Ekspedisi kemanusiaan Kemensos tahun 2014 tersebut diawali di Idi Raya Aceh timur padaa tanggal 25 Januari 2014 dan akan berakir di NTT pada tanggal 27 Pebruari 2014, meliputi 16 titik lokasi yang akan dikunjungi. Enam belas titik tersebut antara lain Idi Raya, Medan, Riau, Payakumbuh dll. Kabupaten Sleman merupakan agenda lokasi yang ke 11 dalam ekspedisi kemanusiaan tersebut. Tujuan ekspidisi kemanusiaan kemensos adalah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan program diawal tahun, dan meningkatkan kualitas layanan dengan memadukan lintas program dilingkungan kemensos sebagai bagian pemerintahan pusat dengan dinas sosial sebagai bagian pemerintah daerah, serta pemberian layanan melalui multi layanan yang melibatkan tenaga medis dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pemetaan dan jangkauan sosial melalui pelayanan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) secaraa langsung, peningkatan peran/fungsi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial seperti TKSK,PSM dll. Sebagai profesi daan pelaksana pelayaanan kesejahteraan sosial, serta dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakaat terhadap usaha kesejahteraaan terhadap usaha kesejahtreaan sosial.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial RI dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala B2P3KS Kemensos Mulya Joni saat ekspididi kemanusiaan untuk kelompok marjinal kemensos di Balai Desa Margomulyo Seyegan Sabtu 15 Pebruari 2014. Lebih lanjut disampaikan bahwa secara kulaitas maupun kuantitas, realitas sosial menunjukkan peningkatan jumlah PMKS dari tahun ketahun. Di era global dan perdaagangan bebas, percepatan pembangunan seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan dari SDM dan insfrastruktur yang memadai. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan sosial, yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah PMKS.

Dalam sambutannya Mulya Joni menyampaikan, pada sistuasi seperti ini kita membutuhkan terobosan-terobosan atau inisiatif yang lebih, daalam upaya peningkataan penanganan PMKS melalui kegiatan kegiatan pejangkauan yang mampu meng”cover” lebih banyak PMKS untuk memperoleh pelayanan sosial dalam bentuk baantuan sosial, yang setidaknya bisa meringankan permasalahan yang dihadapi mereka. Setelah melewati 8 propinsi di pulau Sumatra, Prop. Baanten dan jawaa baraat, ekspidisi kemanusiaan untuk kelompok Mrajinal telah menunjukkan capaian jangkauan PMKS cukup besar. Ada 5.571 orang yang telah mendapat layanan pemeriksaan kesehataan dan pengobatan gratis. Dan ada 26.502 PMKS yang mendapat berbagai jenis bantuan dari berbagai program layanan saeperti PKH,PKSA,ASLUT,ASODKB, Bedah kamar lansia, bedah kampung, keserasian sosial; kearifan lokal, mobil tanggap darurat, mobil LK3, dan berbagai jenis bantuan lainnya. Semua hasil tersebut dicapai dalam kurun waktu 20 hari, dengan komitmen sejumlah orang yang tergabung dalam tim ekspidisi kemanusiaan untuk kelompok marjinal.

Pada etape 11 di Kabupaten Sleman, Kemensos memberikan bantuan untuk DIY senilai Rp. 67.125.609.300,- yang digunakan untuk merehabilitasi dan memberdayakan serta memberikan jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosiaal (PMKS). Bantuan sejumlah 67 milyar tersebut diserahkan Kepala B2P3KS mewakili Mensos, kepada Kepala Dinas Sosial DIY. Selanjutnya bantuan tersebut diberikan kepada para penerima bantuan antara lain bantuan Kreg, Kursi Roda, Victori 50 norang ODDA 100 juta rupiah, bantuan rehabilitasi sosial untuk penyalahgunaan Naapsa Rp, 77,250.000,- , satu buah mobil untuk LK3 kota yogyakarta ,300 paket bantuan untuk ODK untuk 9 panti ODK, bantuan untuk 57 anak beasiswa di DIY selama satu tahun sebesar Rp. 299.448.000,- dll.

Sedangkan Bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Sleman menyampaikan bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Sleman, yaitu ’Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015′, Pemerintah Kabupaten Sleman dihadapkan pada tantangan menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran di Sleman. Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 506.862 orang yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 541.921 orang dan penduduk tidak bekerja sebanyak 35.059 orang. Jumlah pengangguran ini menurun sebanyak 18.455 orang atau 0,26% dibanding tahun 2012.

Sebagai upaya penurunan angka pengangguran, Pemda Sleman melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya dengan Sarkeling dan bursa kerja online yang memberikan fasilitas jemput bola bagi para pencari kerja. Kehadiran Pasar Kerja Keliling, dapat menjawab kebutuhan bagi masyarakat terutama angkatan kerja maupun menjawab kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja terampil dan berkualitas. Upaya ini telah mampu menempatkan 62,6% dari total angkatan kerja Sleman yang berjumlah 7.233 tenaga kerja.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tantangan lain yang dihadapi selain angka pengangguran, Pemda Sleman juga dihadapkan pada tantangan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2013 jumlah KK miskin di Kabupaten Sleman mencapai 45.037 KK dari total 324.141 KK atau 13,89%. Angka ini turun 4.434 dari tahun 2012 atau 1,96%. Ini merupakan hasil dari upaya bersama pemerintah dan masyarakat yang tergabung dalam TNP2K yang telah terbentuk di hingga tingkat padukuhan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial. Pemda Sleman juga terus mendorong masyarakat untuk mendayagunakan potensi lokal dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian masyarakat memiliki kesadaran untuk membebaskan diri dari jerat kemiskinan. Hingga akhir tahun 2013 yang lalu, sejumlah 74 KK telah mengembalikan kartu miskin dengan kesadaran sendiri, sehingga fasilitasi penduduk miskin dapat diberikan kepada penduduk miskin lain. Pemda Sleman juga terus melakukan pembinaan dan penguatan ekonomi bagi masyarakat yang telah mengembalikan KK miskin tersebut sehingga tidak kembali menjadi warga miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok yakni pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga tidak mampu. Sampai saat ini, dari 264.676 unit bangunan rumah yang ada Sleman, bangunan rumah yang tidak layak huni berjumlah 23.488 unit atau 8,95%. Upaya bedah rumah ini dilakukan dengan dana APBD dan bantuan CSR dari berbagai perusahaan. Permasalahan rumah tidak layak huni dimiliki oleh fakir miskin yang mempunyai masalah multidimensional. Oleh sebab itu kepedulian untuk menangani masalah ini kami berharap dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah pusat dan daerah. Dilaporkan pula bahwa pembangunan hunian tetap yang direncanakan sebanyak 3.023 unit dan yang telah lolos verifikasi yaitu 2.739 unit. Dari jumlah 2.739 unit yang lolos verifikasi tersebut di tahun 2012 telah terfasilitasi sebanyak 2.083. Sedangkan sisanya sebanyak 656 KK telah berkurang sebanyak 49 KK yang mengajukan diri untuk direlokasi.