Untuk mengoptimalisasi rencana pembangunan dan memperoleh masukan untuk memperbaharui RKPD tahun 2013 mendatang, Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan Musrenbang pada Rabu, 21 Maret 2012 yang rencananya akan diselenggarakan hingga Kamis, 22 Maret 2012. Hadir dalam acara ini, Bupati Sleman, Sekda Sleman, Assek, Kepala SKPD, Sekretaris Sekda Provinsi DIY dan kepala Bappeda Kab/Kota di Provinsi DIY. Musrenbang yang merupakan konsekuensi pemerintah dalam otonomi daerah. Perencanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan DPRD melainkan juga masyarakat. Oleh karena itu melalui Musrenbang ini diharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta memberikan masukan untuk RKPD melalui organisasi kemasyarakatan atau LSM yang juga turut diundang dalam Musrenbang ini.

Disampaikan oleh Kepala Bappeda Kab Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes bahwa prioritas rencana pembangunan Kabupaten Sleman difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan pelayanan kesehatan, mewujudkan stabilitas ketahanan pangan, pengelolaan bencana alam serta penyetaraan gender. Untuk itu dalam sidang pleno Musrenbang ini nantinya akan dilakukan pembahasan oleh 5 kelompok yang masing-masing membahas tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan peran perempuan, peningkatan kemandirian ekonomi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Menurut Sekretaris Bappeda Provinsi DIY, masalah yang dihadapi Kabupaten Sleman saat ini adalah tingginya ancaman bencana serta besarnya angka pengangguran. Oleh karena itu perlu dikembangkan lapangan kerja di sektor informal untuk menampung pengangguran ini. Fokus pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Gamping, Kecamatan Seyegan dan kecamatan Prambanan. Tiga kecamatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan diantaranya pertanian lahan basah, perikanan budi daya, tambang andesit dan budaya lokal. Melalui Musrenbang ini, masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh ormas dan LSM dapat menyampaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah dapat menyusun RKPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Sleman menyampaikan bahwa fokus perencanaan pembangunan 2013 adalah “Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastuktur wilayah serta birokrasi yang optimal.”Dalam focus perencanaan tersebut dijabarkan dalam 11 isu strategis yaitu; Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja; Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik; Menjaga kualitas kesehatan; Menjaga kualitas pendidikan; Peningkatan kualitas sarana prasarana publik; Menjaga stabilitas ketahanan pangan; Menjaga kulitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; Pengelolaan bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana; Menjaga stabilitas kemanan dan ketertiban; dan Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Selain upaya pengentasan kemiskinan, saat ini pemerintah Kabupaten Sleman juga dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta dapat memberikan pelayanan secara prima bagi masyarakat. Dibidang pendidikan pemerintah juga dituntut untuk memberikan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, demikian juga dalam bidang kesehatan, masyarakat juga perlu diupayakan untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan terjangkau. Upaya menjaga kualitas pendidikan dan kesehatan ini, harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini nilai IPM Kabupaten Sleman sebesar 78,20 dengan nilai komponen kesehatan 83,43, komponen pendidikan sebesar 84,63 serta komponen pendapatan sebesar 66,52. Nilai. Pada tahun 2013 nanti, nilai IPM Kabupaten Sleman diharapkan dapat mencapai 80.