Anggota KORPRI Kabupaten Sleman yang meninggal dunia maupun yang sakit mendapatkan perlindungan asuransi dari Dewan Pengurus KORPRI  Kabupaten Sleman. Pemberian santunan ini diharapkan dapat meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan, hal ini disampaikan oleh Drs. Iswoyo Hadiwarno Pengurus DP KORPRI Kabupaten Sleman pada acara pembinaan  KORPRI Unit  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Hubkominfo), dan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan di Aula Dinas Hubkominfo, Kamis  22 September 2011. Pada kesempatan itu juga diserahkan santunan kepada ahli waris  Almarhum Jumadi anggota Dewan Pengurus  KORPRI Unit Dinas  Hubkominfo yang meninggal dunia beberapa waktu lalu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Untuk mendapatkan perlindungan asuransi ini DP KORPRI Kabupaten Sleman menggandeng Perusahaan Asuransi dengan premi asuransi Rp. 2.500,- setiap bulan.  Apabila meninggal dunia karena kecelakaan akan mendapatkan jaminan asuransi Rp. 5.000.000,-, meninggal biasa (natural death)  Rp 4.000.000,- .Rawat Inap Rp 500.000,- Rawat Inap Karena Kecelakaan Rp. 1.000.000,- dan cacat tetap akibat kecelakaan Rp. 5.000.000,- Tentang Program asuransi ini Iswoyo menjelaskan program ini memang merupakan program baru,  sehingga perlu sosialisasi kepada seluruh anggota,  apa hak dan kewajiban anggota, bagaimana cara klaim dan apa syarat-syaratnya, hari ini merupakan sosialisasi program DP KORPRI.

Selain program diatas masih banyak program lain yang sedang maupun akan dilaksanakan, diantaranya tatacara pemakaman anggota KORPRI, pembuatan KTA, Bantuan Pendidikan bagi putra/putri anggota KORPRI yang berprestasi, pemberian pendampingan terhadap KORPRI yang terkena masalah hukum, pemberian fasilitas pembiayaan dengan harga murah dan masih banyak lagi program yang diperuntukkan bagi Anggota KORPRI Kab. Sleman.

Dalam pengabdian masyarakat  DP KORPRI Kabupaten Sleman juga telah melaksanakan diantaranya pengobatan gratis kepada masyarakat, gerakan penghijauan, kegiatan donor darah dll.

Pembinaan ke DP KORPRI Unit Dinas dimaksudkan untuk mensosialisasikan program dari DP KORPRI Kabupaten Sleman dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan untuk program baru tahun 2012 yang akan disusun pada bulan Desember 2011. Pembinaan akan  dilaksanakan selama empat hari, pertama  hari ini Kamis 22 September 2011, dengan peserta  DP KORPRI Unit Hubkominfo, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Satuan POL PP, Dinas Nakersos, Badan Kesbanglinmas PB, Kantor Arsip Daerah, KP3M, Dinas SDAEM, BKB P3A, Inspektorat, KLH, Dinas Pasar dan   PDAM.

Berikutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa, 27 September 2011, Rabu 28 September 2011, dan terakhir pada tanggal 29 September 2011. Di Kabupaten Sleman secara keseluruhan saat ini ada   47 Dewan Pengurus KORPRI Unit.Dibagi menjadi V ( lima ) kelompok Pembinaan.

Kabupaten Sleman menjadi pilihan  bagi Delegasi Kamboja untuk melakukan kunjungan kerja terkait dengan peningkatan kapasitas dan pembangunan berwawasan kesetaraan gender. Sebelumnya rombongan National League of Communes/ Sangkats telah melakukan kunjungan di APEKSI, Bappeda, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemkot Yogyakarta.

