KAMMI  (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslin Indonesia) Sleman ingin berperan dan ikut berperan aktif dalam di dunia pendidikan di kabupaten Sleman. Hal tersebut terungkap saat audensi KAMMI Sleman dengan Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo di ruang rapat bupati, Selasa 2 Agustus 2011. Hadir mendampingi bupati sleman dalam kesempatan tersebut antara lain Assekda bidang pemerintahan Sunaryo, SH.M.Kn, Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dra. Suyamsih, Kepala  DPKKD Drs. Samsidi, MM dll. Sedang KAMMI Sleman  antara lain Dedy Yanwar Elfani yang bertindak sebagai ketua rombongan, da didampingi  M. Asnan FM, Vivit Nur Arista Putra, Fadlilah Ramadhani dan Siti Maulina. Lebih lanjut disampaikan Dedy Yanwar Elfani bahwa selama ini KAMMI sleman telah melakukan berbagai kegiatan  dibidang pendidikan dan kemasyarakatan dan pendampingan. Yang jelas kegiatan yang dilakukan Kammi sleman selama ini pendampingan, baik sebelum erupsi merapai  maupun selama erupsi merapai, Kegiatan tersebut di wilayah Cangkringan terutama di shelter-shelter. Ditambahkan pula bahwa   Kabupaten Sleman berupaya berperan aktif dalam pendidikan di Sleman antara lain, terutama agar pendidikan di lebih baik dan kedepan dunia pendidikan di sleman lebih transparan dan akuntable. Disamping itu, tambah Dedy bahwa  perlunya perhatian sekolah swasta oleh pemkab sleman, agar mereka mampu bersaing dan meningkatkan kualitas pendidikannya.

Sedangkan bupati sleman dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa   karena keberadaan kampus kebanyakan di sleman, maka peran kampus dengan organisasi mahasiswanya diharapkan selalu berperan aktif.  Sementara itu visi dan misi di kabupaten Sleman yang menyangkut dunia pendidikan tanpa peran aktif masyarakat, utamanya organisasi kemahasiswaan maka visi dan misi tidak akan berjalan baik. Yang jelas peran kampus terutama yang ada di sleman sangat diharapkan pera aktifnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Sleman. Menyinggung keberadaan KAMMI di Sleman, bupati berharap agar keberadaan KAMMI dapat mendukung pendidikan di Sleman menjadi lebih baik lagi dan kedepan mampu menjawab tantangan masyarakat akan kebutuhan pendidikan.

Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo Minggu, 31 Juli 2011, mengawali Tarawih Perdana di Rumah Dinas Bupati Sleman bersama sekitar 150 anak Panti Asuhan Muhammadiyah Prambanan pimpinan H. Murwadi. Panti Asuhan ini menurut H Murwadi memiliki 177 anak asuh yang tiap bulan Ramadhan mengadakan safari tarawih keliling ke berbagai tempat di mulai pukul 02.30 WIB. Dan bagi Pejabat Sleman tarawih ini sekaligus mengawali kegiatan safari tarawih keliling bagi pejabat pemkab Sleman. Safari tarawih sendiri, direncanakan akan diadakan di 17 kecamatan.

Bupati menyampaikan Bulan Ramadhan kali ini istimewa mengingat awal bulan jatuh pada 1 Agustus di mana Rakyat Indonesia juga sedang menyongsong Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Bagi Pejabat, kegiatan Safari Tarawih di 17 Kecamatan merupakan agenda rutin untuk mendekatkan pejabat dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini Bupati menyampaikan pesan kepada masyarakat agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik sehingga dapat meningkatkan iman dan taqwa sementara bagi pejabat Sleman maupun jajaran aparatnya selama bulan puasa dapat meningkatkan kinerjanya.

