Kemenpora RI dan Jusuf Kalla Bersinergi Bentuk Pemuda Relawan Tanggap Bencana
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mendeklarasikan Pemuda Relawan Tanggap Bencana. Kegiatan ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI).
Acara difokuskan di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Sabtu (18/5). Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani Menpora Roy Suryo, Ketua PMI Jusuf Kalla, Sekretaris Utama BNPB Fathul Hadi, dan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX. “Kerjasama kami lakukan dalam bentuk sinergi dengan beberapa program PMI dan BNPB. Disini kami lebih sebagai fasilitator,” kata Menpora Roy Suryo.
Pelatihan tanggap bencana akan difokuskan pada daerah yang diperhitungkan memiliki potensi bencana cukup besar. Diantaranya Sumatra Barat, Yogyakarta, Manado, dan Ambon. “Kami berharap MOU bisa ditindaklanjuti oleh BPBD dan PMI di masing-masing daerah,” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Al Fitra Salam.
Sekretaris Utama BNPB, Fathul Hadi optimistis kegiatan ini bisa merekatkan benang merah antar lembaga yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Melalui forum ini, kapasitas kemampuan relawan dapat ditingkatkan. Terlebih di DIY terdapat 193 organisasi masyarakat bergerak di bidang forum relawan. “Kami sudah keluarkan sertifikasi bagi relawan dimaksudkan untuk mendukung kemampuan mereka,” katanya.
Ketua PMI Jusuf Kalla meminta agar upaya pelatihan ditekankan pada langkah penanggulangan bencana. Secara teori ada empat tahapan yang dipelajari yakni cara pencegahan, masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Wagub DIY Sri Paduka Paku Alam IX menyebut, penguatan kapasitas lokal merupakan faktor penting dalam pengurangan resiko bencana. Sebab, masyarakat sendirilah yang berpotensi menjadi korban sehingga diperlukan konsep living harmony with disaster. (hidup selaras bersama bencana).
Konsep itu hanya bisa terwujud jika warga memiliki pengetahuan tentang bencana. “Kami menyambut baik adanya MoU ini. Setinggi apa pun potensi bencana suatu daerah, jika masyarakat punya pengetahuan memadai, resikonya dapat diminimalisir,” tandas Wagub.