Pemkab Sleman Tingkatkan Target Penerimaan BAZ
Potensi Zakat dari sekitar 12 ribu PNS muslim Kabupaten Sleman sebesar 7 M baru tergali sekitar Rp 1,6 M. Untuk itu tahun 2015 BAZ Sleman meningkatkan target penerimaan dana BAZ 50 % atau sekitar Rp 3,5 M. Hal itu disampaikan Drs. H. Hery Sutopo. MM, MSc dalam acara Pekan Zakat panutan, Senin, 26 Januari 2015 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Heri menyampaikan pula untuk tahun 2014 telah ditasyqrufkan dana BAZNAS sebesar Rp 1,6 M yakni untuk Fakir dan Miskin Rp 1,2 M, Sabililah Rp 343,8 Juta, Ibnusabill Rp 350 Ribu, dan mualaf Rp 35,6 Juta. Dengan kegiatan pekan zakat panutan diharapkan meningkatkan kesadaran akan kewajiban seorang PNS muslim dalam membayar Zakat profesi. Pekan zakat akan dilaksanakan 5 hari mulai 26 s/d30 Januari 2015.
Sementara itu Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, MSI dalam sambutannya mengatakan dengan kegiatan pekan zakat panutan ini diharapkan akan dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran umat Islam dalam menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kab. Sleman. Oleh karena itu diharapkan kegiatan pekan zakat panutan ini dapat dioptimalkan diseluruh wilayah Kabupaten Sleman.
Lebih lanjut Sri Purnomo menambahkan zakat merupakan salah satu ibadah yang menjadi rukun dalam Islam yang tidak sekedar berdimensi vertikal sebagai kewajiban beribadah oleh pemeluknya kapada sang pencipta Allah SWT saja, akan tetapi lebih dari itu, zakat memiliki dimensi sosial yang memiliki potensi pemberdayaan ekonomi umat bagi umat islam. Dengan kata lain, zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya.
Kepada BAZDA Sleman diharapkan lebih mampu mentasyarufkan zakat dengan lebih baik dan tepat sasaran agar para penerima zakat khususnya fakir miskin benar-benar terbantu dan terentaskan dari kemiskinannya. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi, pada tahun 2014 prosentase penduduk miskin Sleman adalah 11,85%, meskipun demikian angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,89%. Sinergi dan keterpaduan semua pihak, pemerintah secara lintas sektor, swasta dan masyarakat masih harus terus dilakukan dalam menangani kemiskinan, harus diarahkan pada 2 aspek yakni upaya pengentasan masyarakat miskin dan upaya penanggulangan masyarakat agar tidak miskin serta harus integratif.