Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman prioritaskan 9 perencanaan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Arif Setio Laksito pada pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2019 di ruang pertemuan Kantor Bappeda, Kamis (18/1/18).

Dikemukakan Arif, kesembilan prioritas tersebut yaitu pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, pengembangan potensi lokal, lingkungan hidup, peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, tata kelola pemerintah serta budaya.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Sumadi dalam sambutannya menjelaskan bahwa dengan ditetapkannya prioritas dalam rancangan awal RKPD tahun 2019 diharapkan secara strategis mampu menjawab tantangan pembangunan yang kian dinamis dan dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Sleman dengan memperhatikan prinsip keadilan, berkesinambungan dan berkelanjutan dengan bentuk kegiatan yang lebih terukur dan inovatif.

“Pada rancangan awal RKPD tahun 2019 ini tema yang kita angkat adalah mengembangkan potensi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya dengan tematiknya adalah pengentasan kemiskinan, daya saing ekonomi lokal, dan mengatasi ketimpangan antar wilayah yang ada di Sleman,” tutur Sumadi.

Sumadi mengatakan ketiga item tersebut diharapkan menjadi fokus dalam diskusi perencanaan awal RKPD juga menjadi indikator dalam mensinergikan sembilan prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2019.

Sumadi juga menilai bahwa penyusunan rancangan awal RKPD pada tahun 2019 ini merupakan kesempatan  awal bagi masyarakat dan Pemkab Sleman untuk menyusun perencanaan partisipasif. Selain itu juga forum ini sekaligus untuk memastikan kebijakan dan perumusan penyusunan kegiatan yang terwadahi dalam program-program yang dapat secara terukur berdampak postif bagi masyarakat Sleman.

“Melalui konsultasi publik ini saya berharap selain dapat mendorong siklus APBD 2019 tepat waktu, juga mampu memberikan adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan,” tutur Sumadi.