Delegasi Kamboja yang dipimpin oleh Say Kosal (President of National League of Communes/Sangkat) dan didampingi oleh Dy Sokphan (Director Department of Political Affairs) ini bermaksud untuk menggali pengalaman dari Sleman khususnya dalam penerapan demokrasi dan desentralisasi. Sokphan menyampaikan bahwa desentralisasi di Kamboja telah dimulai sejak tahun 1998 namun berjalan dengan sangat lambat. Oleh karena itu, dengan berkunjung ke Sleman diharapkan dapat menggali pengalaman khususnya dalam peningkatan kapasitas aparat pemerintah Pemda yang mungkin dapat diterapkan di Kamboja. Selain itu, delegasi Kamboja juga tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep gender dalam program pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman menyambut baik kedatangan rombongan ini dan berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan dan memungkinkan terjalinnya hubungan kerjasama antara Pemkab Sleman dan Pemerintah Kamboja di masa mendatang. Selanjutnya, dalam presentasi Sekretaris Daerah Sleman, Drs. Sunartono, M.Kes menyampaikan tentang pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah melalui Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004. Melalui Musrenbang diharapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nantinya tetap mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu dijelaskan pula tentang usaha-usaha peningkatan kapasitas aparatur yang telah dilakukan Pemkab Sleman. Selama ini proses peningkatan dan pengembangan aparatur dilakukan sepenuhnya oleh BKD. Sebagai intitusi yang berperan dalam bidang manajemen pegawai, BKD selalu berupaya melakukan proses pembinaan, pengembangan, penilaian dan penempatan pegawai sesuai dengan klasifikasinya. Proses ini juga melibatkan berbagai pihak khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan diklat. Dalam penyelenggaraan diklat, BKD menyelenggarakan diklat sesuai dengan analisis kebutuhan diklat yang dibuat oleh BKD. Dalam penyelenggaraan diklat , BKD menyesuaikan tawaran dari pihak penyelenggara diklat dengan kebutuhan diklat pada masing-masing SKPD.

Selain melalui diklat, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui pendidikan formal bagi pegawai, BKD memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai pria maupun wanita yang memenuhi kualifikasi dan syarat administratif untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik di tingkat diploma, S-1, S-2 atau S-3. Untuk itu, terdapat dua mekanisme yang diberikan yakni melalui Tugas belajar yang dibiayai sepenuhnya dari APBD dan Ijin Belajar. Untuk mendapatkan ijin atau tugas pelajar, pegawai yang bersangkutan harus memenuhi lolos Uji Kompetensi yang diselenggarakan BKD. Dengan peningkatan kapasitas ini, BKD dapat memenuhi kebutuhan kualifikasi pegawai sesuai dengan analisis kebutuhan di SKPD terkait.

Sedangkan, untuk mewujudkan visi Kabupaten Sleman untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang berkeadilan gender, Pemkab Sleman melalui BKBPPPA menyelenggarakan beberapa program pemberdayaan perempuan diantaranya, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Gerakan Sayang Ibu untuk menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera, dan Program Desa Prima ( Perempuan Indonesia Maju Mandiri).

Setelah berdiskusi dan berdialog dengan Pemkab SLeman yang dipimpin oleh Sekda SLeman, dr Sunartono, M.Kes, rombongan delegasi Kamboja melanjutkan kunjungan lapangan ke showroom Dinas Perindagkop Sleman, Sogan Village dan Museum Gunungapi Merapi.

Kedatangan Tim Evaluasi ini memberikan suatu kebanggaan bagi masyarakat dan memotivasi  untuk melaksanakan upaya pengelolaan kebersihan dan keteduhan lingkungan hidup dengan lebih baik dan lebih optimal lagi di hari depan. Hal tersebut disampaikan bupati sleman dalam sambutan tertulis yang dibacaakan Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu,SS.M.Hum saat melepas tim Evaluasi tingkat Prop. DIY di lantai III Rabu 21 September 2011. Lebih lanjut disampaikan bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan ini khususnya sebagai sarana pembi­naan dan pemacu keterlibatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kebersihan dan Keteduhan Lingkungan Hidup yang lebih baik.

