Pemkab Sleman saat ini telah menerapkan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini sebagai bagian dari peningkatan kualitas pegawai dalam pelayanan terhadap masyarakat. Dengan SPIP ini diharapkan kualitas dan kinerja para PNS di Pemkab sleman akan lebih baik, disamping itu dengan peningkatan kualitas maka target LKPJ yang WTP dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Sekda Sleman dr. Sunartono, M.Kes saat membuka sosialisasi Standar Manajemen Mutu (SMM) di lantai III Pemkab Sleman Jumat 2 Maret 2012 lalu.
Lebih lanjut disampaikan bahwa saat ini Puskesmas dan sekolah yang telah memperoleh sertifikasi ISO sudah banyak. Untuk Puskesmas sudah 25 Puskesmas sedangkan yang sekolah SMA/SMK sudah 7 sekolah dan kedepan jumlah sekolah akan bertambah lagi. Ditambahkan pula bahwa pemkab sleman dalam mendorong masyarakat dalam melakukan pembangunan hanya memberi kailnya saja, artinya pemerintah hanya memberi bantuan stimulan yang nilainya tidak seberapa dibanding swadaya masyarakat. Karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat pada akhirnya akan berkembang 7 sampai 10 kali lipat, itu artinya swadaya masyarakat lebih besar.
Dalam sosialisasi yang diikuti oleh semua kepala SKPD, para Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Sleman tersebut dimaksudkan agar para kepala SKPD, Kabag, dan para camat akan memahami materi yang disampaikan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang nantinya mulai diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja pegawai.
Sedangkan Asisten Deputi Pelayanan Umum, Hukum, dan Keamanan Kementarian PAN Ir. Hendrumal Panjaitan, MA selaku nara sumber antara lain menyampaikan bahwa kearifan local merupakaan kekuatan bangsa, dan itu perlu dipertahankan. Lebih lanjut disampaikan bahwa pola-pola yang baik yang dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja PNS dibuat tertulis sebagai pedoman. Selama ini sering dijumpai mobil-mobil mewah berada di tempat parkir perkantoran, jangan sampai ada gedung mewah dan mobil mewah tetapi ada Puskesmas yang mau ambruk. Disampaikan pula bahwa indikator peningkatan kualitas pelayanan publik adalah tercermin dalam arahan Grand Design Reformasi birokrasi untuk roadmap 2014, secara spesifik ditetapkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dalam kinerja pelayanan publik yang indikator target mikro dan makro roadmap untuk tahun 2010-2014. Sedangkan indikator progress dan kegiatan program tingkat makro reformasi birokrasi 2010-1014 adalah keberhasilan penerapan evaluasi kinerja pelayanan berdasaarkan IKM pada pemkab/pemkot yang mereprentasikan kinerja propinsi pada tahun 2012. Keberhasilan penerapan pedoman standar pelayanan sesuai dengan UU 25/2009 tentang pelayanan publik pada tahun 2012. Keberhasilan pengembangan best practices peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2012. Dan adanya peningkatan jumlah unit pelayanan yang berbasis system Manajemen Mutu yang diakui secara internasional pada tahun 2014.