, akan menjadi pemacu semangat seluruh ASN Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan Pemkab Sleman.
“Alhamdulillah, ini tentu menjadi kebanggan bagi Kabupaten Sleman menerima Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Minimal 10 kali berturut-turut. Pencapaian ini tentu bukan lantas membuat kami berpuas diri begitu saja, akan tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjada dan meningkatkan performa kinaerja pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah,” jelas Kustini.
Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto melaporkan, rakernas akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah kali ini bertujuan untuk memberi apresiasi atas raihan opini WTP, mewujudkan penguatan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan awareness dan menjaga komitmen dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Dengan mengusung tajuk “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”, Hadiyanto berharap tema tersebut bisa menjadi energi bagi para pengelola keuangan dan kinerja di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami berharap tema tersebut mampu menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan,” ujar Hadiyanto.
Sementara itu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengutarakan, terdapat peningkatan jumlah lembaga daerah yang meraih opini WTP. Pada tahun ini, untuk tingkat daerah berhasil meraih angka 92,25, dari yang sebelumnya berada di angka 89,7 persen.
Dikatakan Sri Muryani, terdapat 500 pemerintah daerah yang meraih opini WTP untuk tahun 2022. Sehingga, capaian laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP dinilai menjadi capaian yang luar biasa, baik untuk yang meraih kategori 5 tahun, 10 tahun, maupun 15 tahun berturut-turut.
“Ini adalah pencapaian yang luar biasa, kalau kita lihat perjalanan Indonesia dalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab. Dan tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK WTP, namun yang sama dan yang penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrument keuangan di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia,” jelas Sri Mulyani.