Selain itu penyelenggaraan evaluasi ini juga merupakan kesempatan yang strategis untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dan para aparat pemerintah untuk tak pernah bosan mewujudkan kebersihan dan keteduhan lingkungan hidup di Kabupaten Sle­man ini. Terkait dengan proses penyadaran masyarakat agar lebih peduli pada lingkungan hidupnya ini, kami senantiasa melaksanakan proses edukasi baik melalui pelatihan, seminar, maupun kursus agar masyarakat sadar dan tergugah dengan sendirinya bahwa tata lingkungan yang harmonis itu memberikan dukungan yang kuat bagi proses kehidupan bersama. Proses pendidikan sosial atau social education pun juga harus dilaksanakan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Evaluasi ini pun juga kami pandang sebagai bagian dari proses penyadaran itu. Dengan proses edukasi yang dilakukan secara terus menerus dan dalam waktu yang lama maka kesadaran masyarakat untuk peduli akan kebersihan dan kesehatan lingkungannya akan semakin tumbuh sejak dini. Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut maka pengelolaan lingkungan hidup akan dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Kemandirian masyarakat ini sudah tampak dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Sleman tidak didominasi oleh Pemkab saja, karena tugas pemerintah hanya melayani apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Pengolahan sampah telah ditangani dan dilakukan oleh masyarakat sendiri seperti yang dilakukan masyarakat Padukuhan Ngemplak Caban, Tridadi, Sleman, masyarakat Sukunan, Gamping dan lainnya. Sampai tahun 2010, di Sleman terdapat 52 lembaga pengelolaan sampah mandiri yang aktif mengelola sampah secara mandiri di masyarakat.

Sementara dari kalangan pengusaha, kesadaran di bidang lingkungan terlihat dari meningkatnya pembuatan dokumen UKL-UPL dan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Pada tahun 2010 telah dibuat dokumen 1.810 sedangkan tahun sebelumnya 1.609 dokumen. Kesadaran pengusaha dalam membangun instalasi pengolah limbah (IPAL) juga meningkat. Hal ini terbukti sampai tahun 2010 telah mengelola air limbahnya 113 unit usaha dengan IPAL. Upaya mewujudkan Kebersihan dan Keteduhan Lingkungan Hidup di Sleman ini senantiasa diupayakan untuk melibatkan masyarakat luas dan pemangku kepentingan yang ada. Misalnya saja dalam pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan yang terus dibangun di Sleman. Pembangunan ruang terbuka hijau tersebut diharapkan dapat mencegah pencemaran dan menjadi tempat rekreasi murah, serta menumbuhkan  kegiatan ekonomi warga sekitar. Demikian juga dengan lingkungan di sekolah yang terus digalakkan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang berwawasan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut Ketua tim evaluasi tingkat Propinsi DIY Ir. Kuncoro Hadi Purwoko,MMA selaku ketua tim evaluasi dalam kesannya antara lain menyampaikan bahwa untuk merubah perilaku menjadi lebih baik adalah hal yang paling sulit, karena biasanya masyarakat berperilaku seperti biasanya, dan itu sudah mengakar pada masyarakat. Untuk merubah perilaku  menjadi lebih baik memang perlu pembelajaran sejak dini, terlebih untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Menyinggung kebersihan lingkungan tim evaluasi berharap agar kebiasaan membakar sampah yang saat ini masih sering terjadi untuk mulai dihilangkan, karena membakar sampah disamping membahayakan terlebih pada musim kemarau, maka sampah tersebut bisa diolah menjadi bahan yang berguna misalnya untuk pupuk. Sedangkaan evaluasi ini bukan semata-mata untuk meraih sebuah penghargaan misalnya Adipura, tetapi yang lebih penting adalah sebagai sarana pembinaan. Menyinggung masalah lingkungan, untuk menjaga lingkungan yang baik perlu kerjasama berbagai pihak,baik masyarakat maupun pemerintah.Sementaraa itu lokasi  yang dijadikan sampel dalam evaluasi tersebut antara lain Hutan Kota Denggung, Jembatan Code sekitar Asrama Haji Monjali, Pasar Sambilegi.