Sebanyak 31 KK yang sebelumnya berpredikat keluarga miskin di Kecamatan Prambanan menyatakan diri mundur dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2018 ini. Bukan tanpa sebab, hal ini menurut Eko Suhargono selaku Camat Prambanan dikarenakan kesuksesan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bersama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Kecamatan Prambanan dalam mengelola dan menyalurkan dana sosial di Kecamatan Prambanan.

“Di Kecamatan Prambanan, dana sosial UPK yang dikelola untuk kelompok masyarakat NPL nya 0, atau sama sekali tidak ada tunggakan,’ kata Eko dalam acara penyerahan dana sosial dan peresmian Gedung BKAD-UPK di Kantor Kecamatan Prambanan, Selasa (30/10/18).

Menurutnya, saat ini BKAD Kecamatan Prambanan telah memiliki aset lebih dari Rp 6 Milyar dan dana yang berputar sebesar Rp 10 Milyar. Saat ini terdapat 203 kelompok yang terdiri dari 1763 orang memanfaatkan dana sosial tersebut. “Ini dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan di Prambanan, dan saat ini warga kami telah meningkat didalam penghidupannya dengan adanya dana sosial ini,” jelas Eko.

Ketua BKAD Kecamatan Prambanan, Agus Pudiyanto menuturkan bahwa dana sosial tersebut dikelola lembaganya sejak tahun 2006 lalu. “Awalnya dulu dana sosial yang dikelola sebesar Rp 328 juta untuk 35 kelompok. Kini setelah 13 tahun sudah berkembang dan dikelola untuk 203 kelompok,” jelas Agus.

Kesuksesan lembaganya dalam mengelola dana sosial tersebut menurut Agus berpedoman pada penerapan prinsip tanggung renteng dan memberikan insentif bagi angsuran yang tepat waktu.

“Kami menerapkan tanggung renteng dalam mengelola dana sosial ini. Dimana ketika ada satu kelompok yang macet, kelompok lain akan membantu mendorong agar angsuran tertib, bahkan ada yang ditalangi kelompok lain dulu dan angsuran dibayarkan ke kelompok yang menalangi tersebut,” tutur Agus.

Sementara itu Bupati Sleman, Sri Purnomo yang hadir meresmikan gedung BKAD-UP Kecamatan Prambanan menyambut baik prestasi yang telah berhasil diraih dalam hal pengentasan kemiskinan. Menurutnya untuk membangun desa yang mandiri, diperlukan juga BKAD untuk mengkoordinir berbagai pembangunan antar wilayah desa. Terlebih saat ini setiap desa memiliki kewenangan mengelola dana desa setiap tahunnya. Tanggung jawab ini menuntut setiap pemerintah desa untuk terampil melakukan manajemen keuangan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

“Untuk itu saya harap dengan diresmikannya Gedung BKAD-UPK Kecamatan Prambanan dapat menunjang kinerja BKAD UPK,” ujar Bupati Sleman.

Sri Purnomo berharap dana sosial UPK ini bisa terus dimanfaatkan untuk modal kegiatan ekonomi produktif atau  mengembangkan usaha yang selama ini telah digeluti. ”Kami juga berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat memiliki akses dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk kegiatan ekonomi,” pungkas Sri Purnomo.

Dalam peresmian Gedung BKAD UPK Kecamatan Prambanan tersebut Bupati Sleman menyerahkan bantuan pada 170 kelompok dan orang penerima manfaat. Bantuan terdiri dari 28 etalase, 17 sepeda, 15 ekor kambing, 1 mesin jahit, 60 alat produksi berupa kompor, tabung gas, wajan dan alat pertanian seperti angkong dan cangkul. Bantuan ini merupakan penyisihan 15 % dari keuntungan yang dikelola.