Sebanyak 10 orang siswa-siswi National Junior College Singapura melakukan kunjungan ke Kabupaten Sleman untuk belajar tentang kebudayaan dan pemerintahan di Indonesia. Siswa Singapura ini merupakan siswa tingkat 10 dan 11. Dengan didampingi oleh 2 orang guru yaitu Mr Teaw (guru ekonomi) dan Ms Oh Wen Ci (guru sejarah), para siswa ini diterima kedatangannya oleh Wakil Bupati Yuni Satia Rahayu yang didampingi oleh Kabag Kesra, Heri Sutopo dan Kabid Pembinaan dan Kurikulum Dikpora, Dra. Sri Wantini di ruang pantry.

Pada kesempatan tersebut Wabup Yuni Satia menjelaskan mengenai kondisi Sleman khususnya kondisi penduduk yang sangat heterogen, ditambah dengan kehadiran mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi di Sleman. Selain itu juga menjelaskan tentang kewenangan yang dimiliki Sleman dalam mengelola daerahnya dalam era otonomi daerah sejak dicanangkan pada tahun 1999.

Menjawab pertanyaan seorang siswa National Junior College tentang apa yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Sleman dan bagaimana menyelesaikannya, wabup menjelaskan bahwa masalah yang rutin dihadapi oleh Sleman adalah mitigasi bencana terkait erupsi Merapi yang terjadi secara periodik. Heterogenitas penduduk Sleman juga merupakan tantangan tersendiri bagi Sleman dalam menjaga stabilitas keamanan. Hal ini terkait dengan perbedaan budaya yang ada di masyarakat Sleman sehingga terjadi kesalahpahaman yang dapat berakhir dengan konflik.

Sementara itu Dra. Sri Wantini juga menambahkan informasi tentang pendidikan karakter yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pembinaan pada siswa untuk menghindarkan konflik antar pelajar. Selain itu juga telah dibentuk forum komunikasi OSIS (organisasi siswa intra sekolah). Terkait dengan mitigasi bencana, siswa juga diberikan pendidikan mitigasi bencana yang bekerjasama dengan BPBD Sleman. Dan untuk mendukung keistimewaan DIY, bahasa dan sastra Jawa merupakan muatan lokal wajib.

Ditanya mengenai pengaruh desentralisasi pada masyarakat dan pemerintah Sleman, Wabup menjelaskan bahwa sebelum era otonomi daerah, semua urusan harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Namun setelah itu, kewenangan untuk mengelola pembangunan daerah diserahkan pada daerah (kabupaten/kota). Setelah berdialog dengan Wabup, para siswa kemudian berkeliling di kantor sekretariat daerah untuk melihat-lihat suasana kantor.