Penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan forum strategis untuk melakukan musyawarah membahas aktivitas pembangunan daerah Sleman tahun 2015. momen ini adalah waktu yang tepat untuk memformulasikan rencana pembangunan tahun 2015 guna mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015. terlebih lagi tahun 2015 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2015 adalah tahun kritis. Hal ini menuntut Pemkab Sleman melaksanakan pembangunan dengan lebih cermat.  Prioritas pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2015 harus mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Kita harus melihat sejauh mana capaian pelaksanaan pembangunan di Sleman. Jangan sampai ada yang terlewatkan dalam setiap perencanaan. Hal tersebut disampaikan bupati sleman daalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Sleman dr. Sunartono, M.Kes saat membuka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di Aula Bappeda Selasa 25 Maret 2014. Lebih lanjut disampaikan bahwa didalam memformulasikan kegiatan pembangunan tahun 2015 harus bertumpu pada pencapaian target yang telah ditetapkan  untuk pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2010-2015. RPJMD tersebut menetapkan indikator capaian IPM 79,63, untuk kondisi masyarakat yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98%, untuk  daya saing dan indeks gender 74 untuk keadilan gender.  Pembukaan Musrenbang itu sendiri ditandai dengan pemukulan kendang.

Selain perencanaan yang lebih cermat, kita juga dituntut untuk melihat outcome dari RPJM Sleman selama ini. Jika outcome tersebut masih kurang, hal ini berarti sinergi dan keterpaduan semua pihak, pemerintah secara lintas sektor, swasta dan masyarakat masih harus terus ditingkatkan. Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun kelima pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 serta realisasi pembangunan daerah tahun 2013maka tema perencanaan tahun 2015 yakni ”Memantapkan kondisi perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat” dengan 2 kata kunci utama tema yaitu

Memantapkan kondisi perekonomian daerah yang meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan  pemerataan pendapatan, serta peningkatan daya saing daerah. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi : Penurunan persentase KK miskin, penurunan Pengangguran, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kualitas SDM, peningkatan perlindungan masyarakat (sosial, keamanan, dan bencana)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk menurunkan persentase KK miskin yang pada tahun 2013 menjadi 13,89%, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 15,85%. sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 masih tinggi yaitu 6,47%, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,25%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman masih rendah yaitu 5,45%, masih lebih rendah jika dibandingkan rata-rata nasional yaitu 6,23%.  Melihat kenyataan tersebut, bupati berpesan kepada seluruh peserta Musrenbang untuk melakukan perencanaan dan kegiatan pembangunan dengan lebih cermat di segala aspek. Tidak hanya pada aspek fisik sematan namun juga perlu memperhatikan aspek sosial mengingat aspek sosial ini seringkali terlewatkan.

Sementara itu Kepala Bappeda Sleman drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes melaporkan bahwa Musrenbang dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses perencanaaan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan bertujuan  untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja yang pendanaannya berasal dari APBD kabupaten, APBD Pemerintah DIY dan APBN. Sedang materi dalam Musrenbang tersebut Rancangan RKPD tahun 2015 beserta penjabaran rencana program dan kegiatan per SKPD tahun 2015. Peserta dalam Musrenbang tersebut antara lain  Unsur DPRD kabupaten sleman, seluruh SKPD, instansi vertikal dan BUMD di kabupaten sleman, Ormas/profesi, unsur musrenbang kecamatan, utusan Baappeda kabupaten/kota di wilayah DIY dan wilayah perbatasan dengan Prop. Jawa tengah.

Sedang Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto menyampaikan bahwa saat ini pengangguran di DIY didominasi kaum intelektual dan itu perlu penanganan yang serius. Sementara untuk kabupaten sleman sendiri angka kemiskinannya relatif kecil dibanding dengan kabupaten lain di DIY. Disamping itu pertumbuhan yang sangat luar biasa yaitu pertambahan kendaraan bermotor setiap tahunnya mencapai 10.000 an kendaraan, padahal kapasitas maupun volume jalan tidah bertambah, ini dikawatirkan akan menimbulkan kemacetan.