Tausiah disampaikan oleh Drs. H. Arif Jufandi yang banyak menyampaikan pesan pamitannya karena 31 Juli merupakan akhir masa dinasnya dan memasuki masa pensiun. Dikatakan awal Ramadhan ini merupakan akhir masa tugasnya sebagai PNS yang telah menjabat sebagai Kepala Departemen Agama yang saat ini diganti Kantor Kementerian Agama Sleman selama 8 tahun. Dikatakan oleh Arif Jufandi, Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat tepat untuk introspeksi diri, menilai diri sendiri sehinga bisa menjadi modal untuk memperbaiki diri, dan modal sabar dan tawakal akan dapat mengatasi berbagai kesulitan karena suatu kesulitan akan diakhiri dengan kemudahan.

Kunjungan Kerja DPD RI dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Terkait Huntara dan Huntap di Kabupaten Sleman berlangsung di Balaidesa Umbulharjo, 29/7. Hadir dalam acara ini anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DIY, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, H. Cholil Mahmud, ST, MT, Drs. H.A. Hafidh Asrom, MM., Muhammad Afnan Hadikusumo, Bupati Sleman Sri Purnomo beserta Istri, Camat Cangkringan Samsul Bakri, SIP, MM., serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat huntara.

Dalam sambutannya, Bupati menginformasikan bahwa hingga saat ini  Pemkab Sleman bersama pemerintah provinsi DIY dan para donatur juga telah membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 2.682 unit yang tersebar di 10 lokasi yaitu, Huntara Plosokerep sebanyak 312 unit, Huntara Gondang 1 sebanyak 405 unit, huntara Gondang 2 sebanyak 273 unit, huntara Gondang 3 sebanyak 94 unit dan huntara Gondang luar sebanyak 146 unit, Huntara Banjarsari sebanyak 567 unit dan huntara Jetis Sumur sebanyak 358 unit, Huntara Dongkelsari sebanyak 194 unit, Huntara Kuwang sebanyak 297 unit bagi warga asal desa Argomulyo, dan Huntara Kethingan sebanyak 36 unit.

Disampaikan pula bahwa guna upaya mitigasi becana, Pemkab Sleman telah menetapkan 9 padukuhan di 3 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan, menjadi kawasan yang harus bebas dari hunian. Kesembilan padukuhan tersebut yaitu: Padukuhan Pelemsari dan Pangukrejo di Desa Umbulharjo. Padukuhan Kaliadem, Petung, Jambu, dan Kopeng di Desa Kepuharjo. Padukuhan Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen di Desa Glagaharjo.

Hingga saat ini (masa reses) pemerintah kabupaten Sleman masih tetap memberikan bimbingan dan memantau bagaimana kebutuhan masyarakatdi Huntara khususnya dalam hal penanganan pasca erupsi. Dalam hal ini, DPD RI menindaklanjuti penjaringan aspirasi dari Gubernur dan Bupati Sleman yang telah dilakukakn sebelumnya. Dari penjaringan aspirasi tersebut diperoleh 4 aspirasi, Warga tidak bekernan relokasi , Warga mau relokasi tapi tidak mau melepas hak milik atas tanah hak di lokasi bencana, Warga tidak relokasi dan tidak mau melepas hak milik atas tanah di lokasi bencana, Warga yang sebelumnya tidak punya tanah tapi tetap ingin mendapatkan huntap di relokasi , dan Permohonan sertifikasi dan pemutihan tunggakan kredit di bank.

Komite II DPD (SDA dan sumber daya ekonomi) meninjau  sejauh mana warga di lereng merapi membutuhkan bantuan tentang hak-hak yang harus diperjuangkan DPD. Misalnya terkait relokasi terkait hutan lindung dan hutan rakyat.  Masalah sumber daya ekonomi lainnya terkait masalah rekonstruksi dan rehabilitasi pasca erupsi. Karena masyarakat di Cangkringan mendapat banyak perhatian dari pemerintah daerah dan pusat dengan adanya Perpres no. 16 Tahun 2011.  Karena adanya erupsi juga memberikan banyak manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat misalnya dari banyaknya material pasir Merapi. Harapannya masyarakat dapat mendayagunakan SDA tersebut bagi kepentingan masyarakat Cangkringan itu sendiri. Oleh karena itu campur tangan pengusaha-pengusaha perlu diberi regulasi oleh pemerintah daerah sehingga tidak merugikan warga di daerah aliran pasir tersebut.