Laporan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017

Silahkan Tulis Tanggapan

Sudah ada 2 Tanggapan

1. muhammad aid khoiri ( Minggu, 12 Agustus 2018 )

   hallo pemkab sleman,,
   saya punya usaha kecil dan saya membutuhkan sebuah alat jika tidak menggunakan alat tersebut usaha saya tidak akan maju2,,
   mohon jika ada bantuan yang berupa alat saya minta diberikan,,
   1. alat pengupas bawang
   2. alat pengiris bawang..
   untuk spiner saya sudah membeli..
   dan untuk strategi penjualan insya allah saya bisa diwawancarai,,
   semoga selalu ada bimbingan dari pemerintah daerah..
   hormat saya

   Senin, 20 Agustus 2018
   Terima kasih telah memanfaatkan Lapor Sleman.
   Perlu kami informasikan bahwa saat ini kebijakan Pemerintah tidak boleh memberikan hibah peralatan pada masyarakat. Namun demikian Pemkab Sleman memiliki progrsm kegiatan Penguatan Modal Usaha dari dana APBD Kabupaten Sleman yang sifatnya pinjaman lunak tanpa biaya adminitrasi, masa pengembalian selama 2th dengan diberi keringanan 4bln pertama hanya membayar kontribusi saja, baru bulan ke 5 mengembalikan pokok. Kontribusi atau bunga sebesar 6%/th atau 0, 5%/bln. Berkaitan dengan hal tersebut saudara bisa memanfaatkan penguatan modal dengan persyaratan memiliki Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan mengajukan proposal dan untuk lebih jelasnya datang ke Dinas Koperasi, UKM Kab Sleman dengan Bapak Budiarto SE sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan.
   Demikian, terima kasih.

   0  0

   Reply
2. Miswanto ( Senin, 14 Mei 2018 )

   Mohon bantuan pembangunan talud dusun Brintikan Desa Tirtomartani Kalasan untuk tahun 2017 di cek di lapangan dan tanya ke warga langsung kelihatannya pelaksanaanna yada yang tidak beres karena dilaksanakan langsung oleh Dukuh setempat, matur nuwun

   Selasa, 22 Mei 2018
   Terima kasih telah memanfaatkan Lapor Sleman. Talud dusun Brintikan jika letaknya bukan di jalan kabupaten namun di jalan lingkungan atau jalan desa merupakan kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
   Kegiatan pembangunnya dapat dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Jika dalam pelaksanaannya terjadi ketidak beresan saudara dapat melaporkan ke desa setempat agar dukuh yang bersangkutan diberi teguran oleh Kepala Desa.

   0  0

   Reply