Musyawarah KORPRI Kabupaten sleman tahun 2016 yang diselenggarakan di lantai III Pemkab Sleman  merupakan agenda tahunan, dan tahun 2016 sekaligus merupakan agenda untuk pemilihan kepengurusan periode 2016-2021.

Musyawarah tersebut dibuka oleh bupati slemaan Drs. Sri Purnomo, yang dalam sambutannya menyampaikan  bahwa penyelenggaraan Musyawarah KORPRI Kabupaten Sleman tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk memelihara dinamika organisasi. Selain itu diharapkan melalui  kegiatan musyawarah tersebut akan muncul berbagai agenda dan action plan dari KORPRI Kabupaten Sleman yang merupakan aspirasi dari anggota KORPRI dalam upaya menunjukkan dan memperkokoh eksistensi KORPRI sebagai sebuah organisasi. Disamping itu diharapkan agar kegiatan musyawarah tersebut dapat menjadi  media koordinasi antara seluruh pengurus dalam upaya melaksanakan program kerja yang dicanangkan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seiring dengan besarnya tuntutan dan tantangan yang dihadapi PNS Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan Good Governance, peran KORPRI juga harus semakin mampu merespon kebutuhan anggota. Oleh karena itu bupati berharap agar kegiatan musyawarah tersebut dapat mengembangkan pemikiran yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme aparatur, meningkatkan mutu pelayanan tanpa diskriminatif, memantapkan netralitas dan obyektifitas pelaksanaan tugas serta peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI itu sendiri.

Yang jelas keberadaan KORPRI Sleman dalam menjalankan kepengurusannya harus menjadi bagian kehidupan PNS Kabupaten Sleman. Artinya program kerja KORPRI Sleman diharapkan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh anggotanya dan ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga eksistensi KORPRI kabupaten Sleman dapat dirasakan secara nyata baik dalam meningkatkan profesionalisme PNS maupun dalam peningkatan kesejahteraan PNS.

Peran PNS yang tergabung dalam wadah KORPRI sangatlah besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaaan pemerintahan dan terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat. Banyak hal yang telah dilakukan untuk membawa Sleman ini menjadi kabupaten yang berprestasi di Indonesia.

Kedepan bupati berharap KORPRI lebih menggali potensi yang ada pada anggotanya, bukan hanya untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya, tapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman. Hal lain yang perlu lebih diperhatikan adalah masalah transparansi anggaran. KORPRI harus menjadi contoh juga bagi organisasi lainnya dalam pengelolaan anggaran yang tranparan dan tertib administrasi. Dengan demikian anggota akan memberikan kepercayaan secara penuh.

Disamping itu bupati juga mengharapkan dukungan KORPRI unit kerja yang sangat strategis untuk ikut melakukan pembinaan terhadap anggota ke arah profesionalisme. Keberadaan KORPRI di unit kerja sebagian besar belum terlihat eksistensinya, aktivitas yang dilakukan masih berorientasi merespon kegiatan yang dilakukan oleh KORPRI Kabupaten.

Sedangkan Ketua Dewan pengurus Korpri Kabupaten sleman Drs. Iswoyo Hadiwarno melaporkan bahwa tujuan musyawaarah  Korpri tersebut untuk melaporkan haasil kerja kepengurusan Dewan Pengurus Korpri periode 2010-2016, juga untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta menyusun program kerja  periode 2016-2021. Lebih lanjut dilaporkan bahwa peserta musyawarah tersebut sebanyak 159 orang terdiri dari Dewan pengurus  Korpri DIY, dewan pengurus Korpri Kabupaten, utusan  DP Korpri unit SKPD, utusan DP Korpri BUMD, Unit Kecamatan, Unit Instansi Vertikal, Sub Unit UPT Yandik dan DP Korpri Sub Unit Desa.