Bertempat di Shelter Gondang I, Cangkringan diselenggarakan konferensi nasional Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas  ke-7 dengan tema ‘Pemulihan Pasca Bencana dengan Pendekatan PRBBK’ yang rencananya akan diselnggarakan selama 4 hari berturut-turut dari tanggal 5 – 8 Desember 2011. Berkenan hadir dalam acara ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu, SS, MHum.
Kegiatan ini diikuti oleh 125 orang peserta yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara bahkan Papua. Para peserta ini bekerja di berbagai sektir diantaranya pemerintahan di tingkat nasional-provinsi dan kabupaten, universitas, LSM, media, sektor swasta, PBB dan NGO internasional. Penyelenggaraan acara ini merupakan hasil kerjasama lintas sektoral dari Muspida Cangkringan, Pemkab Sleman, UPN, BNPB, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Sosial, dan mitra-mitra sosial yang berkomitmen untuk mengurangi resiko bencana di Merapi.
Dalam empat hari penyelenggaraannya, akan dipaparkan tentang perkembangan PRBBK, pelembagaan PRBBK, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis komunitas, pendekatan cultural dalam relokasi dan pembelajaran upaya rehabilitasi-rekonstruksi,peran organisasi masyarakat sipil dalam pemulihan pasca bencana merapi dan pelatihan pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar untuk warga. Diharapkan nantinya penyelenggaraan konferensi ini dapat merumuskan rekomendasi konferensi, termasuk aspirasi masyarakat untuk pemulihan pasca bencana yang memenuhi hak-hak masyarakat.
Gubernur DIY dalam sambutannya menambahkan bahwa bencana yang terjadi di manapun seyogyanya tidak dijadikan objek bagi pihak-pihak yang punya kepentingan. Berdasar bencana yang sebelumnya terjadi di Bantul dan Sleman, Gubernur DIY melarang pemasangan berbagai media promo atau kampanye dari para donatur. Warga korban erupsi Merapi sudah merasakan dampak yang berat akibat kehilangan tempat tinggal dan sanak saudara yang meninggal dunia. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupannya di masa yang akan datang. Meskipun demikian perlu diperhatikan juga oleh para donatur untuk memberikan bantuan dengan bijaksana bagi korban erupsi agar mereka dapat hidup mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan dari para donatur.
Dukungan pada penanggulangan bencana berbasis komunitas juga diberikan sepenuhnya oleh Pemkab Sleman. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mendukung dan memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi mandiri di Dusun Karangkendal serta pembangunan 146 relokasi mandiri di Kepuharjo dan Wukirsari. Site plan relokasi Karangkendal telah direncanakan sendiri oleh 81 KK dengan didampingi oleh Java Reconstruction Fund. Bentuk dukungan lain adalah dengan memberikan ruang dialog dan ruang berbagi dengan masyarakat di wilayah KRB.