Mar
2
Bersama 10 Kabupaten/Kota, Sleman Jadi Pilot Project dalam Pendataan KK Miskin
Sleman merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota yang menjadi pilot project data warga miskin. Strategi yang dilakukan Sleman dalam penanggulangan kemiskinan salah satunya yaitu dengan melakukan evaluasi angka kemiskinan yang pada tahun-tahun lalu penurunannya tidak signifikan. Pemkab Sleman kemudian melakukan strategi yang bisa menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Upayanya yaitu dengan membentuk tim penanggulangan kemiskinan di tingkat desa hingga kecamatan. TPK tersebut beranggotakan LPMD, BKM, PKK, akademisi dam LSM. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
Upaya-upaya tersebut mulai menampakkan hasil yaitu dengan menurunnya angka kemiskinan, pada tahun 2014 menjadi 11,85% dengan jumlah KK miskin 43.798 KK (150.002 jiwa miskin dan 53.763 rentan miskin). Sedangkan jumlah KK pada tahun 2014 yaitu 369.534 KK.
Sementara pada tahun 2013 lalu presentase kk miskin masih sebesar 13,89% dengan jumlah KK miskin yaitu 45.037 KK (155.914 jiwa miskin dan 59.502 rentan miskin). Total jumlah KK tahun 2013 yaitu 324.141 KK.
Sedangkan data kemiskinan BPS menunjukkan presentase 10%, menurut Wabup Yuni bahwa angka kemiskinan Sleman tidak sesedikit itu. Hal ini dikarenakan data TPK kemiskinan Sleman diperoleh dari tingkat yang paling rendah yaitu TPK padukuhan. Data kemiskinan Sleman tersebut kemudian disinergikan dengan data pusat. Data kemiskinan Sleman kemudian dituangkan dalam SK data miskin.
Pada tahun 2014 Pemkab bersepakat dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) bahwa di tahun 2015 mesti melakukan musdes raskin untuk mengesahkan data Sleman menjadi data TNP2K. Pada tahun 2015 BPS akan melakukan survei, dan diharapkan musdes selesai pada bulan Maret 2015 sehingga data bisa diberlakukan tahun 2016.
Kemensos tertarik dengan metode pembentukan TPK hingga padukuhan tersebut. Pada bulan April 2015, Kemensos sudah memakai data Sleman yang didasarkan pada data TPK padukuhan sehingga pemkab bisa lebih mengefisienkan APBD untuk kebutuhan lainnya.***