Tim Nasional Peecepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin oleh Octavianus melakukan kunjungan ke Sleman pada hari Jum’ at, 21 September 2012. Rombongan diterima oleh Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu, SH, M.Hum di Ruang Rapat C Bappeda. Kepala Bappeda, Drg. Intriati Yudatiningsih selaku Sekretaris TKPKD dalam presentasinya antara lain menyampaikan bahwa Terobosan Pemerintah Kab. Sleman dalam pengelolaan data keluarga miskin mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Sistem informasi manajemen (SIM) data kemiskinan berbasis teknologi informasi sangat efektif menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai kunci. Dengan SIM data kemiskinan berbasis komputer dan inte4rnet maka data kemiskinan di Kab. Sleman dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja. Dengan demikian dimungkinkan dilakukan pengawasan publik tentang kesesuaian data dengan keadaan sebenarnya. Setiap orang bisa melihat apakah tetangganya yang miskin sudah tercantum dalam data tersebut.
Selain itu, dengan basis NIK maka pemeriksaan silang (cross check) antar data kemiskinan menjadi lebih mudah. Misalnya, daftar penerima jaminan kesehatan dari Pusat yang jumlahnya lebih kecil dibanding bjumlah warga miskin di Kab. Sleman. Untuk mengetahui siapa yang sudah termasuk dan siapa yang belum, maka kedua file data disandingkan untuk disortir dengan kata kunci NIK. Hal yang sama dapat dilakukan untuk Raskin dan program-program lainnya. Inovasi Pemkab Sleman itu dipertimbangkan untuk diadopsi oleh Pemerintah Pusat dan diterapkan secara nasional. Dengan telah berlakunya e KTP maka adopsi SIM data kemiskinan dari Sleman itu menjadi lebih mendesak.
Sedangkan Ketua Tim Nasional Percepatan Penananggulangan Kemiskinan Octavianus, bahwa TKPK Kab. Sleman yang menarik adalah sinergi atas sektor, maka dari hal ini kita harus belajar banyak, maka TKPK Kab. Sleman untuk menjadi skala nasional. Sebagai contoh ada 31 orang yang tidak miskin lagi kan sangat jarang seperti itu, terus penurunan itu seknifikan orang kemiskinan terakir sampai 50.000 keluarga dari 57.000 keluarga dalam waktu 3 tahun.
Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu, SH, M.Hum menjelaskan bahwa Pemkab Sleman berupaya memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu mandiri, berkarya, berusaha serta dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal dan berkesinambungan. Melalui program-program pemberdayaan ini pula, masyarakat diharapkan turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan bersama-sama pemerintah mewujudkan kesejahteraan.Dalam pemberdayaan masyarakat, kami menekankan pada program penjaminan masyarakat terutama bagi warga tidak mampu terhadap pelayanan dasar, distribusi aset  dan peningkatan kemandirian masyarakat.
Penjaminan masyarakat bagi warga tidak mampu dilaksanakan dengan penjaminan kesehatan, yang dilaksanakan melalui  pelayanan Jamkesda serta Bantuan Sosial Kesehatan. Selain itu juga diberikan makanan tambahan bagi balita, ibu hamil dan ibu nifas. Untuk memperbaiki kehidupan keluarga tidak mampu, Pemkab Sleman juga memberikan fasilitasi perbaikan rumah tidak layak  huni. Penjaminan juga disasarkan untuk keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga miskin di SMK dan SMA melalui bantuan  jaminan pendidikan bagi siswa tidak mampu. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap anak di Sleman minimal berpendidikan SMK dan SMA. Pada tahun ini, kami telah mengalokasikan untuk bantuan pendidikan dan beasiswa, yang pada tahun 2011 jumlahnya mencapai Rp. 7 Milyar, sedangkan pada tahun 2012 ini, bantuan pendidikan dan beasiswa meningkat 57%  menjadi Rp. 10,99 Milyar. Demikian juga, dana untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA yang besarnya mencapai Rp. 17, 438 Milyar. BOSDA 2012 ini, meningkat 5 % dari anggaran BOSDA tahun 2011.

Strategi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diorientasikan pada keterpaduan dan sinergis antar sektor. Dengan harapan masyarakat miskin memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menciptakan aktivitas perekonomian dan sosial keluarga. Upaya ini, telah mampu menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Sleman. Pada pendataan tahun 2011 terdapat 50.603 KK miskin dari 305.376 KK di Kabupaten Sleman atau 16,57%, sedangkan pada tahun 2012 ini menurun menjadi 15,92% dari 312.089 KK yang ada di Sleman. Terkait dengan upaya mengatasi permasalahan pengangguran, kebijakan yang diimplementasikan adalah mewajibkan semua pengembangan usaha di Sleman 70% dari tenaga kerja yang dibutuhkan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan peningkatan kapasitas ketrampilan para pencari kerja agar siap kerja. Pada tahun 2011 di Sleman terdapat 1.031 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahan-perusahaan tersebut sebesar 56.222 pekerja. Dibanding tahun sebelumnya penyerapan meningkat 5,42%  (2890 pekerja).
Upaya perluasan lapangan kerja juga dilaksanakan melalui program pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar,  meliputi Angkatan Kerja Lokal, Angkatan Kerja Antar Daerah, dan Angkatan Kerja Antar Negara dengan dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Pada tahun 2011 tercatat terdapat 4050 pencari kerja terdaftar. Dari jumlah tersebut  yang tersalurkan 85,93% atau 3.480 orang . Capaian tersebut meningkat 42,38% dari tenaga kerja terdaftar yang disalurkan pada tahun 2010.