Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab. Sleman pada awal Juli 2011 lalu mendapat undangan dari Pemerintah Kota Pekalongan melalui TKPKD Kota Pekalongan sebagai narasumber dalam acara “Diskusi Tematik Sistim Informasi Manajemen Kemiskinan (SIM)”. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di Oproom Bappeda Pemkot Pekalomangan yang dibuka langsung oleh Walikota Pekalongan dr. H. Mohammad Basyrir Ahmad, serta dihadiri oleh Kepala Bappeda Ir Chaerudien Mustahal, Koordinator PNPM MP Kota Pekalongan Sri Ratnawati, S.Sos.
Rombongan TKPKD Kab Sleman dipimpin oleh Ir Wahyudi Heru Santosa, MP selaku Ketua Pokja Pendataan TKPKD. Ikut serta dalam rombongan Sigit Indarto, SE selaku wakil Sekretaris TKPKD, Drs Didik Daru Suryo Suparto sebagai Wakil Ketua Pokja Pendataan, Wimbo Budi Prasojo, S. Kom selaku anggota pokja pendataan TKPKD Kab Sleman. Dalam sambutannya Walikota Pekalongan menekankan adanya keselarasan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Berkaitan dengn masalah kemiskinan dibutuhkan adanya suatu data base kemiskinan yang valid sehingga akan memudahkan pelaksanaan program penanganan kemiskinan yang sedang, akan dan telah dilaksanakan oleh SKPD di kota Pekalongan sehingga tepat sasaran, efektif dan efisien. Perlunya SIM adalah untuk menciptakan data base kemiskinan yang valid sebab selama ini di Kota Pekalongan data tentang kemiskinan masih beragam yang dimiliki oleh masing-masing SKPD yang tupoksinya berkenaan
dengan data kemiskinan.
Sementara itu Ir Wahyudi Heru Santosa MP dalam pemaparannya menjelaskan sejarah mekanisme pendataan kemiskinan di Kab Sleman dari manual hingga menggunakan IT termasuk kendala yang dihadapi. Di lain kesempatan Wimbo Budi Prasojo, S.Kom juga menjelaskan mengenai aplikasi penggunaan IT dalam mekanisme pendataan kemiskinan di Kab Sleman melalui website: www.pronangkis.intra-sleman kab.go.id. sambutan dan apresiasi yang cukup antusias diterima oleh rombongan TKPKD Kab Sleman dalam acara ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dan dukungan dari para peserta yang dalam hal ini adalah tingkat kecamatan, PNPM, tokoh masyarakat, Pejabat SKPD terkait untuk segera direalisasikan penggunaan SIM Kemiskinan di pemkot Pekalongan sehingga hanya terdapat satu pintu mengenai data kemiskinan yaitu melalui Data Kemiskinan yang ditetapkan melalui SK Walikota Pekalongan serta adanya manfaat yang dihasilkan dengan adanya SIM Nangkis tersebut.