Untuk keempat kalinya, Sleman mendapat penghargaan Peduli HAM. Penghargaan diterima Bupati Sleman yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-69, Minggu, (10/12) di hotel Sulton, Solo. Acara ini juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo, turut hadir mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Ketua KOMNAS HAM RI.

Menurut Heri Dwi Kuryanto, SH, M.Hum. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sleman, penghargaan ini merupakan  upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Yakni 7 hak yaitu hak kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Sebelumnya Pemkab Sleman menyampaikan berkas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan 7 hak di atas pada tahun 2016, untuk diverifikasi di Biro Hukum, kemudian berjenjang ke Kanwil dan selanjutnya diteruskan ke Kementrian Hukum dan HAM yang akhirnya Sleman meraih penghargaan Peduli HAM. “Dari 515 Kabupaten/Kota Se Indonesia 351 mengajukan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM namun hanya 232 masuk kategori peduli HAM dan 84 cukup peduli HAM,” jelasnya.

Usai menerima penghargaan Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI, mengucap syukur Alhamdulillah atas pemberian penghargaan Peduli HAM dari pemerintah Pusat . Menurutnya dari awal Pemkab Sleman sudah memperhatikan dan berupaya mewujudkan 7 hak-hak yang menjad hak warga dan semua diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk memenuhi hak masyrakat. “Dengan penghargaan ini Sleman akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak masyarakat Sleman,” tuturnya.

Sebelumnya Presiden secara simbollis juga menyerahkan penghargaan kepada 3 Gubernur dan 3 Bupati/Walikota yang diteruskan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jokowi dalam sambutannya menyampaikan kebijakan yang baik bukanlah tentang seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah tetapi seberapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. “Saya sering turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar kenginan-keinginan mereka, dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Oleh karenanya Presiden selalu berusaha mengawal setiap kebijakan pemerintah dari hulu sampai hilir, mulai dari mengontrol, mengecek, mengawasi, hingga memonitor. “Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” jelas Jokowi.