Arsip Kategori: Berita

23
Nov

Resmikan Bantuan RTLH, Kustini Berharap Mampu Sejahterakan Masyarakat

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo meresmikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Senin (22/11), di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Sleman. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan penyerahan plakat RTLH kepada 28 penerima bantuan.

Kustini menyebutkan bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan  alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa pembangunan 95 unit di 4 kalurahan dan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 52 di dua kalurahan yang  kesemuanya telah selesai 100 persen.

“Upaya penanganan RTLH ini akan terus dilakukan Pemkab Sleman dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun elemen masyarakat”, kata Kustini.
Lebih lanjut ia berharap dengan adanya bantuan kegiatan penanganan RTLH ini dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan dengan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin.

“Ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, jelasnya.

Sementara Sekreatias Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kabupaten Sleman Drs. R. Amperawan Kusjadmikahadi, ST., MT., mengatakan bahwa dana bantuan RTLH ini bersumber dari APBD Sleman, APBD DIY, BSPS, DAK dan BAZNAS Sleman, dengan total anggaran 15,54 milyar.

Adapun rinciannya, penerima bantuan RTLH dari APBD Sleman sebanyak 390 KK dengan anggaran 5,85 milyar, dari DAK sebanyak 147 KK dengan anggaran 2,94 milyar, dari BSPS ada 273 KK dengan anggaran 5,46 milyar, Baznas Sleman sebanyak 20 KK dengan anggaran 300 juta, dan APBD DIY sebanyak 66 KK dengan anggaran 990 juta.

Ia juga menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan RTLH yang bersumber dari DAK ada sebanyak 147 KK yang tersebar di 5 kalurahan. Di antaranya kalurahan Sidoarum 28 KK, Sidoagung 39 KK, Tirtoadi 26 KK, Banyuraden 27 KK dan Sardonoharjo 27 KK. Masing-masing KK menerima 20 juta rupiah, dan dana keswadayaan masyarakat rata-rata 90 persen atau 18 juta. Kegiatan RTLH untuk sumber DAK tahun 2021 ini menyerap tenaga kerja sebanyak 441 orang.
Usai acara penyerahan plakat, Bupati didampingi Sekdin, Panewu dan Lurah Sidoarum, berkesempatan mengunjungi beberapa rumah penerima bantuan RTLH di dusun Cokrobedog, yakni rumah bapak Timbul, bapak Supandi dan ibu Jumisri.
22
Nov

Wakil Bupati Sleman Dorong Generasi Muda Menjadi Petani Millenial


Sleman- DPD KNPI Sleman melaksanakan kegiatan Bimtek Betajuk “Petani Milenial Sebagai Pilar Ekonomi Pasca Pandemi” (21/11). Danang Maharsa Wakil Bupati Sleman hadir dan membuka kegiatan tersebut.

Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari perwakilan Pengurus Kecamatan (PK) dan pengurus DPD KNPI Kabupaten sleman.

Danang menyampaikan bahwa pemuda saat harus bisa memanfaatkan momentum digitalisasi ini sebagai sarana pengelolaan, perawatan, maupun pemasaran hasil pertanian.

“Di era saat ini, para generasi muda menguasai digitalisasi, sehingga dalam proses pengelolaan maupun pemasaran hasil pertanian sudah selangkah lebih maju dibandingkan bapak ibu kita yang jauh sebelumnya telah bertani” ujar danang.

Danang berharap kegiatan bimtek tersebut dapat memantik semangat para pemuda sleman dalam bertani. Maka, diharapkan pertanian di tangan pemuda ke depan dapat semakin berkembang baik, sehingga generasi muda mempunyai peran penting dalam membantu percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Pemuda Sleman harus berperan aktif dalam rangka membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi terutama di dalam sektor pertanian” pungkas Danang.

Khusnudin, Ketua DPD KNPI Sleman menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama dengan Dinas Pemuda Dan Olahraga maupun Dinas Pertanian Kabupaten Sleman.

“Kegiatan bimtek ini saya harapkan dapat meningkatkan wawasan kita dan meningkatkan semangat muda pada sektor pertanian” harap Khusnudin


22
Nov

Pandowoharjo dan Wedomartani Ditetapkan Sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) DIY

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Balai Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang dalam rangka launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jum’at (19/11).

Berdasarkan keputusan Mentri PPPA Nomor 70 Tahun 2021 tentang penetapan Kabupaten/Kota wilayah model desa ramah perempuan dan peduli anak, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman telah ditetapkan menjadi Kabupaten wilayah model desa ramah perempuan dan peduli anak dari 67 Kabupaten yang ditetapkan menjadi wilayah model DRPPA.

Kabupaten Sleman menetapkan kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman dan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak menjadi model percontohan dari DRPPA. Sementara itu Kabupaten Kulon Progo menetapkan Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang dan Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan menjadi model percontohan dari DRPPA ini.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menjelaskan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak harus memenuhi 10 indikator yakni :
1. Pengorganisasian perempuan dan anak di desa
2. Desa memiliki data pilah yang memuat tentang perempuan dan anak
3. Adanya kebijakan di desa yang mengatur implementasi DRPPA
4. Adanya pembiayaan keuangan di desa untuk mewujudkan DRPPA
5. Presentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa
6. Presentase Perempuan wirausaha di desa
7. Tidak adanya anak yang bekerja
8. Tidak adanya kekerasan perempuan dan anak di desa
9. Meningkatnya peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
10. Tidak adanya perkawinan anak

“Tentu untuk mewujudkan 10 indikator tersebut tidak terlepas hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa saja tapi, harus dibangun dengan kolaborasi baik dengan tokoh adat, tokoh agama yang ada di desa termasuk juga para relawan”, ucap Bintang Darmawati.

“Harapannya model desa ramah perempuan dan peduli anak yang ditetapkan ini harapannya bisa direplikasi di setiap desa yang ada di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta”, tambah Bintang Darmawati.

Sementara itu Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, kalurahan harus memberi rasa aman dan nyaman pada masyarakatnya khususnya perempuan dan anak dengan memenuhi hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlu tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.

“Pemda DIY memiliki harapan melalui visi pemajuan keluarga prima yang berbudaya, maju dan mandiri dalam rangka mewujudkan martabat manusia DIY,” kata wagub.

Dalam acara launcing ini Danang Maharsa, Wakil Bupati Sleman berkesempatan untuk membacakan komitmen bersama pencanangan DRPPA. Adapun isi komitmennya adalah :
1. Mendukung pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
2. Memfasilitasi kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
3. Melakukan langkah – langkah konkret dan berkelanjutan bagi perkembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan Rencana Aksi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
5. Melaporkan perkembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak kepada Kepala Daerah secara berjenjang dan berkala.
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.