Kabupaten Sleman kembali menerima penghargaan dari Kementarian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri  Pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Yuddy Chrisnandi di Balai Kartini, Senin 8 Desember 2014. Penghargaan tersebut berkat keberhasilan  Sleman sesuai hasil evaluasi untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Keberhasilan tersebut juga diikuti 10 kabupaten/kota se Indonesia. Yang menarik dari sebelas kabupaten/kota yang mendapat penghargaan tersebut empat diantaranya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk Kabupaten Sleman dalam penghargaan tersebut mendapat nilai 70,64 atau dengan predikat penilaian “ B “. Dibandingkan dengan tahun 2013, Sleman juga mendapatkan penghargaan serupa tetapi dengan nilai 66,35 dan pada tahun 2014 ini  mengalami kenaikan menjadi 70,64. Nilai tersebut terdiri dari lima komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Disamping tahun 2013, 2014, pada tahun 2012 Kabupaten juga menerima penghargaan serupa.
Secara umum berdasarkan hasil penilaian dari Kemenkumham RI bahwa perencanaan kinerja Kabupaten Sleman secara umum dapat disimpulkan baik, pengukuran kinerja secara umum kualitas indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Sleman sudah baik.
Yuddy Chrisnandi mengajak semua aparatur negara untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dengan meningkatkan efektivitas daan efisiensi kerja. Disamping itu revolusi mental juga dilakukan agar semangat bekerja dengan iklas dalam mengabdi kepada masyarakat, daengan selalu meningkatkan kinerja. Revolosi mental yang dimaksud adalan agar semua aparat memapu menjadi tauladan bagi masyarakat.
Hadir pada kesempatan tersebut antara lain menteri dalam Negeri Cahyo Kumolo dan pada deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, dll.***