Pemerintah Kabupaten Sleman mengajak Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sleman mempersiapkan diri menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman Drs. Pustopo mengatakan pada 1 Januari 2016 nanti MEA mulai diberlakukan sehingga semua harus siap. “Tidak ada pembatasan peredaran barang jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus siap karena sudah disepakati dengan negara-negara Asia.” Ungkap Pustopo dalam acara Workshop dan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN Rabu, 10 Juni 2015 di Dinas Perindagkop Sleman.

Menurut Pustopo, UKM Sleman harus siap agar tidak jadi penonton dan terlibas ketika MEA diberlakukan. Pustopo mengatakan pemerintah terus berupaya mendukung UKM di Sleman. Kegiatan workshop ini merupakan bagian dari upaya menambah wawasan UKM agar dapat mempersiapkan langkah menghadapi MEA. Pustopo berharap ketika MEA sudah jalan semua UKM siap, sudah punya trik dan strategi untuk menghadapinya sehingga adanya MEA menjadi peluang.

Fransiska Simanjuntak, pembicara workshop dari Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Perdagangan RI mengatakan untuk menghadapi MEA yg harus dilakukan adalah menguasai bahasa asing, meningkatkan ketrampilan melalui pelatihan bersertifikat bertaraf ASEAN dan internasional, perluasan networking dan memahami isi perjanjian2 di ASEAN.

Sementara itu M.Prayoga Permana, MPP dari Pusat Studi ASEAN UGM mengatakan UKM menjadi tulang punggung perekonomian negara-negara ASEAN. Jumlah UKM di negara ASEAN mencapai lebih dari 96% dari total seluruh sektor usaha. Namun demikian untuk menghadapi pasar bebas masih ada permasalahan yg dihadapi UKM di Indonesia yaitu keterbatasan modal, pengetahuan tentang pasar, organisasi dan manajemen, legalisasi, jaringan pasar terbatas lokal, sentuhan teknologi dan inovasi desain.

Beberapa hal menurut Prayoga yang harus dilakukan diantaranya adalah UKM perlu dibekali pemahaman konsep pasar tunggal dan basis produksi regional, pembentukan trading house di daerah, peningkatan kapasitas UKM, peningkatan kemitraan, dan reformasi birokrasi terkait prosedur perizinan, eksport dan percepatan pembangunan infrastruktur. Prayoga juga mengatakan persiapan menuju MEA masih perlu diperbaiki terutama terkait perlunya sinergi berbagai pihak dan berbagai sektor.***