Tim Nasional EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Nasional yang di pimpin Sukoco, SH, MSI Kasubdit Wilayah III Dirjend OTDA Kemendagri beserta 5 Anggota dari lintas Sektor Kementrian Pusat mengadakan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sleman. Tim Diterima Bupati Sleman dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan pejabat Sleman lainnya, Senin malam 24 Feb 2014 di Aula Lantai III Pemkab Sleman.

Kehadiran tim Nasional ini untuk melihat dilapangan dan croscek data terhadap LPPD Kabupaten Sleman yang telah disampaikan ke Depdagri. Ke depan LPPD akan ditingkatkan kualitasnya dan posisi LPPD mempunyai arti yang penting kalau dulu tidak ada sanksi terhadap keterlambatan penyampaian LPPD nanti akan ada sanksi yang jelas terhadap pimpinan dearah. Nantinya akan dipilih 3 propinsi terbaik dan 10 kabupaten serta 10 kota terbaik diselurh Indonesia.

4 Aspek yang akan dinilai dan dicroscek datanya yakni Pelayanan umum, pelayanan dasar pendidikan, pelayanan dasar kesehatan dan Pekerjaan Umum. Ditegaskan oleh Sukoco bahwa nantinya pelaksanaan dilakukan dengan obyektif dan walaupun kebanyakan tim penilai berasal dari Sleman dan DIY namun bila hasilnya bagus akan dinilai bagus dan bila belum baik akan diadakan koreksi seperlunya secara obyektif;

Pada pagi harinya Selasa, 25 Feb akan dikunjungi ke lapangan. Adapun jadwal yang telah disusun yakn pertama mengunjungi Sahid Rich Hotel,  perempatan Demak Ijo, SMKN I Godean, Ruas Jalan Godean Seyegan, SMPN I Seyegan, Puskesmas Sleman, RSUD Sleman dan  Kantor Pelayanan Perijinan.

Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan dengan kunjungan ke laangan diharapkan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman tidak hanya didasarkan pada data angka namun juga langsung dilakukan terhadap realisasi di lapangan sehingga tim dapat memberikan masukan terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

LPPD di Kabupaten Sleman disusun oleh tim yang terdiri dari berbagai lintas instansi sehingga diharapkan data yang tertuang dalam LPPD tersebut benar-benar sesuai dengan pencapaian kondisi riil di lapangan. Apa yang tertuang dalam LPPD Kabupaten Sleman adalah merupakan rangkuman dari apa yang kami laksanakan, baik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus berbagai upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman.

Pada tahun 2012 Kabupaten Sleman terus berupaya mewujudkan visi Kabupaten Sleman pada tahun 2015 yakni ”Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015.”  Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan Pemkab Sleman berupaya mewujudkan clean and good governance di setiap aspek pemerintahan.  Pada tahun 2012, Pemkab Sleman menerima penghargaan atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik pertama di tingkat nasional dengan status kinerja sangat tinggi. Disamping itu atas penilaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sleman berhasil meraih nilai B  dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2012. Sleman juga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas audit Laporan Keuangan Daerah tahun 2012 yang dilakukan oleh BPK RI.

Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam mengupayakan tertib penyelenggaraan pengelolaan keuangan  daerah dan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang.  Pada tahun 2012 IPM Kabupaten Sleman  sebesar  75,29 yang membuktikan Sleman masuk ke dalam kelompok ‘menengah atas’. IPM Sleman di bidang kesehatan Sleman pada tahun 2012 sebesar 83,82 sedangkan IPM Sleman di bidang pendidikan sebesar 86,40.

Pada tahun 2012 upaya Pemkab Sleman dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dihadapkan pada upaya pemulihan pasca bencana erupsi Merapi tahun 2010. Dalam masa pemulihan pasca bencana, upaya yang dilakukan didasari dengan semangat gotong royong masyarakat Sleman. Konsep gugur gunung menginspirasi kegiatan sosial masyarakat untuk saling membantu sehingga upaya percepatan pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Tantangan yang dihadapi Pemkab Sleman untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan lahir batin pada tahun 2015 adalah permasalahan kemiskinan. Untuk mensinergikan dan mempercepat pengentasan kemiskinan, Pemkab Sleman telah membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan hingga ke tingkat dusun didamping juga meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan kemiskinan. Sebagai bentuk apresiasi atas upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan, Pemkab Sleman mulai tahun 2012 memberikan TPK Award kepada TPK di level kecamatan, desa dan dusun yang telah membuktikan kinerjanya dalam upaya penurunan kemiskinan di wilayahnya.

Pada tahun 2012 terdapat 49 KK di Kecamatan Seyegan yang telah mengembalikan kartu miskin karena dirinya dan keluarganya merasa telah mandiri dan bantuan yang seharusnya diterima dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang lebih membutuhkan.