Kabupaten Sleman menjadi pilihan  bagi Delegasi Kamboja untuk melakukan kunjungan kerja terkait dengan peningkatan kapasitas dan pembangunan berwawasan kesetaraan gender. Sebelumnya rombongan National League of Communes/ Sangkats telah melakukan kunjungan di APEKSI, Bappeda, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemkot Yogyakarta.

Delegasi Kamboja yang dipimpin oleh Say Kosal (President of National League of Communes/Sangkat) dan didampingi oleh Dy Sokphan (Director Department of Political Affairs) ini bermaksud untuk menggali pengalaman dari Sleman khususnya dalam penerapan demokrasi dan desentralisasi. Sokphan menyampaikan bahwa desentralisasi di Kamboja telah dimulai sejak tahun 1998 namun berjalan dengan sangat lambat. Oleh karena itu, dengan berkunjung ke Sleman diharapkan dapat menggali pengalaman khususnya dalam peningkatan kapasitas aparat pemerintah Pemda yang mungkin dapat diterapkan di Kamboja. Selain itu, delegasi Kamboja juga tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep gender dalam program pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman menyambut baik kedatangan rombongan ini dan berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan dan memungkinkan terjalinnya hubungan kerjasama antara Pemkab Sleman dan Pemerintah Kamboja di masa mendatang. Selanjutnya, dalam presentasi Sekretaris Daerah Sleman, Drs. Sunartono, M.Kes menyampaikan tentang pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah melalui Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004. Melalui Musrenbang diharapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nantinya tetap mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu dijelaskan pula tentang usaha-usaha peningkatan kapasitas aparatur yang telah dilakukan Pemkab Sleman. Selama ini proses peningkatan dan pengembangan aparatur dilakukan sepenuhnya oleh BKD. Sebagai intitusi yang berperan dalam bidang manajemen pegawai, BKD selalu berupaya melakukan proses pembinaan, pengembangan, penilaian dan penempatan pegawai sesuai dengan klasifikasinya. Proses ini juga melibatkan berbagai pihak khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan diklat. Dalam penyelenggaraan diklat, BKD menyelenggarakan diklat sesuai dengan analisis kebutuhan diklat yang dibuat oleh BKD. Dalam penyelenggaraan diklat , BKD menyesuaikan tawaran dari pihak penyelenggara diklat dengan kebutuhan diklat pada masing-masing SKPD.

Selain melalui diklat, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui pendidikan formal bagi pegawai, BKD memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai pria maupun wanita yang memenuhi kualifikasi dan syarat administratif untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik di tingkat diploma, S-1, S-2 atau S-3. Untuk itu, terdapat dua mekanisme yang diberikan yakni melalui Tugas belajar yang dibiayai sepenuhnya dari APBD dan Ijin Belajar. Untuk mendapatkan ijin atau tugas pelajar, pegawai yang bersangkutan harus memenuhi lolos Uji Kompetensi yang diselenggarakan BKD. Dengan peningkatan kapasitas ini, BKD dapat memenuhi kebutuhan kualifikasi pegawai sesuai dengan analisis kebutuhan di SKPD terkait.

Sedangkan, untuk mewujudkan visi Kabupaten Sleman untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang berkeadilan gender, Pemkab Sleman melalui BKBPPPA menyelenggarakan beberapa program pemberdayaan perempuan diantaranya, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Gerakan Sayang Ibu untuk menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera, dan Program Desa Prima ( Perempuan Indonesia Maju Mandiri).

Setelah berdiskusi dan berdialog dengan Pemkab SLeman yang dipimpin oleh Sekda SLeman, dr Sunartono, M.Kes, rombongan delegasi Kamboja melanjutkan kunjungan lapangan ke showroom Dinas Perindagkop Sleman, Sogan Village dan Museum Gunungapi Merapi.